Buruh Terbelah, Aliansi Gebrak Kritik Perayaan May Day Bersama Presiden

Ilustrasi buruh. AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Beda dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), sejumlah organisasi serikat pekerja justru menolak bergabung dalam perayaan May Day di Monumen Nasional, Jakarta di Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).

Perayaan yang diinisiasi KSPSI tersebut tidak diikuti oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Kelompok ini memilih tetap turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada peringatan Hari Buruh tahun ini.

Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Herman Abdulrohman, menilai kondisi buruh saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ia menegaskan, situasi tersebut belum layak dirayakan dengan kegiatan seremonial.

“Jadi belum sepantasnya kami sebagai buruh melakukan perayaan dengan pesta pora di tengah upah yang belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurut Herman, kedekatan antara elite serikat pekerja dengan pemerintah tidak serta-merta berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh. Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya, ketika relasi yang dekat dengan penguasa justru tidak mampu mencegah lahirnya kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, seperti Undang-Undang Cipta Kerja.

“Jadi dekat dengan presiden belum tentu mendekatkan buruh pada perbaikan nasib,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Sunarno. Ia menilai perayaan May Day bersama presiden berpotensi menjadi bentuk kooptasi kekuasaan terhadap gerakan buruh.

Sunarno juga menyoroti menguatnya peran militer dalam berbagai sektor sipil pada masa pemerintahan saat ini. Ia menyebut keterlibatan militer terlihat dalam sejumlah program strategis, termasuk proyek makan bergizi gratis hingga proyek nasional lainnya.

“Bahkan dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat yang berbeda pandangan (pemerintah) seringkali menggunakan kekerasan dan kriminalisasi,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan buruh agar tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kedekatan yang terlalu erat dengan kekuasaan justru berisiko melemahkan posisi tawar pekerja.

Karena itu, Sunarno mengajak kaum buruh untuk tetap berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak. Ia menegaskan, peringatan Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi atas perjuangan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja.

“May Day bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja,” ucapnya.

Di sisi lain, KSPSI memastikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day di kawasan Monas tidak akan mengganggu independensi gerakan buruh. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya tetap menjaga posisi kritis terhadap pemerintah.

Ia mengungkapkan, dirinya pernah beberapa kali mendapatkan tawaran untuk masuk dalam kabinet, namun selalu menolak demi menjaga fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya dekat dengan kekuasaan, tapi saya juga yang menggugat Undang-Undang Omnibus Law,” katanya.

Andi menilai hubungan antara serikat pekerja dan pemerintah tidak harus selalu berseberangan. Ia mendorong adanya kolaborasi yang konstruktif, tanpa menghilangkan sikap kritis terhadap isu kesejahteraan buruh.

“Tetapi, kami membuktikan ketika ada masalah kesejahteraan pekerja, kami yang menggugat, kami yang melawan. Jadi, tidak pernah pernah terbatas idealisme perburuhan kami,” tandasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring