JAKARTA, SumutPos.co– Sebuah tabir gelap operasional kehutanan di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (1/4/2026). Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, melontarkan kritik pedas terhadap dugaan “pembangkangan” yang dilakukan oleh PT Teluk Nauli dan PT Gunung Raya Utama Timber Industri (GRUTI).

Meski izin operasional kedua perusahaan tersebut telah resmi dicabut oleh negara melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 89 dan 92 Tahun 2026, fakta di lapangan justru berbicara lain.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Penrad mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil kunjungan langsungnya ke lokasi. Ia menyebut PT Teluk Nauli masih nekat beroperasi seolah-olah kebal hukum.

“Saya turun langsung. PT Gruti memang sudah tutup, tapi PT Teluk Nauli masih berjalan. Bahkan, tim yang mau mengecek lapangan pun dilarang masuk. Ini bentuk pembangkangan terhadap keputusan negara!” tegas Penrad dengan nada tinggi.

Menurutnya, tindakan ini adalah penghinaan terhadap wibawa pemerintah dan Presiden. Jika Surat Keputusan (SK) pencabutan sudah terbit namun aktivitas tetap berjalan, maka perusahaan dianggap telah memposisikan diri di atas hukum.

Senada dengan Penrad, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan, Amoni Zega, membeberkan duka lara warga Kepulauan Batu selama hampir empat dekade. Bukannya kesejahteraan, kehadiran perusahaan justru menyisakan kerusakan ekologis yang permanen.

“39 tahun mereka di sana, apa hasilnya? Listrik tidak ada, sekolah rusak parah. Hutan gundul, sumber air tawar hilang karena intrusi air laut, bahkan habitat buaya terganggu sampai memakan korban jiwa warga kami,” ungkap Amoni yang juga anggota DPRD Nias Selatan.

Amoni mendesak agar pemerintah tidak hanya mencabut izin di atas kertas, tetapi juga mengejar kewajiban perusahaan yang tertunggak, mulai dari dana reboisasi, pajak, hingga ganti rugi kerusakan lingkungan.

Isu sensitif lain yang mencuat adalah dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang vokal menolak kerusakan hutan. Penrad Siagian menyayangkan sikap Polres Nias Selatan yang dinilai terlalu “cepat tanggap” terhadap laporan perusahaan namun lamban melindungi warga.

Bahkan, seorang anggota DPRD yang sedang menjalankan fungsi pengawasan dilaporkan ke polisi. Penrad pun mengingatkan aparat tentang hak imunitas wakil rakyat yang dilindungi Undang-Undang MD3.

“Kapolres seharusnya paham hukum. Jangan sembarangan menetapkan tersangka kepada warga yang mempertahankan tanahnya. Apalagi ini ada anggota dewan yang punya hak imunitas. Kami akan minta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolres Nias Selatan yang bahkan tidak hadir dalam rapat hari ini tanpa penjelasan,” cecar Penrad.

Merespons tekanan dari DPD RI, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Aji Kusumah menegaskan, secara hukum, PT GRUTI (126.550 hektare) dan PT Teluk Nauli (3.845 hektare) sudah “mati”.

Berdasarkan SK pencabutan, seluruh barang tidak bergerak di dalam kawasan tersebut kini resmi menjadi milik negara. Pemerintah juga telah menugaskan Gubernur Sumatra Utara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengawasi aset tersebut agar tidak lagi dijarah.

Menutup rapat, Penrad Siagian menegaskan bahwa DPD RI akan mengeluarkan rekomendasi tegas. Selain penghentian total aktivitas di lapangan, ia menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Pulau-pulau kecil ini rapuh. Jika hutannya dirusak, sumber kehidupan mereka musnah. Kami akan kawal ini sampai perusahaan benar-benar angkat kaki dan keadilan bagi warga Nias Selatan tegak berdiri,” pungkasnya. (adz)

JAKARTA, SumutPos.co– Sebuah tabir gelap operasional kehutanan di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (1/4/2026). Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, melontarkan kritik pedas terhadap dugaan “pembangkangan” yang dilakukan oleh PT Teluk Nauli dan PT Gunung Raya Utama Timber Industri (GRUTI).

Meski izin operasional kedua perusahaan tersebut telah resmi dicabut oleh negara melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 89 dan 92 Tahun 2026, fakta di lapangan justru berbicara lain.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Penrad mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil kunjungan langsungnya ke lokasi. Ia menyebut PT Teluk Nauli masih nekat beroperasi seolah-olah kebal hukum.

“Saya turun langsung. PT Gruti memang sudah tutup, tapi PT Teluk Nauli masih berjalan. Bahkan, tim yang mau mengecek lapangan pun dilarang masuk. Ini bentuk pembangkangan terhadap keputusan negara!” tegas Penrad dengan nada tinggi.

Menurutnya, tindakan ini adalah penghinaan terhadap wibawa pemerintah dan Presiden. Jika Surat Keputusan (SK) pencabutan sudah terbit namun aktivitas tetap berjalan, maka perusahaan dianggap telah memposisikan diri di atas hukum.

Senada dengan Penrad, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan, Amoni Zega, membeberkan duka lara warga Kepulauan Batu selama hampir empat dekade. Bukannya kesejahteraan, kehadiran perusahaan justru menyisakan kerusakan ekologis yang permanen.

“39 tahun mereka di sana, apa hasilnya? Listrik tidak ada, sekolah rusak parah. Hutan gundul, sumber air tawar hilang karena intrusi air laut, bahkan habitat buaya terganggu sampai memakan korban jiwa warga kami,” ungkap Amoni yang juga anggota DPRD Nias Selatan.

Amoni mendesak agar pemerintah tidak hanya mencabut izin di atas kertas, tetapi juga mengejar kewajiban perusahaan yang tertunggak, mulai dari dana reboisasi, pajak, hingga ganti rugi kerusakan lingkungan.

Isu sensitif lain yang mencuat adalah dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang vokal menolak kerusakan hutan. Penrad Siagian menyayangkan sikap Polres Nias Selatan yang dinilai terlalu “cepat tanggap” terhadap laporan perusahaan namun lamban melindungi warga.

Bahkan, seorang anggota DPRD yang sedang menjalankan fungsi pengawasan dilaporkan ke polisi. Penrad pun mengingatkan aparat tentang hak imunitas wakil rakyat yang dilindungi Undang-Undang MD3.

“Kapolres seharusnya paham hukum. Jangan sembarangan menetapkan tersangka kepada warga yang mempertahankan tanahnya. Apalagi ini ada anggota dewan yang punya hak imunitas. Kami akan minta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolres Nias Selatan yang bahkan tidak hadir dalam rapat hari ini tanpa penjelasan,” cecar Penrad.

Merespons tekanan dari DPD RI, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Aji Kusumah menegaskan, secara hukum, PT GRUTI (126.550 hektare) dan PT Teluk Nauli (3.845 hektare) sudah “mati”.

Berdasarkan SK pencabutan, seluruh barang tidak bergerak di dalam kawasan tersebut kini resmi menjadi milik negara. Pemerintah juga telah menugaskan Gubernur Sumatra Utara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengawasi aset tersebut agar tidak lagi dijarah.

Menutup rapat, Penrad Siagian menegaskan bahwa DPD RI akan mengeluarkan rekomendasi tegas. Selain penghentian total aktivitas di lapangan, ia menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Pulau-pulau kecil ini rapuh. Jika hutannya dirusak, sumber kehidupan mereka musnah. Kami akan kawal ini sampai perusahaan benar-benar angkat kaki dan keadilan bagi warga Nias Selatan tegak berdiri,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SumutPos.co– PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menegaskan komitmennya sebagai bank daerah yang tidak hanya unggul dalam layanan keuangan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam setiap fase kehidupan, termasuk perjalanan ibadah.

Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Manasik Haji Akbar bagi nasabah Tabungan Smart IB Makbul di Asrama Haji Medan, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Sumut tidak sekadar menyediakan solusi finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, pengetahuan, maupun kesiapan teknis menuju Tanah Suci.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira, menilai langkah Bank Sumut sebagai inovasi layanan yang memberikan nilai tambah dan belum banyak dilakukan oleh perbankan lain.

“Kami mengapresiasi Bank Sumut atas penyelenggaraan manasik ini. Ini adalah bentuk layanan yang komprehensif dan berdampak nyata bagi calon jemaah,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu? Surya, yang menilai kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif Bank Sumut dalam mendukung kesiapan masyarakat menjalankan ibadah haji.

“Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga membantu membangun kesiapan spiritual. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKH, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan layanan yang holistik dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menjelaskan, Manasik Haji Akbar tahun ini diikuti 1.661 peserta dari total 1.807 jamaah yang telah melunasi biaya haji, yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada 31 Maret–3 April dan 5–8 April 2026.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mencerminkan jangkauan layanan Bank Sumut yang luas dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi penyelenggaraan ke-15 sejak pertama kali digelar pada 2006 setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, sebagai bagian dari konsistensi Bank Sumut dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen layanan, Bank Sumut menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan penerbangan bagi jemaah dari wilayah kepulauan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlengkapan ibadah serta pembekalan komprehensif dari para pembimbing berpengalaman.

