WAMENA – Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah -langkah penanganan pasca konflik antara dua kelompok massa hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sehingga perlu untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Jayawijaya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M menyatakan pemerintah sudah mengambil langkah penanganan pasca konflik dan yang terpenting bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
“Tim ini sudah terbentuk dan ada beberapa langkah -langkah yang kami kerjakan, sedangkan untuk data kerusakan dan korban jiwa mungkin dari kepolisian yang menyiapkan data itu, kami juga sudah menyiapkan surat tanggap darurat sejak beberapa hari lalu,”ungkapnya Kamis (21/5) di Wamena.
Menurutnya, surat tanggap darurat ini sebagai dasar pemerintah melakukan program atau pelaksanakan kegiatan seperti pemulihan kondisi dan lain -lain, oleh karena itu, beberapa hari lalu saat pembentukan tim penanganan sudah didorong ke pemerintah Provinsi untuk segera mengeluarkan surat itu.
“Kalau sudah ada surat tanggap darurat mungkin penanganan bisa dilakukan juga oleh lintas kementrian yang ada, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kementruan PUPR, Sosial dan beberapa kementrian lainnya agar diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menyiapkan cara untuk melakukan rehabilitasi, recoveri,” jelasnya
Mantan PJ Bupati Yalimo, dan PJ Gubernur Papua Tengah ini meminta kepada Pemprov Papua Pegunungan untuk menyiapkan Perdasi dan Perdasus dalam rangka mengantisipasi tindakan-tindakan masyarakat di lapangan, pengambil kebijakan maupun penanganan, serta juga cara penindakan dari aparat keamanan.
“Intinya kondisi keamanan sudah membaik dan kanupaten Jayawijaya, lanny Jaya dan Yahukimo sudah menyepakati akan bertanggungjawab untuk memulangkan masyarakatnya yang dimobilisasi untuk ambil bagian dalam konflik ini,”Kata Ribka.
WAMENA – Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah -langkah penanganan pasca konflik antara dua kelompok massa hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sehingga perlu untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Jayawijaya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M menyatakan pemerintah sudah mengambil langkah penanganan pasca konflik dan yang terpenting bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
“Tim ini sudah terbentuk dan ada beberapa langkah -langkah yang kami kerjakan, sedangkan untuk data kerusakan dan korban jiwa mungkin dari kepolisian yang menyiapkan data itu, kami juga sudah menyiapkan surat tanggap darurat sejak beberapa hari lalu,”ungkapnya Kamis (21/5) di Wamena.
Menurutnya, surat tanggap darurat ini sebagai dasar pemerintah melakukan program atau pelaksanakan kegiatan seperti pemulihan kondisi dan lain -lain, oleh karena itu, beberapa hari lalu saat pembentukan tim penanganan sudah didorong ke pemerintah Provinsi untuk segera mengeluarkan surat itu.
“Kalau sudah ada surat tanggap darurat mungkin penanganan bisa dilakukan juga oleh lintas kementrian yang ada, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kementruan PUPR, Sosial dan beberapa kementrian lainnya agar diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menyiapkan cara untuk melakukan rehabilitasi, recoveri,” jelasnya
Mantan PJ Bupati Yalimo, dan PJ Gubernur Papua Tengah ini meminta kepada Pemprov Papua Pegunungan untuk menyiapkan Perdasi dan Perdasus dalam rangka mengantisipasi tindakan-tindakan masyarakat di lapangan, pengambil kebijakan maupun penanganan, serta juga cara penindakan dari aparat keamanan.
“Intinya kondisi keamanan sudah membaik dan kanupaten Jayawijaya, lanny Jaya dan Yahukimo sudah menyepakati akan bertanggungjawab untuk memulangkan masyarakatnya yang dimobilisasi untuk ambil bagian dalam konflik ini,”Kata Ribka.
