WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengakui jika mendapat posrsi dana otsus paling sedikit dari provinsi lain yang ada di seluruh tanah Papua. Hal ini disebabkan karena tak memiliki data OAP yang valid sehingga berimbas kepada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otsus.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC). Jhon Tabo, SE.,M.B.A menekankan pentingnya akurasi data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten, kegagalan dalam menyajikan data yang valid berimbas langsung pada kecilnya alokasi dana fiskal, dana alokasi umum (DAU), dan dana Otsus dari pemerintah pusat.
“Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus itu terkecil, namun kesalahannya kembali ke pada kita, namun kalau dilihat orang asli papua yang ada di wilayah ini 1,4 juta lebih, namun karena data laporan kita ke pusat berada di bawah angka riil. maka memang kita dapat porsinya yang kecil ” tegas Gubernur Tabo Musrenbang hari kedua di Hotel Baliem Pilamo Selasa (28/4).
Gubernur memberikan instruksi keras kepada para Bupati dalam waktu 4 bulan untuk menyelesaikan sinkronisasi data OAP terhitung mulai Mei hingga Agustus 2026 harus selesai data OAP, data itu harus ditulis agar bisa berdampak untuk fiskal Papua Pegunungan agar DAU bisa naik, dana Otsus juga meningkat.
“Saya instruksikan, tanggal 8 Agustus data harus clear. Sebelum pidato kenegaraan Presiden, data kita harus sudah sinkron. Kita harus kerja keras jika ingin ada perubahan anggaran yang lebih adil bagi pembiayaan pembangunan kita,” tambahnya.
Mantan Bupati Mamberamo Raya juga mengaku jika dalam pertemuan itu Provinsi Papua paling tinggi padahal itu terbalik kalau dilihat soal jumlah OAP, namun kalau berbicara di pemerintah pusat itu berbicara soal data, sehingga diharapkan kepada para bupati untuk serius dalam mendata orang asli Papua di wilayahknya masing -masing.
“Tolong Sekda, Baperinda, Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan bersama Dukcapil Kabupaten serta BPS Jayawijaya agar bisa melakukan sinkronisasi data OAP dengan baik dalam waktu 4 bulan ini, agar data OAP ini harus di data dengan baik,”jelasnya
Di tempat yang sama Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH.,M.AP Mengatakan Musrenbang RKPD dan Otsus TA 2027 tujuannya untuk sinronisasi dan harmonisasi semua program kegiatan mulai dari Kabupaten yang telah melakukan Musrenbang dari tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten, setelah semua kabupaten melakukan itu hasilnya dibawah tingkat Provinsi.
“Dalam momen ini kita sudah membagi 4 desk dalam program ini ada beberapa thema yang akan dibahas baik dari provinsi dan kabupaten untuk mensinronkan hasil dari kabupaten dan provinsi untuk nantinya dikirim ke tingkat pusat,”katanya.
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengakui jika mendapat posrsi dana otsus paling sedikit dari provinsi lain yang ada di seluruh tanah Papua. Hal ini disebabkan karena tak memiliki data OAP yang valid sehingga berimbas kepada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otsus.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC). Jhon Tabo, SE.,M.B.A menekankan pentingnya akurasi data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten, kegagalan dalam menyajikan data yang valid berimbas langsung pada kecilnya alokasi dana fiskal, dana alokasi umum (DAU), dan dana Otsus dari pemerintah pusat.
“Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus itu terkecil, namun kesalahannya kembali ke pada kita, namun kalau dilihat orang asli papua yang ada di wilayah ini 1,4 juta lebih, namun karena data laporan kita ke pusat berada di bawah angka riil. maka memang kita dapat porsinya yang kecil ” tegas Gubernur Tabo Musrenbang hari kedua di Hotel Baliem Pilamo Selasa (28/4).
Gubernur memberikan instruksi keras kepada para Bupati dalam waktu 4 bulan untuk menyelesaikan sinkronisasi data OAP terhitung mulai Mei hingga Agustus 2026 harus selesai data OAP, data itu harus ditulis agar bisa berdampak untuk fiskal Papua Pegunungan agar DAU bisa naik, dana Otsus juga meningkat.
“Saya instruksikan, tanggal 8 Agustus data harus clear. Sebelum pidato kenegaraan Presiden, data kita harus sudah sinkron. Kita harus kerja keras jika ingin ada perubahan anggaran yang lebih adil bagi pembiayaan pembangunan kita,” tambahnya.
Mantan Bupati Mamberamo Raya juga mengaku jika dalam pertemuan itu Provinsi Papua paling tinggi padahal itu terbalik kalau dilihat soal jumlah OAP, namun kalau berbicara di pemerintah pusat itu berbicara soal data, sehingga diharapkan kepada para bupati untuk serius dalam mendata orang asli Papua di wilayahknya masing -masing.
“Tolong Sekda, Baperinda, Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan bersama Dukcapil Kabupaten serta BPS Jayawijaya agar bisa melakukan sinkronisasi data OAP dengan baik dalam waktu 4 bulan ini, agar data OAP ini harus di data dengan baik,”jelasnya
Di tempat yang sama Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH.,M.AP Mengatakan Musrenbang RKPD dan Otsus TA 2027 tujuannya untuk sinronisasi dan harmonisasi semua program kegiatan mulai dari Kabupaten yang telah melakukan Musrenbang dari tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten, setelah semua kabupaten melakukan itu hasilnya dibawah tingkat Provinsi.
“Dalam momen ini kita sudah membagi 4 desk dalam program ini ada beberapa thema yang akan dibahas baik dari provinsi dan kabupaten untuk mensinronkan hasil dari kabupaten dan provinsi untuk nantinya dikirim ke tingkat pusat,”katanya.