“Bank Sumut ingin memastikan bahwa setiap nasabah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga matang secara spiritual dan teknis dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Heru.

Ke depan, Bank Sumut akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat, tidak hanya dalam layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung perjalanan hidup dan ibadah. Melalui inovasi produk seperti Tabungan Smart IB Makbul, Bank Sumut hadir memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji.

Dengan semangat “Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi,” Bank Sumut terus melangkah sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adz)

MEDAN, SumutPos.co– PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menegaskan komitmennya sebagai bank daerah yang tidak hanya unggul dalam layanan keuangan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam setiap fase kehidupan, termasuk perjalanan ibadah.

Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Manasik Haji Akbar bagi nasabah Tabungan Smart IB Makbul di Asrama Haji Medan, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Sumut tidak sekadar menyediakan solusi finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, pengetahuan, maupun kesiapan teknis menuju Tanah Suci.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira, menilai langkah Bank Sumut sebagai inovasi layanan yang memberikan nilai tambah dan belum banyak dilakukan oleh perbankan lain.

“Kami mengapresiasi Bank Sumut atas penyelenggaraan manasik ini. Ini adalah bentuk layanan yang komprehensif dan berdampak nyata bagi calon jemaah,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu? Surya, yang menilai kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif Bank Sumut dalam mendukung kesiapan masyarakat menjalankan ibadah haji.

“Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga membantu membangun kesiapan spiritual. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKH, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan layanan yang holistik dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menjelaskan, Manasik Haji Akbar tahun ini diikuti 1.661 peserta dari total 1.807 jamaah yang telah melunasi biaya haji, yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada 31 Maret–3 April dan 5–8 April 2026.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mencerminkan jangkauan layanan Bank Sumut yang luas dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi penyelenggaraan ke-15 sejak pertama kali digelar pada 2006 setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, sebagai bagian dari konsistensi Bank Sumut dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen layanan, Bank Sumut menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan penerbangan bagi jemaah dari wilayah kepulauan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlengkapan ibadah serta pembekalan komprehensif dari para pembimbing berpengalaman.

“Bank Sumut ingin memastikan bahwa setiap nasabah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga matang secara spiritual dan teknis dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Heru.

Ke depan, Bank Sumut akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat, tidak hanya dalam layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung perjalanan hidup dan ibadah. Melalui inovasi produk seperti Tabungan Smart IB Makbul, Bank Sumut hadir memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji.

Dengan semangat “Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi,” Bank Sumut terus melangkah sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adz)

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih agresif memberantas praktik operator judi online (judol) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan.

Desakan ini muncul setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen mewah yang diduga menjadi markas operator judi online. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menegaskan bahwa upaya penindakan tidak boleh berhenti pada satu kasus saja.

“Kita mengapresiasi penggerebekan yang dilakukan. Tapi kita berharap ini terus berlanjut dengan razia di lokasi-lokasi lain yang disinyalir menjadi sarang mafia judi online,” ucap Berkat, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, fenomena judi online kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, hal itu tidak hanya menyasar kalangan dewasa, praktik ini juga mulai menjangkau remaja dan berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga.

“Kita berharap razia ini tidak berhenti sampai penangkapan ini. Sebagaimana kita ketahui dari informasi media bahwa yang baru digerebek terakhir sudah dua tahun beroperasi. Berarti ada kecolongan dari aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi situasi terkini di Sumut khususnya di Kota Medan selama ini,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu meyakini bahwa masih banyak tempat di Kota Medan menjadi sarang tersembunyi dari operator judi online. Untuk Itu, ia meminta Kapolda Sumut lebih serius lagi menangani kasus Judol.

“Pembasmian judi online ini menjadi salah satu nawacita dan asta cita Presiden Prabowo. Kita berharap pihak kepolisian dari Polda, Polres hingga Polsek dapat serius memberantas Judi Online di Sumut,” katanya.

Lebih jauh, ia memastikan DPRD Sumut akan membuka kemungkinan untuk mengambil langkah politik jika penanganan dinilai tidak maksimal. Salah satunya dengan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengawasi secara lebih ketat praktik judi online di daerah.

“Kalau tidak ada keseriusan dan masih banyak praktik operator judi online, bukan tidak mungkin DPRD akan mendorong pembentukan lebih serius melalui Pansus agar penanganannya lebih komprehensif dan terukur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil membongkar jaringan judi online di apartemen Kota Medan dengan mengamankan 19 orang tersangka.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Bayu Wicaksono, menyatakan, sebanyak 19 orang yang diamankan dari dua lokasi apartemen di Kota Medan.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas judi online di dua lokasi tersebut. Tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan apartemen tempat para pelaku menjalankan aksinya. (map)

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih agresif memberantas praktik operator judi online (judol) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan.

Desakan ini muncul setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen mewah yang diduga menjadi markas operator judi online. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menegaskan bahwa upaya penindakan tidak boleh berhenti pada satu kasus saja.

“Kita mengapresiasi penggerebekan yang dilakukan. Tapi kita berharap ini terus berlanjut dengan razia di lokasi-lokasi lain yang disinyalir menjadi sarang mafia judi online,” ucap Berkat, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, fenomena judi online kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, hal itu tidak hanya menyasar kalangan dewasa, praktik ini juga mulai menjangkau remaja dan berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga.

“Kita berharap razia ini tidak berhenti sampai penangkapan ini. Sebagaimana kita ketahui dari informasi media bahwa yang baru digerebek terakhir sudah dua tahun beroperasi. Berarti ada kecolongan dari aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi situasi terkini di Sumut khususnya di Kota Medan selama ini,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu meyakini bahwa masih banyak tempat di Kota Medan menjadi sarang tersembunyi dari operator judi online. Untuk Itu, ia meminta Kapolda Sumut lebih serius lagi menangani kasus Judol.

“Pembasmian judi online ini menjadi salah satu nawacita dan asta cita Presiden Prabowo. Kita berharap pihak kepolisian dari Polda, Polres hingga Polsek dapat serius memberantas Judi Online di Sumut,” katanya.

Lebih jauh, ia memastikan DPRD Sumut akan membuka kemungkinan untuk mengambil langkah politik jika penanganan dinilai tidak maksimal. Salah satunya dengan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengawasi secara lebih ketat praktik judi online di daerah.

“Kalau tidak ada keseriusan dan masih banyak praktik operator judi online, bukan tidak mungkin DPRD akan mendorong pembentukan lebih serius melalui Pansus agar penanganannya lebih komprehensif dan terukur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil membongkar jaringan judi online di apartemen Kota Medan dengan mengamankan 19 orang tersangka.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Bayu Wicaksono, menyatakan, sebanyak 19 orang yang diamankan dari dua lokasi apartemen di Kota Medan.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas judi online di dua lokasi tersebut. Tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan apartemen tempat para pelaku menjalankan aksinya. (map)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Dr H Muslim Harahap MSP, menegaskan pentingnya segera merealisasikan alokasi minimal 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan di wilayah Medan Utara, yang mencakup Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.

Menurut Muslim, ketentuan alokasi tersebut telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029.

Ia menegaskan agar Pemko Medan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan sektor non-fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saat Musrenbang kemarin, saya sudah sampaikan kembali kepada Wali Kota Medan agar alokasi minimal 35 persen APBD Kota Medan segera terealisasi. Ketentuan ini sudah diamanatkan dalam RPJMD, jadi harus dijalankan,” ujar Muslim kepada Sumut Pos, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, alokasi APBD untuk Medan Utara harus menyentuh berbagai sektor. Contohnya, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat harus disalurkan minimal 35 persen untuk empat kecamatan di Medan Utara.

Hal ini dianggap penting mengingat angka kemiskinan di wilayah tersebut tergolong paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Medan.

“Tidak wajar jika bansos dibagi rata ke 21 kecamatan. Selayaknya, 35 persen dari total bansos diberikan untuk masyarakat di Medan Utara. Ini akan sangat membantu menekan angka kemiskinan,” jelasnya.

Selain bansos, Muslim juga menekankan perlunya alokasi serupa untuk program pelatihan dan pembinaan UMKM serta program bedah rumah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah rumah tidak layak huni di wilayah utara.

“Intinya, alokasi 35 persen APBD untuk Medan Utara harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua sektor. Selama ini pembangunan Medan Utara tertinggal jauh, sementara fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke inti kota yang sebenarnya tidak langsung dirasakan masyarakat di wilayah utara,” pungkas Muslim, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Medan II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan).

Dengan penekanan tersebut, DPRD Kota Medan mendorong agar Pemko Medan segera mengambil langkah nyata dalam merealisasikan alokasi anggaran yang proporsional dan menyeluruh demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Medan. (map/ila)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Dr H Muslim Harahap MSP, menegaskan pentingnya segera merealisasikan alokasi minimal 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan di wilayah Medan Utara, yang mencakup Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.

