JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen kuat dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Papua, H. Musa Narwawan, dengan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, yang berlangsung di Gedung Negara, Jayapura, Senin (27/4).
Kepada Cenderawasih Pos, Musa menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan haji yang semakin kompleks dan berbasis pelayanan prima sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan haji 1447 H/2026 M.
Dalam keterangannya ia menyampaikan bahwa Gubernur Papua Matius D. Fakhiri sangat mendukung penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran proses keberangkatan hingga pemulangan jemaah.
Lebih lanjut, kata Musa, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenhaj dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan haji di Papua, termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur pendukung.
“Kami mengundang Bapak Gubernur untuk berkenan hadir sekaligus melepas secara resmi calon jemaah haji Papua yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada, 2 Mei 2026 di Aula Asrama Haji Jayapura, sebelum keberangkatan menuju Embarkasi Makassar pada, 7 Mei 2026,” kata Musa, Selasa (28/4).
Ia menambahkan, kehadiran Gubernur akan memberikan dukungan moril yang sangat berarti bagi para calon jemaah haji, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji di Papua.
Dalam pertemuan itu juga, Kemenhaj dan Pemprov Papua membahas kesiapan operasional haji. Selain itu, audiensi tersebut juga menyoroti eksistensi Kementerian Haji dan Umrah sebagai kelembagaan baru yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah. Dalam kesempatan itu, Musa juga mengangkat isu strategis terkait pengembangan embarkasi haji di Papua. Saat ini, jemaah haji Papua masih bergantung pada embarkasi luar daerah, khususnya Makassar.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen kuat dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Papua, H. Musa Narwawan, dengan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, yang berlangsung di Gedung Negara, Jayapura, Senin (27/4).
Kepada Cenderawasih Pos, Musa menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan haji yang semakin kompleks dan berbasis pelayanan prima sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan haji 1447 H/2026 M.
Dalam keterangannya ia menyampaikan bahwa Gubernur Papua Matius D. Fakhiri sangat mendukung penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran proses keberangkatan hingga pemulangan jemaah.
Lebih lanjut, kata Musa, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenhaj dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan haji di Papua, termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur pendukung.
“Kami mengundang Bapak Gubernur untuk berkenan hadir sekaligus melepas secara resmi calon jemaah haji Papua yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada, 2 Mei 2026 di Aula Asrama Haji Jayapura, sebelum keberangkatan menuju Embarkasi Makassar pada, 7 Mei 2026,” kata Musa, Selasa (28/4).
Ia menambahkan, kehadiran Gubernur akan memberikan dukungan moril yang sangat berarti bagi para calon jemaah haji, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji di Papua.
Dalam pertemuan itu juga, Kemenhaj dan Pemprov Papua membahas kesiapan operasional haji. Selain itu, audiensi tersebut juga menyoroti eksistensi Kementerian Haji dan Umrah sebagai kelembagaan baru yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah. Dalam kesempatan itu, Musa juga mengangkat isu strategis terkait pengembangan embarkasi haji di Papua. Saat ini, jemaah haji Papua masih bergantung pada embarkasi luar daerah, khususnya Makassar.
