2 hours ago
3
MEDAN – Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Namun, Salomo menegaskan bahwa hal itu bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pemerintah justru dinilai dari sejauh mana manfaat nyata APBD yang bisa dirasakan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Salomo Pardede selaku juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam penyampaian pemandangan umum ftaksi fraksi DPRD Medan atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (Lpj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs Wong Cun Sen didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Wali Kota Medan, serta jajaran Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan tersebut, Salomo menilai bahwa Pemko Medan perlu memperkuat kemandirian fiskal.
“Untuk itu, kami mempertanyakan apa langkah konkret Pemko Medan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya,” ucap Salomo.
Bukan itu saja, Salomo juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Sementara, masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, serta banjir yang terus berulang. Begitu juga dengan persoalan sampah serta pelayanan publik yang belum maksimal.
“Karena itu kami mempertanyakan mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Walikota,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Fraksi Gerindra memandang perlunya dilakukan evaluasi terhadap lemahnya kinerja OPD-OPD di lingkungan Pemko Medan. “Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarka hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” katanya.
Dilanjutkannya, secara khusus pihaknya memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD bpkad dan Satpol PP.
“Hingga saat ini DPRD Medan masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait OPD-OPD tersebut. Kami juga meminta penjelasan Pemko Medan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan. Berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan,” cetusnya. (map/ila)
MEDAN – Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Namun, Salomo menegaskan bahwa hal itu bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pemerintah justru dinilai dari sejauh mana manfaat nyata APBD yang bisa dirasakan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Salomo Pardede selaku juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan dalam penyampaian pemandangan umum ftaksi fraksi DPRD Medan atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggujawaban (Lpj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs Wong Cun Sen didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Wali Kota Medan, serta jajaran Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan tersebut, Salomo menilai bahwa Pemko Medan perlu memperkuat kemandirian fiskal.
“Untuk itu, kami mempertanyakan apa langkah konkret Pemko Medan untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya,” ucap Salomo.
Bukan itu saja, Salomo juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Sementara, masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, serta banjir yang terus berulang. Begitu juga dengan persoalan sampah serta pelayanan publik yang belum maksimal.
“Karena itu kami mempertanyakan mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Walikota,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Fraksi Gerindra memandang perlunya dilakukan evaluasi terhadap lemahnya kinerja OPD-OPD di lingkungan Pemko Medan. “Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarka hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” katanya.
Dilanjutkannya, secara khusus pihaknya memberikan perhatian terhadap kinerja Dimas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD bpkad dan Satpol PP.
“Hingga saat ini DPRD Medan masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait OPD-OPD tersebut. Kami juga meminta penjelasan Pemko Medan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan. Berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan,” cetusnya. (map/ila)