Menurut Muslim, ketentuan alokasi tersebut telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029.

Ia menegaskan agar Pemko Medan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan sektor non-fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saat Musrenbang kemarin, saya sudah sampaikan kembali kepada Wali Kota Medan agar alokasi minimal 35 persen APBD Kota Medan segera terealisasi. Ketentuan ini sudah diamanatkan dalam RPJMD, jadi harus dijalankan,” ujar Muslim kepada Sumut Pos, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, alokasi APBD untuk Medan Utara harus menyentuh berbagai sektor. Contohnya, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat harus disalurkan minimal 35 persen untuk empat kecamatan di Medan Utara.

Hal ini dianggap penting mengingat angka kemiskinan di wilayah tersebut tergolong paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Medan.

“Tidak wajar jika bansos dibagi rata ke 21 kecamatan. Selayaknya, 35 persen dari total bansos diberikan untuk masyarakat di Medan Utara. Ini akan sangat membantu menekan angka kemiskinan,” jelasnya.

Selain bansos, Muslim juga menekankan perlunya alokasi serupa untuk program pelatihan dan pembinaan UMKM serta program bedah rumah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah rumah tidak layak huni di wilayah utara.

“Intinya, alokasi 35 persen APBD untuk Medan Utara harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua sektor. Selama ini pembangunan Medan Utara tertinggal jauh, sementara fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke inti kota yang sebenarnya tidak langsung dirasakan masyarakat di wilayah utara,” pungkas Muslim, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Medan II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan).

Dengan penekanan tersebut, DPRD Kota Medan mendorong agar Pemko Medan segera mengambil langkah nyata dalam merealisasikan alokasi anggaran yang proporsional dan menyeluruh demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Medan. (map/ila)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan resmi melaporkan dugaan pencabutan line segel secara ilegal pada sebuah ruko berlantai dua di kawasan Titi Kuning kepada Satpol PP Kota Medan, Selasa (31/3/2026).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno SE MM didampingi Sekretaris Zullifkar AB ST dan segenap pengurus.

Kehadiran jajaran pengurus MAI bersama Ketua Garda Merah Putih, Dedi Harvisyahari diterima Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Andi S. Harahap.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, memberikan pernyataan tegas terkait temuan di lapangan. Ia menilai, tindakan oknum yang mencopot segel tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum.

“Kami menyayangkan adanya pihak tidak bertanggung jawab yang berani mencabut segel resmi pemerintah. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pelecehan terhadap wibawa Pemko Medan. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa aturan harus tegak tanpa pandang bulu,” ucap Suwarno.

Suwarno juga menambahkan, pengawasan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam memastikan retribusi daerah terserap maksimal.”Jangan ada oknum yang merasa kebal hukum. Jika segel sudah dipasang karena pelanggaran, maka harus ditaati sampai prosesnya selesai. Kami mendukung penuh Satpol PP untuk menindak tegas pelakunya,” ujarnya.

Merespons laporan itu, Andi S Harahap langsung menginstruksikan Kasi Wasdik, Akbar, dan Petugas Tindak Internal (PTI), Saut Daniel Tampubolon, untuk turun ke lapangan guna memasang kembali segel di ruko Titi Kuning pada hari yang sama. “Kami akan menindaklanjuti masalah ini secara prosedural,” ujar Andi.

Ia juga mengapresiasi kepedulian DPC MAI yang konsisten mendukung pemerintah dalam mengawal retribusi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Senada dengan Andi, Kasi Wasdik Satpol PP, Akbar, menegaskan bahwa pencabutan segel sepihak adalah pelanggaran serius. Pihaknya menyatakan akan segera membuat laporan resmi ke Polsek setempat agar diproses secara hukum. “Siapapun yang terbukti mencopot segel tersebut harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” pungkasnya. (map/ila)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan resmi melaporkan dugaan pencabutan line segel secara ilegal pada sebuah ruko berlantai dua di kawasan Titi Kuning kepada Satpol PP Kota Medan, Selasa (31/3/2026).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno SE MM didampingi Sekretaris Zullifkar AB ST dan segenap pengurus.

Kehadiran jajaran pengurus MAI bersama Ketua Garda Merah Putih, Dedi Harvisyahari diterima Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Andi S. Harahap.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, memberikan pernyataan tegas terkait temuan di lapangan. Ia menilai, tindakan oknum yang mencopot segel tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum.

“Kami menyayangkan adanya pihak tidak bertanggung jawab yang berani mencabut segel resmi pemerintah. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pelecehan terhadap wibawa Pemko Medan. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa aturan harus tegak tanpa pandang bulu,” ucap Suwarno.

Suwarno juga menambahkan, pengawasan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam memastikan retribusi daerah terserap maksimal.”Jangan ada oknum yang merasa kebal hukum. Jika segel sudah dipasang karena pelanggaran, maka harus ditaati sampai prosesnya selesai. Kami mendukung penuh Satpol PP untuk menindak tegas pelakunya,” ujarnya.

Merespons laporan itu, Andi S Harahap langsung menginstruksikan Kasi Wasdik, Akbar, dan Petugas Tindak Internal (PTI), Saut Daniel Tampubolon, untuk turun ke lapangan guna memasang kembali segel di ruko Titi Kuning pada hari yang sama. “Kami akan menindaklanjuti masalah ini secara prosedural,” ujar Andi.

Ia juga mengapresiasi kepedulian DPC MAI yang konsisten mendukung pemerintah dalam mengawal retribusi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Senada dengan Andi, Kasi Wasdik Satpol PP, Akbar, menegaskan bahwa pencabutan segel sepihak adalah pelanggaran serius. Pihaknya menyatakan akan segera membuat laporan resmi ke Polsek setempat agar diproses secara hukum. “Siapapun yang terbukti mencopot segel tersebut harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” pungkasnya. (map/ila)

Kakek Ushar Rela Berlayar 32 Jam Sendirian Demi Pulang ke Bulukumba Untuk Berkumpul Keluarga

Usianya sudah tergolong senior, 66 tahun. Tapi itu tidak menghalangi Ushar Hamid untuk merasakan keriuhan mudik Lebaran. Iapun rela meski harus menghabiskan waktu puluhan jam dalam perjalanan.

Laporan: Novia Herawati

Ushar tetap tampak bersemangat pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk mudik lebaran ke ujung kaki Celebes, Ushar tidak lewat jalur udara. Ia memilih jalur yang ditempuh para leluhurnya, yakni jalur laut. Di ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kakek Ushar duduk tenang di bangku besi berwarna biru. Ia mengenakan kemeja warna coklat susu yang digulung setengah, serta peci bermotif khas.

Di sampingnya tersandar dua tas besar dan satu tas selempang hitam. Barang bawaan itu diletakkan rapi di dekat kakinya, seolah selalu siap dibawa ketika panggilan keberangkatan kapal sudah disiarkan. Wajahnya tampak tenang namun penuh perhatian. Sesekali pandangannya berkeliling, menoleh ke kanan dan ke kiri, mengikuti lalu lalang penumpang yang datang dan pergi di ruang tunggu penumpang.

“Lagi nunggu kapal, mau mudik ke Makassar, silaturahmi,” ucap Ushar kepada JawaPos.com, Senin (16/3).

Tubuhnya masih bugar, namun suaranya amat lirih. Penulis pun harus mendekat agar bisa mendengar ucapannya dengan jelas. Mengadu Nasib di Madura, Bertemu Jodoh di Tanah Rantau. Ushar bercerita bahwa dirinya mulai merantau ke Pulau Madura sejak tahun 1988, saat usianya masih muda. Kala itu, ia datang dengan harapan sederhana: mencari pekerjaan dan memperbaiki nasib.

Di pulau garam, Ushar bekerja di sebuah perusahaan swasta. Siapa sangka, niat hati ingin mengadu nasib, Ushar justru dipertemukan dengan pujaan hatinya di tanah rantau. Dari perkenalan sederhana, keduanya kemudian menikah dan membangun rumah tangga bersama.Mereka kini hidup sederhana di Kecamatan Socah, Bangkalan, sambil membesarkan ketiga anak mereka.

“Anak saya tiga, yang paling sulung usianya 32 tahun, kemudian anak kedua dan ketiga itu kembar, usianya 27 tahun. Anak-anak sudah pada berkeluarga,” lanjut kakek berkacamata tebal itu.

Kakek Ushar Rela Berlayar 32 Jam Sendirian Demi Pulang ke Bulukumba Untuk Berkumpul Keluarga

Usianya sudah tergolong senior, 66 tahun. Tapi itu tidak menghalangi Ushar Hamid untuk merasakan keriuhan mudik Lebaran. Iapun rela meski harus menghabiskan waktu puluhan jam dalam perjalanan.

