14 hours ago
13
KARO – Setelah melewati rangkaian pemeriksaan dan perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, kabar baik akhirnya datang untuk keluarga Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga.
Dua siswi asal Kabupaten Karo yang sebelumnya mendapat penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan dalam kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu, akhirnya diperbolehkan pulang.
Febiona dan Agnesia tiba kembali di Kabupaten Karo, Jumat (18/9/2026). Kepulangan keduanya disambut rasa syukur dan haru keluarga setelah harus menjalani perjalanan panjang untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Keduanya kini tidak lagi menjalani perawatan inap di RSCM. Tim medis memperbolehkan Febiona dan Agnesia melanjutkan proses pemulihan melalui rawat jalan dengan tetap menjalani pemantauan kesehatan.
Kepulangan tersebut sekaligus menjadi angin segar bagi keluarga yang selama beberapa waktu terakhir terus mendampingi proses pengobatan kedua siswi tersebut.
Sebelumnya, Febiona dan Agnesia merupakan dua dari sejumlah siswa di Kabupaten Karo yang mengalami gangguan kesehatan setelah dugaan kejadian keracunan MBG.
Kasus tersebut sempat menyita perhatian publik karena jumlah siswa yang mengalami keluhan cukup banyak. Kondisi sejumlah korban bahkan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Sebelumnya, perjalanan pengobatan Febiona tidak berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan keluarga, siswi tersebut sempat beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami sejumlah keluhan yang mengganggu aktivitasnya. Febiona disebut mengalami kejang, halusinasi, gangguan ingatan hingga kesulitan berbicara.
Kondisi tersebut membuat keluarga khawatir sehingga terus mencari penanganan medis untuk mengetahui penyebab serta memastikan kondisi kesehatan Febiona.
Saat menjalani pemeriksaan di RSUP H Adam Malik Medan, keluarga sebelumnya mendapat penjelasan mengenai adanya gangguan pada bagian saraf.
Ayah Febiona juga menyebut empat dokter menyarankan agar kondisi anaknya tetap dipantau dan menjalani kontrol dalam jangka waktu enam hingga 12 bulan. Setelah mendapatkan perhatian lebih lanjut, Febiona kemudian menjalani pemeriksaan di RSCM Jakarta.
Di rumah sakit rujukan tersebut, tim dokter melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan Febiona secara lebih menyeluruh. Hasil pemeriksaan yang disampaikan tim medis RSCM menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Pemeriksaan memori jangka pendek dan jangka panjang Febiona disebut dalam kondisi baik. Pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) juga tidak menunjukkan adanya gangguan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi tim medis untuk memperbolehkan Febiona meninggalkan rumah sakit dan meneruskan pemulihan melalui rawat jalan.
Sementara itu, Agnesia Paruliana Silitonga sebelumnya menjalani perawatan di RS Efarina Berastagi.
Kondisi Agnesia juga sempat menjadi perhatian karena mengalami gangguan pada fungsi ginjal. Atas kondisi tersebut, ia disarankan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis di Medan.
Setelah melalui pemeriksaan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut, Agnesia akhirnya ikut menjalani perawatan di RSCM Jakarta.
Di RSCM, kondisi kesehatan Agnesia terus dipantau tim dokter. Perkembangan kondisinya kemudian menunjukkan hasil positif sehingga ia bersama Febiona diperbolehkan kembali ke Kabupaten Karo.
Kasus MBG Kembali Disorot
Di tengah kabar membaiknya kondisi Febiona dan Agnesia, pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE MIKom, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut Mangapul, program MBG memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekaligus mendukung kualitas generasi muda. Karena itu, keamanan pangan harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai program yang seharusnya mencerdaskan anak justru membuat mereka jadi sakit dan terganggu konsentrasi belajarnya atau lelet berpikir,” ucap Mangapul, Minggu (20/9/2026).
Ia mengatakan, persoalan keamanan makanan tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika sudah terjadi kasus. Pengawasan harus dilakukan sejak bahan makanan dipilih, disimpan, diolah, dikemas hingga didistribusikan kepada para siswa.
Menurutnya, seluruh mata rantai penyelenggaraan MBG perlu dievaluasi agar potensi masalah dapat diketahui dan dicegah sebelum makanan dikonsumsi anak-anak.
“Jangan sampai gara-gara MBG anak bangsa malah menjadi ‘lelet’ berpikir karena keracunan. Target pemerintah tentu sangat baik, yakni meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya justru berulang terjadi keracunan, ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Mangapul menyebut dugaan kejadian di Kabupaten Karo bukan satu-satunya persoalan yang menjadi perhatian. Ia juga menyinggung kejadian dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.
Menurut data yang dikutipnya dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut, sepanjang 2026 tercatat empat peristiwa keracunan MBG di Sumut dengan total 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru. Jumlah tersebut disebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencatat satu peristiwa dengan 107 korban.
Mangapul juga menyinggung kejadian di SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, pada Oktober 2025. Saat itu, sebanyak 134 siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.
Hasil pemeriksaan BBPOM Medan, sebagaimana dikutip Mangapul, menemukan bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus melebihi ambang batas pada sampel yang diperiksa.
Sementara itu, pada April 2026, ia juga menyebut adanya delapan siswa SD Swasta As Syifa di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG dan sempat mendapatkan perawatan di puskesmas.
Menurut Mangapul, rangkaian kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar cakupan penerima, tetapi juga memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
Mangapul meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan tata kelola sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia juga mendorong agar hasil evaluasi terhadap setiap kejadian dapat disampaikan secara transparan kepada publik.
Menurutnya, evaluasi harus menghasilkan perbaikan konkret, bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab setelah kejadian.
“Kita ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi, bukan justru mendapatkan makanan yang membuat mereka sakit. Karena itu, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia berharap setiap kejadian dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG, terutama dalam hal keamanan bahan pangan, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan makanan hingga distribusi. (deo/map/ila)
