17 hours ago
14
LABUHANBATU – Persoalan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di kawasan pesisir Labuhanbatu mendapat perhatian anggota DPRD Labuhanbatu dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Panai Tengah dan Panai Hilir, Zulkifli Nasution.
Zulkifli mendorong agar pemerintah dan pihak terkait merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan SPBUN dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan solar bagi ratusan kapal nelayan sekaligus menopang aktivitas transportasi air masyarakat.
Keprihatinan itu disampaikan Zulkifli, Minggu (20/9). Ia menilai persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga menyangkut konektivitas masyarakat di wilayah Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir yang sebagian aktivitas mobilitasnya masih mengandalkan jalur perairan.
“Ini bukan hanya persoalan nelayan mendapatkan solar. Transportasi air juga menjadi urat nadi masyarakat di kawasan pesisir yang belum sepenuhnya ditopang infrastruktur jalan darat,” ujarnya.
Berdasarkan data statistik yang dihimpun media dari Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu Tahun 2019, terdapat 916 unit kapal bermotor dan 803 perahu motor tempel di Kecamatan Panai Hilir.
Sementara di Kecamatan Panai Tengah tercatat 191 kapal motor dan 92 perahu motor tempel. Sedangkan di Kecamatan Panai Hulu terdapat 68 kapal motor dan 35 perahu motor tempel.
Data tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berbasis perairan di tiga kecamatan tersebut.
Potensi perikanannya juga cukup besar. Produksi ikan perairan umum di Kecamatan Panai Hilir, berdasarkan data yang dikutip, mencapai sekitar 3.777,73 ton per tahun.
Produksi itu terdiri atas ikan sekitar 2.701,73 ton, teri 1.062 ton, udang 12,65 ton dan komoditas lainnya.
Namun, kebutuhan BBM nelayan hingga kini masih bergantung pada pasokan solar dari SPBU yang berada di Ajamu, Kecamatan Panai Hulu.
Kondisi tersebut, kata Zulkifli, tidak jarang menimbulkan antrean karena kebutuhan solar nelayan harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat umum.
“Nelayan membutuhkan kepastian. Jangan sampai untuk melaut saja mereka harus menghadapi persoalan mendapatkan BBM,” katanya.
Zulkifli berharap Kantor Regional PT Pertamina Patra Niaga bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu dapat menindaklanjuti kebutuhan tersebut secara berjenjang hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Kalau kita bicara pembangunan pesisir, jangan hanya melihat jalan darat. Transportasi air juga harus menjadi bagian dari konektivitas wilayah,” ujar Zulkifli.
Ia menyebut kondisi pembangunan jalan darat di sejumlah kawasan pesisir Labuhanbatu dalam beberapa dekade terakhir masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.
Karena itu, menurutnya, penyediaan BBM khusus bagi nelayan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan transportasi air.
“Harapan kita, pemerintah dan pihak terkait dapat merespons kebutuhan ini. Pendirian SPBUN akan memberikan kepastian BBM bagi nelayan sekaligus mendukung transportasi air masyarakat di Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir,” katanya. (fdh/azw)
LABUHANBATU – Persoalan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di kawasan pesisir Labuhanbatu mendapat perhatian anggota DPRD Labuhanbatu dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Panai Tengah dan Panai Hilir, Zulkifli Nasution.
Zulkifli mendorong agar pemerintah dan pihak terkait merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan SPBUN dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan solar bagi ratusan kapal nelayan sekaligus menopang aktivitas transportasi air masyarakat.
Keprihatinan itu disampaikan Zulkifli, Minggu (20/9). Ia menilai persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga menyangkut konektivitas masyarakat di wilayah Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir yang sebagian aktivitas mobilitasnya masih mengandalkan jalur perairan.
“Ini bukan hanya persoalan nelayan mendapatkan solar. Transportasi air juga menjadi urat nadi masyarakat di kawasan pesisir yang belum sepenuhnya ditopang infrastruktur jalan darat,” ujarnya.
Berdasarkan data statistik yang dihimpun media dari Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu Tahun 2019, terdapat 916 unit kapal bermotor dan 803 perahu motor tempel di Kecamatan Panai Hilir.
Sementara di Kecamatan Panai Tengah tercatat 191 kapal motor dan 92 perahu motor tempel. Sedangkan di Kecamatan Panai Hulu terdapat 68 kapal motor dan 35 perahu motor tempel.
Data tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berbasis perairan di tiga kecamatan tersebut.
Potensi perikanannya juga cukup besar. Produksi ikan perairan umum di Kecamatan Panai Hilir, berdasarkan data yang dikutip, mencapai sekitar 3.777,73 ton per tahun.
Produksi itu terdiri atas ikan sekitar 2.701,73 ton, teri 1.062 ton, udang 12,65 ton dan komoditas lainnya.
Namun, kebutuhan BBM nelayan hingga kini masih bergantung pada pasokan solar dari SPBU yang berada di Ajamu, Kecamatan Panai Hulu.
Kondisi tersebut, kata Zulkifli, tidak jarang menimbulkan antrean karena kebutuhan solar nelayan harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat umum.
“Nelayan membutuhkan kepastian. Jangan sampai untuk melaut saja mereka harus menghadapi persoalan mendapatkan BBM,” katanya.
Zulkifli berharap Kantor Regional PT Pertamina Patra Niaga bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu dapat menindaklanjuti kebutuhan tersebut secara berjenjang hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Kalau kita bicara pembangunan pesisir, jangan hanya melihat jalan darat. Transportasi air juga harus menjadi bagian dari konektivitas wilayah,” ujar Zulkifli.
Ia menyebut kondisi pembangunan jalan darat di sejumlah kawasan pesisir Labuhanbatu dalam beberapa dekade terakhir masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.
Karena itu, menurutnya, penyediaan BBM khusus bagi nelayan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan transportasi air.
“Harapan kita, pemerintah dan pihak terkait dapat merespons kebutuhan ini. Pendirian SPBUN akan memberikan kepastian BBM bagi nelayan sekaligus mendukung transportasi air masyarakat di Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir,” katanya. (fdh/azw)