Laporan: Novia Herawati

Ushar tetap tampak bersemangat pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk mudik lebaran ke ujung kaki Celebes, Ushar tidak lewat jalur udara. Ia memilih jalur yang ditempuh para leluhurnya, yakni jalur laut. Di ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kakek Ushar duduk tenang di bangku besi berwarna biru. Ia mengenakan kemeja warna coklat susu yang digulung setengah, serta peci bermotif khas.

Di sampingnya tersandar dua tas besar dan satu tas selempang hitam. Barang bawaan itu diletakkan rapi di dekat kakinya, seolah selalu siap dibawa ketika panggilan keberangkatan kapal sudah disiarkan. Wajahnya tampak tenang namun penuh perhatian. Sesekali pandangannya berkeliling, menoleh ke kanan dan ke kiri, mengikuti lalu lalang penumpang yang datang dan pergi di ruang tunggu penumpang.

“Lagi nunggu kapal, mau mudik ke Makassar, silaturahmi,” ucap Ushar kepada JawaPos.com, Senin (16/3).

Tubuhnya masih bugar, namun suaranya amat lirih. Penulis pun harus mendekat agar bisa mendengar ucapannya dengan jelas. Mengadu Nasib di Madura, Bertemu Jodoh di Tanah Rantau. Ushar bercerita bahwa dirinya mulai merantau ke Pulau Madura sejak tahun 1988, saat usianya masih muda. Kala itu, ia datang dengan harapan sederhana: mencari pekerjaan dan memperbaiki nasib.

Di pulau garam, Ushar bekerja di sebuah perusahaan swasta. Siapa sangka, niat hati ingin mengadu nasib, Ushar justru dipertemukan dengan pujaan hatinya di tanah rantau. Dari perkenalan sederhana, keduanya kemudian menikah dan membangun rumah tangga bersama.Mereka kini hidup sederhana di Kecamatan Socah, Bangkalan, sambil membesarkan ketiga anak mereka.

“Anak saya tiga, yang paling sulung usianya 32 tahun, kemudian anak kedua dan ketiga itu kembar, usianya 27 tahun. Anak-anak sudah pada berkeluarga,” lanjut kakek berkacamata tebal itu.

JAYAPURA-Dalam upaya penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tolikara, Pemkab Tolikara kembali menjalin kerjasama dengan sejumlah media massa. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU dengan pimpinan media massa, antara lain Cenderawasih Pos, TVRI, Jaya TV, CV Dany Production House dan Opsi id.

Penandatanganan MoU yang digelar di Aula Graha Pena Papua, Selasa (31/3) tadi malam, dihadiri langsung oleh Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos. Acara juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Dr. Yosua Noak Duw, Ketua TP PKK Kabupaten Tolikara Ny. Elisabeth F. Wandik yang juga Kepala Baperinda Kabupaten Tolikara, serta Kepada Dinas Komdigi Tolikara Derwes Jikwa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Komdigi Derwes Jikwa mengungkapkan bahwa penandatanganan kerjasama Pemkab Tolikara dengan pimpinan media ini, merupakan yang kedua kalinya di bawah pimpinan Bupati Willem Wandik.

“Kami menjalin kerjasama dengan beberapa media massa ini untuk penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Tolikara, agar masyarakat mengetahui kebijakan dan program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Tolikara,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tolikara Willem Wandik, S. Sos memberikan apresiasi kepada sejumlah media massa yang selama ini sudah bekerja sama dan membantu Pemkab Tolikara dalam publikasi kegiatan pembangunan di Tolikara.

Menurut Bupati, penandatanganan MoU ini juga jadi sarana untuk jaga silaturahmi dengan pimpinan dan awak media.

“Puji syukur kepada Tuhan kita bisa hadir untuk melakukan penandatanganan MoU ini, semoga ke depan bisa terus ditingkatkan dan berjalan lancar,” ujarnya.

Bupati mengaku Pemkab Tolikara terbuka untuk menerima kritikan atau masukan demi kemajuan pembangunan di Tolikara. Namun di satu sisi, kritikan yang tidak disertai data yang akurat, bisa menjadi fitnah yang berbahaya. Oleh karena itu, diharapkan peran media massa ini untuk bisa membantu meluruskan informasi yang tidak benar yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami harapkan media massa ini bisa membantu Pemkab Tolikara meluruskan informasi, atau mengkonter fitnah dengan berita yang benar,” ujar Bupati Willem Wandik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Dr. Yosua Noak Duw menambahkan bahwa tipe masyarakat di Kabupaten Tolikara ini, ada yang suka membaca, tapi ada juga yang hanya suka mendengar atau menonton. Oleh karena itu, kerjasama ini selain dengan media cetak juga dengan media elektronik, baik RRI maupuan TVRI.

“Saya harapkan semua kegiatan pimpinan daerah ini bisa diback up untuk diinformasikan atau diberitakan kepada publik. “ujarnya.

Diakui Sekda, bahwa peran media massa ini sangat penting untuk meluruskan informasi yang tidak benar. Karena itu, salah satu tujuan kerjasama dengan media ini adalah untuk menyikapi informasi yang tidak tepat yang berkembang di masyarakat, agar bisa diluruskan.

“Tidak boleh ada pembiaran informasi yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan beredar di tengah masyarakat, karena ini bisa berbahaya,” tandasnya.

JAYAPURA-Dalam upaya penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tolikara, Pemkab Tolikara kembali menjalin kerjasama dengan sejumlah media massa. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU dengan pimpinan media massa, antara lain Cenderawasih Pos, TVRI, Jaya TV, CV Dany Production House dan Opsi id.

Penandatanganan MoU yang digelar di Aula Graha Pena Papua, Selasa (31/3) tadi malam, dihadiri langsung oleh Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos. Acara juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Dr. Yosua Noak Duw, Ketua TP PKK Kabupaten Tolikara Ny. Elisabeth F. Wandik yang juga Kepala Baperinda Kabupaten Tolikara, serta Kepada Dinas Komdigi Tolikara Derwes Jikwa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Komdigi Derwes Jikwa mengungkapkan bahwa penandatanganan kerjasama Pemkab Tolikara dengan pimpinan media ini, merupakan yang kedua kalinya di bawah pimpinan Bupati Willem Wandik.

“Kami menjalin kerjasama dengan beberapa media massa ini untuk penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Tolikara, agar masyarakat mengetahui kebijakan dan program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Tolikara,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tolikara Willem Wandik, S. Sos memberikan apresiasi kepada sejumlah media massa yang selama ini sudah bekerja sama dan membantu Pemkab Tolikara dalam publikasi kegiatan pembangunan di Tolikara.

Menurut Bupati, penandatanganan MoU ini juga jadi sarana untuk jaga silaturahmi dengan pimpinan dan awak media.

“Puji syukur kepada Tuhan kita bisa hadir untuk melakukan penandatanganan MoU ini, semoga ke depan bisa terus ditingkatkan dan berjalan lancar,” ujarnya.

Bupati mengaku Pemkab Tolikara terbuka untuk menerima kritikan atau masukan demi kemajuan pembangunan di Tolikara. Namun di satu sisi, kritikan yang tidak disertai data yang akurat, bisa menjadi fitnah yang berbahaya. Oleh karena itu, diharapkan peran media massa ini untuk bisa membantu meluruskan informasi yang tidak benar yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami harapkan media massa ini bisa membantu Pemkab Tolikara meluruskan informasi, atau mengkonter fitnah dengan berita yang benar,” ujar Bupati Willem Wandik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Dr. Yosua Noak Duw menambahkan bahwa tipe masyarakat di Kabupaten Tolikara ini, ada yang suka membaca, tapi ada juga yang hanya suka mendengar atau menonton. Oleh karena itu, kerjasama ini selain dengan media cetak juga dengan media elektronik, baik RRI maupuan TVRI.

“Saya harapkan semua kegiatan pimpinan daerah ini bisa diback up untuk diinformasikan atau diberitakan kepada publik. “ujarnya.

Diakui Sekda, bahwa peran media massa ini sangat penting untuk meluruskan informasi yang tidak benar. Karena itu, salah satu tujuan kerjasama dengan media ini adalah untuk menyikapi informasi yang tidak tepat yang berkembang di masyarakat, agar bisa diluruskan.

“Tidak boleh ada pembiaran informasi yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan beredar di tengah masyarakat, karena ini bisa berbahaya,” tandasnya.

Kemenkes Bergerak Cepat Evaluasi Program Nasional

KUDUS – Dunia kedokteran Indonesia tengah berduka sedalam-dalamnya. Dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya sepanjang Maret 2026, tiga dokter muda yang sedang menjalani Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Fenomena ini memicu diskusi publik yang hangat mengenai kesejahteraan dan beban kerja tenaga medis muda di tanah air. Ketiga dokter tersebut bertugas di tiga lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali, yakni: Cianjur, Jawa Barat, Rembang, Jawa Tengah, Denpasar, Bali. Rentetan kejadian yang terjadi dalam waktu yang berdekatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya tekanan kerja yang ekstrem atau fenomena burnout di kalangan dokter magang.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera melakukan penelusuran awal terkait dugaan kelelahan kerja atau overwork sebagai pemicu kematian. Juru bicara Kemenkes menegaskan bahwa berdasarkan data logistik dan absensi, jam kerja para dokter internship tersebut diklaim masih berada dalam batas wajar.

“Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa jam kerja mereka masih di bawah ambang batas 40 jam per minggu, sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pedoman PIDI,” jelas pihak Kemenkes dalam keterangan resminya.

Berdasarkan temuan medis sementara, penyebab kematian ketiga dokter muda tersebut diduga kuat berkaitan dengan kondisi kesehatan akut dan komplikasi penyakit menular, antara lain: Komplikasi akibat penyakit Campak, kondisi anemia berat, infeksi demam berdarah dengue (DBD) yang memburuk. Meskipun pemerintah mengeluarkan bantahan terkait isu kelelahan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan catatan kritis.

IDI menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara regulasi di atas kertas dengan praktik nyata di lapangan. Menurut IDI, banyak fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang masih membebankan tugas di luar kapasitas dokter internship. Beberapa poin yang disoroti meliputi: Jadwal jaga malam yang tidak diikuti dengan waktu istirahat yang cukup, hak cuti atau izin sakit yang sulit dipenuhi karena kurangnya personel, paparan infeksi di lingkungan kerja yang tinggi tanpa proteksi kesehatan yang memadai bagi residen dan dokter magang.

“Kami menerima laporan bahwa di beberapa daerah, beban kerja dokter muda sangat dinamis dan sering kali melebihi laporan formal. Perlindungan kesehatan bagi mereka harus menjadi prioritas utama,” ungkap perwakilan IDI.

Kemenkes Bergerak Cepat Evaluasi Program Nasional

KUDUS – Dunia kedokteran Indonesia tengah berduka sedalam-dalamnya. Dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya sepanjang Maret 2026, tiga dokter muda yang sedang menjalani Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Fenomena ini memicu diskusi publik yang hangat mengenai kesejahteraan dan beban kerja tenaga medis muda di tanah air. Ketiga dokter tersebut bertugas di tiga lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali, yakni: Cianjur, Jawa Barat, Rembang, Jawa Tengah, Denpasar, Bali. Rentetan kejadian yang terjadi dalam waktu yang berdekatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya tekanan kerja yang ekstrem atau fenomena burnout di kalangan dokter magang.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera melakukan penelusuran awal terkait dugaan kelelahan kerja atau overwork sebagai pemicu kematian. Juru bicara Kemenkes menegaskan bahwa berdasarkan data logistik dan absensi, jam kerja para dokter internship tersebut diklaim masih berada dalam batas wajar.

“Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa jam kerja mereka masih di bawah ambang batas 40 jam per minggu, sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pedoman PIDI,” jelas pihak Kemenkes dalam keterangan resminya.

Berdasarkan temuan medis sementara, penyebab kematian ketiga dokter muda tersebut diduga kuat berkaitan dengan kondisi kesehatan akut dan komplikasi penyakit menular, antara lain: Komplikasi akibat penyakit Campak, kondisi anemia berat, infeksi demam berdarah dengue (DBD) yang memburuk. Meskipun pemerintah mengeluarkan bantahan terkait isu kelelahan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan catatan kritis.

IDI menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara regulasi di atas kertas dengan praktik nyata di lapangan. Menurut IDI, banyak fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang masih membebankan tugas di luar kapasitas dokter internship. Beberapa poin yang disoroti meliputi: Jadwal jaga malam yang tidak diikuti dengan waktu istirahat yang cukup, hak cuti atau izin sakit yang sulit dipenuhi karena kurangnya personel, paparan infeksi di lingkungan kerja yang tinggi tanpa proteksi kesehatan yang memadai bagi residen dan dokter magang.

“Kami menerima laporan bahwa di beberapa daerah, beban kerja dokter muda sangat dinamis dan sering kali melebihi laporan formal. Perlindungan kesehatan bagi mereka harus menjadi prioritas utama,” ungkap perwakilan IDI.

JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Port Numbay.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.

Ia menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, hingga kota, serta dikolaborasikan dengan hasil reses DPRD.

“Perencanaan dana Otsus harus benar-benar berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas. Sinkronisasi antar tahapan sangat penting agar program yang disusun memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujarnya usai buka Musrembang di Jayapura, Senin (30/3).

Muchlis juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program Otsus Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan OPD untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan efektif.

“Program harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan Silpa yang besar. Dana Otsus harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2027 harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, dengan prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Bahkan, ia mendorong agar layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi OAP dapat diwujudkan secara bertahap. “Kalau pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay, harus menjadi prioritas,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta untuk memprioritaskan program pelatihan kerja yang menyasar OAP guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan yang semakin ketat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum penting untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan usulan program dari seluruh OPD pengelola dana Otsus.

JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Port Numbay.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.

Ia menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, distrik, hingga kota, serta dikolaborasikan dengan hasil reses DPRD.

“Perencanaan dana Otsus harus benar-benar berbasis data yang akurat dan melalui tahapan yang jelas. Sinkronisasi antar tahapan sangat penting agar program yang disusun memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” ujarnya usai buka Musrembang di Jayapura, Senin (30/3).

Muchlis juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program Otsus Tahun 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan OPD untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan efektif.

“Program harus segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan Silpa yang besar. Dana Otsus harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2027 harus mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, dengan prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Bahkan, ia mendorong agar layanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi OAP dapat diwujudkan secara bertahap. “Kalau pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay, harus menjadi prioritas,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta untuk memprioritaskan program pelatihan kerja yang menyasar OAP guna meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan yang semakin ketat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum penting untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan usulan program dari seluruh OPD pengelola dana Otsus.

MEDAN, SumutPos.co– Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian membara menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Ketiga prajurit tersebut tewas akibat serangan militer Zionis Israel pada Senin (30/3).

Menanggapi insiden berdarah tersebut, Senator RI asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh, MSP, mengecam keras tindakan brutal militer Israel yang menyasar personel penjaga perdamaian.

“Saya mengutuk keras serangan Zionis Israel terhadap prajurit TNI penjaga perdamaian yang sedang bertugas di Lebanon,” tegas Muhammad Nuh saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (31/3).

Anggota Komite IV DPD RI ini menilai tindakan Amerika Serikat dan Israel telah melangkahi hukum internasional. Menurutnya, kedua negara tersebut seolah menerapkan “hukum rimba” dengan mengabaikan mandat dan keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Mereka merasa kuat dan berbuat sekehendaknya tanpa mandat PBB. Bahkan lembaga resmi dunia itu mereka kesampingkan,” ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara tersebut.

Lebih lanjut, Muhammad Nuh menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Pemerintah RI mengevaluasi posisi Indonesia di Board of Peace (BoP). Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto, sebagai bentuk protes diplomatik yang tegas.

Nuh menekankan bahwa sebagai negara besar, Indonesia harus memprioritaskan harga diri bangsa di mata internasional. Ia mengingatkan pemerintah akan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Secara regulasi, ia menegaskan bahwa kewajiban negara sudah sangat jelas dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, di mana pemerintah wajib memberikan pengayoman dan bantuan hukum bagi WNI di luar negeri.

“Perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus maksimum, tidak boleh setengah-setengah. Hal ini sejalan dengan prinsip Perlindungan Maksimum yang ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006,” pungkasnya.

Insiden ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih berani dan konkret demi menjamin keselamatan putra-putri terbaik bangsa yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan di zona konflik. (adz)

MEDAN, SumutPos.co– Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian membara menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Ketiga prajurit tersebut tewas akibat serangan militer Zionis Israel pada Senin (30/3).

Menanggapi insiden berdarah tersebut, Senator RI asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh, MSP, mengecam keras tindakan brutal militer Israel yang menyasar personel penjaga perdamaian.

“Saya mengutuk keras serangan Zionis Israel terhadap prajurit TNI penjaga perdamaian yang sedang bertugas di Lebanon,” tegas Muhammad Nuh saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (31/3).

Anggota Komite IV DPD RI ini menilai tindakan Amerika Serikat dan Israel telah melangkahi hukum internasional. Menurutnya, kedua negara tersebut seolah menerapkan “hukum rimba” dengan mengabaikan mandat dan keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Mereka merasa kuat dan berbuat sekehendaknya tanpa mandat PBB. Bahkan lembaga resmi dunia itu mereka kesampingkan,” ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara tersebut.

Lebih lanjut, Muhammad Nuh menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Pemerintah RI mengevaluasi posisi Indonesia di Board of Peace (BoP). Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto, sebagai bentuk protes diplomatik yang tegas.

Nuh menekankan bahwa sebagai negara besar, Indonesia harus memprioritaskan harga diri bangsa di mata internasional. Ia mengingatkan pemerintah akan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Secara regulasi, ia menegaskan bahwa kewajiban negara sudah sangat jelas dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, di mana pemerintah wajib memberikan pengayoman dan bantuan hukum bagi WNI di luar negeri.

“Perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus maksimum, tidak boleh setengah-setengah. Hal ini sejalan dengan prinsip Perlindungan Maksimum yang ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006,” pungkasnya.

Insiden ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih berani dan konkret demi menjamin keselamatan putra-putri terbaik bangsa yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan di zona konflik. (adz)

TEBING TINGGI – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih meninjau langsung penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di dua kelurahan di Kecamatan Bajenis, yakni Kelurahan Pinang Mancung dan Kelurahan Bulian, Selasa (31/3). Langkah itu dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran sekaligus sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Dalam kunjungannya, Iman menegaskan bahwa paket bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima paket bantuan berupa 20 kg beras (2 karung @10 kg) serta 4 liter minyak goreng. Wali Kota menjamin bahwa seluruh komoditas yang disalurkan telah melalui pengecekan kualitas.

“Kami hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban bapak dan ibu sekalian. Memberikan, menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng. Saya pastikan bantuan yang diberikan berkualitas baik, layak, dan sehat untuk dikonsumsi keluarga,” ujar Iman Irdian Saragih di hadapan warga.

Dalam arahannya, Iman juga menegaskan kepada seluruh penerima manfaat agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. Iman menekankan bahwa bantuan ini bertujuan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan.

“Jadi kita sepakat, bantuan tidak boleh diperjualbelikan. Apabila ketahuan, akan langsung di blacklist, disampaikan ke Dinas Sosial, ke Kementerian Sosial, langsung dikeluarkan, tidak sebagai penerima manfaat lagi,” tegasnya.

Menutup rangkaian peninjauan, Iman menyempatkan diri untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Tebingtinggi.

“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama ini pelayanan kami masih ada yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Adapun penyaluran bantuan di Kecamatan Bajenis kali ini diberikan kepada ribuan jiwa penerima manfaat, dengan rincian penerima manfaat di Kelurahan Pinang Mancung sebanyak 706 penerima dan di Kelurahan Bulian sebanyak 998 penerima.

Proses distribusi ini akan berlangsung secara serentak di lima kelurahan se-Kecamatan Bajenis selama lima hari ke depan, terhitung mulai Selasa (31/3) hingga Sabtu (4/4).

Turut hadir mendampingi Iman, Camat Bajenis Ary Miranda, Lurah Pinangmancung Riyan Nugraha, Lurah Bulian Muhammad Taufik, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebingtinggi. (mag-3/azw)

TEBING TINGGI – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih meninjau langsung penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di dua kelurahan di Kecamatan Bajenis, yakni Kelurahan Pinang Mancung dan Kelurahan Bulian, Selasa (31/3). Langkah itu dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran sekaligus sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Dalam kunjungannya, Iman menegaskan bahwa paket bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima paket bantuan berupa 20 kg beras (2 karung @10 kg) serta 4 liter minyak goreng. Wali Kota menjamin bahwa seluruh komoditas yang disalurkan telah melalui pengecekan kualitas.

“Kami hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban bapak dan ibu sekalian. Memberikan, menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng. Saya pastikan bantuan yang diberikan berkualitas baik, layak, dan sehat untuk dikonsumsi keluarga,” ujar Iman Irdian Saragih di hadapan warga.

Dalam arahannya, Iman juga menegaskan kepada seluruh penerima manfaat agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. Iman menekankan bahwa bantuan ini bertujuan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan.

“Jadi kita sepakat, bantuan tidak boleh diperjualbelikan. Apabila ketahuan, akan langsung di blacklist, disampaikan ke Dinas Sosial, ke Kementerian Sosial, langsung dikeluarkan, tidak sebagai penerima manfaat lagi,” tegasnya.

Menutup rangkaian peninjauan, Iman menyempatkan diri untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Tebingtinggi.

“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama ini pelayanan kami masih ada yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Adapun penyaluran bantuan di Kecamatan Bajenis kali ini diberikan kepada ribuan jiwa penerima manfaat, dengan rincian penerima manfaat di Kelurahan Pinang Mancung sebanyak 706 penerima dan di Kelurahan Bulian sebanyak 998 penerima.

Proses distribusi ini akan berlangsung secara serentak di lima kelurahan se-Kecamatan Bajenis selama lima hari ke depan, terhitung mulai Selasa (31/3) hingga Sabtu (4/4).

Turut hadir mendampingi Iman, Camat Bajenis Ary Miranda, Lurah Pinangmancung Riyan Nugraha, Lurah Bulian Muhammad Taufik, Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebingtinggi. (mag-3/azw)

JAKARTA, SumutPos.co – Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengategorikan Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) ke dalam kelompok “Barang dan Jasa” menuai kritik tajam. Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai regulasi tersebut sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat para pendamping desa yang telah mengabdi belasan tahun.

Kritikan pedas ini disampaikan Penrad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) di Kompleks DPD RI, Selasa (31/3/2026).

Penrad menyoroti akar permasalahan karut-marut tata kelola pendamping desa terletak pada status mereka dalam sistem pengadaan. “Pendamping desa ini dimasukkan dalam kategori barang dan jasa. Artinya, Bapak dan Ibu disamakan dengan ATK (alat tulis kantor). Ini adalah regulasi yang tidak humanis,” tegas Senator asal Sumatera Utara tersebut.

Menurutnya, menempatkan manusia yang memiliki kontribusi strategis bagi pembangunan nasional ke dalam kategori “barang” adalah bentuk pengabaian terhadap hak kewargaan. Ia mendesak pemerintah segera mengubah status TPP menjadi bagian dari infrastruktur pelayanan kementerian.

Persoalan ini memuncak pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 733 Tahun 2025. Penrad mengungkapkan bahwa dari sekitar 2.400 pendamping desa di seluruh Indonesia yang tidak direkrut ulang, hampir setengahnya berasal dari Sumatera Utara.

Ironisnya, banyak dari mereka yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dengan evaluasi kinerja kategori A dan B, namun kontraknya tetap diputus tanpa alasan yang jelas. “Jangan Menteri Desa membuat keputusan, tapi menabrak sendiri aturan kementeriannya. Ini yang membuka celah terjadinya transaksi dan subjektivitas,” ujarnya.

Lebih jauh, Penrad mengungkap adanya temuan lapangan yang mengkhawatirkan terkait proses perpanjangan kontrak. Muncul indikasi bahwa faktor kedekatan, afiliasi politik, hingga dugaan praktik transaksi uang menjadi penentu nasib para pendamping desa.

Ia menyebut telah mengantongi bukti berupa video dan pesan WhatsApp yang saat ini bahkan sudah dilaporkan ke pengadilan. “Subjektivitas itu memengaruhi SK. Apakah karena politik, kedekatan, atau kekerabatan. Proses ini harus transparan dan akuntabel!” seru Penrad.

Kawal Hingga Tuntas
Meski pada Februari 2026 sebanyak 720 orang di Sumut telah dimasukkan kembali melalui SK baru, Penrad menilai masalah belum usai. Masih ada sekitar 1.500 pendamping desa di tingkat nasional yang memenuhi syarat namun tetap “terdepak”.

Sebagai tindak lanjut, Komite I DPD RI mendorong pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Menteri Desa. Penrad berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi memastikan keadilan bagi para ujung tombak pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. “Ini soal kemanusiaan dan profesionalisme. Saya akan kawal agar proses rekrutmen ke depan mengedepankan rasa keadilan,” pungkasnya. (adz)

JAKARTA, SumutPos.co – Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengategorikan Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) ke dalam kelompok “Barang dan Jasa” menuai kritik tajam. Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai regulasi tersebut sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat para pendamping desa yang telah mengabdi belasan tahun.

Kritikan pedas ini disampaikan Penrad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) di Kompleks DPD RI, Selasa (31/3/2026).

Penrad menyoroti akar permasalahan karut-marut tata kelola pendamping desa terletak pada status mereka dalam sistem pengadaan. “Pendamping desa ini dimasukkan dalam kategori barang dan jasa. Artinya, Bapak dan Ibu disamakan dengan ATK (alat tulis kantor). Ini adalah regulasi yang tidak humanis,” tegas Senator asal Sumatera Utara tersebut.

Menurutnya, menempatkan manusia yang memiliki kontribusi strategis bagi pembangunan nasional ke dalam kategori “barang” adalah bentuk pengabaian terhadap hak kewargaan. Ia mendesak pemerintah segera mengubah status TPP menjadi bagian dari infrastruktur pelayanan kementerian.

Persoalan ini memuncak pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 733 Tahun 2025. Penrad mengungkapkan bahwa dari sekitar 2.400 pendamping desa di seluruh Indonesia yang tidak direkrut ulang, hampir setengahnya berasal dari Sumatera Utara.

Ironisnya, banyak dari mereka yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dengan evaluasi kinerja kategori A dan B, namun kontraknya tetap diputus tanpa alasan yang jelas. “Jangan Menteri Desa membuat keputusan, tapi menabrak sendiri aturan kementeriannya. Ini yang membuka celah terjadinya transaksi dan subjektivitas,” ujarnya.

Lebih jauh, Penrad mengungkap adanya temuan lapangan yang mengkhawatirkan terkait proses perpanjangan kontrak. Muncul indikasi bahwa faktor kedekatan, afiliasi politik, hingga dugaan praktik transaksi uang menjadi penentu nasib para pendamping desa.

Ia menyebut telah mengantongi bukti berupa video dan pesan WhatsApp yang saat ini bahkan sudah dilaporkan ke pengadilan. “Subjektivitas itu memengaruhi SK. Apakah karena politik, kedekatan, atau kekerabatan. Proses ini harus transparan dan akuntabel!” seru Penrad.

Kawal Hingga Tuntas
Meski pada Februari 2026 sebanyak 720 orang di Sumut telah dimasukkan kembali melalui SK baru, Penrad menilai masalah belum usai. Masih ada sekitar 1.500 pendamping desa di tingkat nasional yang memenuhi syarat namun tetap “terdepak”.

Sebagai tindak lanjut, Komite I DPD RI mendorong pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Menteri Desa. Penrad berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi memastikan keadilan bagi para ujung tombak pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. “Ini soal kemanusiaan dan profesionalisme. Saya akan kawal agar proses rekrutmen ke depan mengedepankan rasa keadilan,” pungkasnya. (adz)

BATUBARA – Upaya memperkuat identitas budaya lokal agar mampu bersaing di panggung global terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Batubara. Di antaranya melalui pengembangan tenun songket sebagai warisan budaya unggulan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Batubara, H Baharuddin Siagian saat meninjau Kampung Tenun ‘Tonun’ di Desa Pematanggenting, Kecamatan Talawi, Senin (30/3).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Meriyawaty Amelia Prasetio (Ibu Ain), bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, di antaranya Asisten II, Kepala Kesbangpol, Kepala Bapenda, Kepala Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perkim LH, serta jajaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Di hadapan para pengrajin, bupati yang akrab dipanggil Bahar itu menegaskan bahwa tenun songket bukan sekadar produk kerajinan, melainkan simbol jati diri masyarakat Batubara yang harus dijaga, dilestarikan, sekaligus didorong menembus pasar internasional.

“Kita ingin songket Batubara tidak hanya dikenal sebagai warisan lokal, tetapi menjadi identitas budaya yang punya daya saing global,” tegasnya.

Kampung Tenun ‘Tonun’ selama ini dikenal sebagai sentra produksi songket khas Batubara yang mempertahankan teknik tradisional. Seluruh proses pengerjaan masih menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), yang menuntut ketelitian tinggi serta kesabaran para pengrajin.

Untuk menghasilkan satu lembar kain songket, dibutuhkan waktu antara lima hingga enam hari, tergantung tingkat kerumitan motif yang dikerjakan.

Eksistensi songket Batubara sendiri kini mulai mendapat pengakuan lebih luas. Bahkan, kain khas daerah ini telah tampil di ajang bergengsi Paris Fashion Week, melalui karya desainer Didit Hediprasetyo sebagai bagian dari promosi budaya Indonesia di kancah internasional.

Momentum tersebut, kata Bahar, harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal.

Dalam kesempatan itu, Ibu Ain juga berkesempatan mencoba langsung proses menenun bersama para pengrajin. Ia mengaku takjub dengan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam setiap proses pembuatan.

“Ternyata tidak mudah, butuh kesabaran dan ketelitian yang luar biasa,” ujarnya.

Pemkab Batubara berharap, melalui penguatan Kampung Tenun ‘Tonun’ industri kreatif berbasis budaya ini tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang berakar pada kearifan lokal.

Dengan demikian, songket Batubara tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga tampil sebagai wajah budaya Indonesia di mata dunia. (aci/azw)

BATUBARA – Upaya memperkuat identitas budaya lokal agar mampu bersaing di panggung global terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Batubara. Di antaranya melalui pengembangan tenun songket sebagai warisan budaya unggulan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Batubara, H Baharuddin Siagian saat meninjau Kampung Tenun ‘Tonun’ di Desa Pematanggenting, Kecamatan Talawi, Senin (30/3).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut), Meriyawaty Amelia Prasetio (Ibu Ain), bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, di antaranya Asisten II, Kepala Kesbangpol, Kepala Bapenda, Kepala Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perkim LH, serta jajaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Di hadapan para pengrajin, bupati yang akrab dipanggil Bahar itu menegaskan bahwa tenun songket bukan sekadar produk kerajinan, melainkan simbol jati diri masyarakat Batubara yang harus dijaga, dilestarikan, sekaligus didorong menembus pasar internasional.

“Kita ingin songket Batubara tidak hanya dikenal sebagai warisan lokal, tetapi menjadi identitas budaya yang punya daya saing global,” tegasnya.

Kampung Tenun ‘Tonun’ selama ini dikenal sebagai sentra produksi songket khas Batubara yang mempertahankan teknik tradisional. Seluruh proses pengerjaan masih menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), yang menuntut ketelitian tinggi serta kesabaran para pengrajin.

Untuk menghasilkan satu lembar kain songket, dibutuhkan waktu antara lima hingga enam hari, tergantung tingkat kerumitan motif yang dikerjakan.

Eksistensi songket Batubara sendiri kini mulai mendapat pengakuan lebih luas. Bahkan, kain khas daerah ini telah tampil di ajang bergengsi Paris Fashion Week, melalui karya desainer Didit Hediprasetyo sebagai bagian dari promosi budaya Indonesia di kancah internasional.

Momentum tersebut, kata Bahar, harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal.

Dalam kesempatan itu, Ibu Ain juga berkesempatan mencoba langsung proses menenun bersama para pengrajin. Ia mengaku takjub dengan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam setiap proses pembuatan.

“Ternyata tidak mudah, butuh kesabaran dan ketelitian yang luar biasa,” ujarnya.

Pemkab Batubara berharap, melalui penguatan Kampung Tenun ‘Tonun’ industri kreatif berbasis budaya ini tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang berakar pada kearifan lokal.

Dengan demikian, songket Batubara tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga tampil sebagai wajah budaya Indonesia di mata dunia. (aci/azw)

Dukungan terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terus menguat. Kali ini datang dari anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti aturan tersebut melalui regulasi turunan.

Menurut Henry Jhon, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas harus segera direspons oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda).

“Wali kota maupun bupati harus segera membuat Perda sebagai turunan dari PP tersebut. Ini penting agar aturan bisa diterapkan secara efektif di daerah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah larangan bagi anak-anak untuk membawa ponsel ke sekolah. Selain itu, ia juga mendorong agar sistem pembelajaran kembali difokuskan pada metode tatap muka, bukan lagi berbasis daring.

“Pembelajaran sebaiknya kembali tatap muka. Interaksi langsung antara guru dan siswa jauh lebih efektif dibandingkan melalui ponsel yang sifatnya satu arah,” jelas politisi dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

Henry Jhon menilai, pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sebenarnya sudah terlambat diterapkan di Indonesia. Ia mencontohkan negara lain seperti China yang lebih dulu memberlakukan kebijakan serupa demi melindungi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, pembatasan ini akan memberikan banyak dampak positif, mulai dari meningkatkan waktu belajar, memperbaiki kualitas tidur, hingga menjaga kesehatan mata dan otak anak. Selain itu, anak juga diharapkan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

“Yang paling penting, aturan ini dapat melindungi anak dari pengaruh negatif konten di media sosial, seperti kekerasan, pornografi, hingga perilaku kasar yang bisa membentuk karakter mereka,” terangnya.

Ia menyoroti maraknya anak-anak yang meniru perilaku negatif dari konten digital, yang dinilai lebih dominan dibandingkan pengaruh pendidikan dari orang tua maupun guru di sekolah.

Namun demikian, Henry Jhon mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan aturan ini tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada peran aktif orang tua dalam mengawasi anak.

“Peraturan ini tidak akan efektif tanpa pengawasan dari orang tua. Mereka harus sadar bahwa mengontrol penggunaan media sosial anak adalah tanggung jawab utama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih banyak orang tua yang cenderung membiarkan anak mengakses berbagai konten tanpa pengawasan, dengan alasan kesibukan. Padahal, hal tersebut justru membuka peluang besar bagi anak untuk terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Dengan adanya dorongan dari DPRD Kota Medan, diharapkan Pemerintah Kota Medan segera merumuskan aturan turunan yang mampu mengakomodasi kebijakan pusat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap generasi muda di era digital. (map/ila)

Dukungan terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terus menguat. Kali ini datang dari anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti aturan tersebut melalui regulasi turunan.

Menurut Henry Jhon, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas harus segera direspons oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda).

“Wali kota maupun bupati harus segera membuat Perda sebagai turunan dari PP tersebut. Ini penting agar aturan bisa diterapkan secara efektif di daerah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah larangan bagi anak-anak untuk membawa ponsel ke sekolah. Selain itu, ia juga mendorong agar sistem pembelajaran kembali difokuskan pada metode tatap muka, bukan lagi berbasis daring.

“Pembelajaran sebaiknya kembali tatap muka. Interaksi langsung antara guru dan siswa jauh lebih efektif dibandingkan melalui ponsel yang sifatnya satu arah,” jelas politisi dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

Henry Jhon menilai, pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sebenarnya sudah terlambat diterapkan di Indonesia. Ia mencontohkan negara lain seperti China yang lebih dulu memberlakukan kebijakan serupa demi melindungi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, pembatasan ini akan memberikan banyak dampak positif, mulai dari meningkatkan waktu belajar, memperbaiki kualitas tidur, hingga menjaga kesehatan mata dan otak anak. Selain itu, anak juga diharapkan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

“Yang paling penting, aturan ini dapat melindungi anak dari pengaruh negatif konten di media sosial, seperti kekerasan, pornografi, hingga perilaku kasar yang bisa membentuk karakter mereka,” terangnya.

Ia menyoroti maraknya anak-anak yang meniru perilaku negatif dari konten digital, yang dinilai lebih dominan dibandingkan pengaruh pendidikan dari orang tua maupun guru di sekolah.

Namun demikian, Henry Jhon mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan aturan ini tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada peran aktif orang tua dalam mengawasi anak.

“Peraturan ini tidak akan efektif tanpa pengawasan dari orang tua. Mereka harus sadar bahwa mengontrol penggunaan media sosial anak adalah tanggung jawab utama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih banyak orang tua yang cenderung membiarkan anak mengakses berbagai konten tanpa pengawasan, dengan alasan kesibukan. Padahal, hal tersebut justru membuka peluang besar bagi anak untuk terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Dengan adanya dorongan dari DPRD Kota Medan, diharapkan Pemerintah Kota Medan segera merumuskan aturan turunan yang mampu mengakomodasi kebijakan pusat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap generasi muda di era digital. (map/ila)

BINJAI – Sebuah mobil mewah Hyundai Palisade bernomor polisi BK 1778 AVG menabrak rumah di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Cengkehturi, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Sopir mobil, Suanto (55), warga Jalan Sekip, Komplek Merbau Mas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak rumah milik Nuriman (62).

Pantauan wartawan, lokasi kejadian dipenuhi warga yang berkumpul melihat puing-puing bangunan dan mobil yang tergelincir di halaman rumah. Kepala lingkungan setempat, Sapin, mengaku kaget saat mendengar dentuman keras. “Ini rumah abang saya yang ditabrak,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Menurut Sapin, peristiwa terjadi sangat cepat. Ia berada di dalam rumah ketika mendengar suara keras dari arah jalan. “Saya langsung keluar rumah, mobil itu sudah menabrak rumah abang saya. Abang saya memang saat itu berada di luar sambil menggendong cucunya yang baru bangun tidur,” ujarnya.

Bangunan yang ditabrak sebelumnya difungsikan sebagai warung, namun kini dijadikan kamar tidur. Beruntung, tidak ada orang di dalam rumah saat insiden terjadi. “Kalau saja ada orang di dalam, bisa lebih fatal,” kata Sapin.

Di dalam mobil terdapat tiga orang, termasuk sopir. Sapin menambahkan, sopir mengalami luka di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Warga sekitar membantu evakuasi korban dan mengamankan lokasi agar tidak terjadi kerusakan lebih luas.

Menurut Kasi Humas Polres Binjai AKP Junaidi, mobil mewah itu melaju dari arah Jalan Umar Baki / Simpang Payaroba menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. “Sopir diduga melaju tidak hati-hati sehingga menabrak rumah milik Nuriman yang berada di pinggir jalan,” jelas Junaidi.

Akibat tabrakan, arus lalu lintas sempat tersendat karena warga dan aparat kepolisian mengamankan lokasi. Kerugian diperkirakan mencapai Rp200 juta, mencakup bangunan rumah yang rusak dan perabot di dalamnya. Meski sopir mengalami luka ringan, pihak keluarga dan warga memastikan insiden ini menjadi peringatan penting tentang keselamatan berkendara.

Warga sekitar menyatakan kejadian ini membuat mereka waswas, karena Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan jalur padat yang sering dilalui kendaraan bermotor dan pejalan kaki. “Kita tidak menyangka ada mobil mewah bisa ngebut dan menabrak rumah di sini. Untungnya keluarga korban selamat,” ujar salah seorang tetangga.

Sapin menambahkan bahwa persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak sopir bertanggung jawab memperbaiki bangunan yang rusak. “Persoalan sudah beres, yang nabrak bertanggung jawab dan memperbaiki bangunan yang rusak,” katanya. (ted/ila)

BINJAI – Sebuah mobil mewah Hyundai Palisade bernomor polisi BK 1778 AVG menabrak rumah di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Cengkehturi, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Sopir mobil, Suanto (55), warga Jalan Sekip, Komplek Merbau Mas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak rumah milik Nuriman (62).

Pantauan wartawan, lokasi kejadian dipenuhi warga yang berkumpul melihat puing-puing bangunan dan mobil yang tergelincir di halaman rumah. Kepala lingkungan setempat, Sapin, mengaku kaget saat mendengar dentuman keras. “Ini rumah abang saya yang ditabrak,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Menurut Sapin, peristiwa terjadi sangat cepat. Ia berada di dalam rumah ketika mendengar suara keras dari arah jalan. “Saya langsung keluar rumah, mobil itu sudah menabrak rumah abang saya. Abang saya memang saat itu berada di luar sambil menggendong cucunya yang baru bangun tidur,” ujarnya.

Bangunan yang ditabrak sebelumnya difungsikan sebagai warung, namun kini dijadikan kamar tidur. Beruntung, tidak ada orang di dalam rumah saat insiden terjadi. “Kalau saja ada orang di dalam, bisa lebih fatal,” kata Sapin.

Di dalam mobil terdapat tiga orang, termasuk sopir. Sapin menambahkan, sopir mengalami luka di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Warga sekitar membantu evakuasi korban dan mengamankan lokasi agar tidak terjadi kerusakan lebih luas.

Menurut Kasi Humas Polres Binjai AKP Junaidi, mobil mewah itu melaju dari arah Jalan Umar Baki / Simpang Payaroba menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. “Sopir diduga melaju tidak hati-hati sehingga menabrak rumah milik Nuriman yang berada di pinggir jalan,” jelas Junaidi.

Akibat tabrakan, arus lalu lintas sempat tersendat karena warga dan aparat kepolisian mengamankan lokasi. Kerugian diperkirakan mencapai Rp200 juta, mencakup bangunan rumah yang rusak dan perabot di dalamnya. Meski sopir mengalami luka ringan, pihak keluarga dan warga memastikan insiden ini menjadi peringatan penting tentang keselamatan berkendara.

Warga sekitar menyatakan kejadian ini membuat mereka waswas, karena Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan jalur padat yang sering dilalui kendaraan bermotor dan pejalan kaki. “Kita tidak menyangka ada mobil mewah bisa ngebut dan menabrak rumah di sini. Untungnya keluarga korban selamat,” ujar salah seorang tetangga.

Sapin menambahkan bahwa persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak sopir bertanggung jawab memperbaiki bangunan yang rusak. “Persoalan sudah beres, yang nabrak bertanggung jawab dan memperbaiki bangunan yang rusak,” katanya. (ted/ila)

LUBUKPAKAM – Hujan disertai angin kencang menerjang dan merusak puluhan rumah warga di Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, Senin (30/3) pukul 12.00 WIB. Meski tidak ada korban luka, namun kerugian materil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Serda Sarman, Babinsa Koramil 06/Lubukpakam jajaran Kodim 0204/DS turun langsung mengecek kondisi dilapangan sekaligus mendata dan membantu evakuasi serta perbaikan rumah warga yang rusak.

Informasi dihimpun, hujan deras disertai angin kencang menerjang dan memporak porandakan puluhan rumah warga. Data sementara untuk Desa Sidoharjo I /Pasar Miring sebanyak lima rumah rusak berat yaitu milik Juliadi (44), warga Dusun Sempurna kerugian sekitar 4,5jutaan, Kadino (61) rumah rusak kerugian sekitar tiga jutaan, Sumarianto (49),rumah rusak kerugian sekitar Rp12 jutaan, Sujarno (39), warga Dusun Gotongroyong rumah rusak kerugian sekitar Rp2 jutaan, Boyamin (63), warga Dusun Abri atap rumah rusak kerugian sekitar Rp2,5 jutaan.

Untuk Desa Jatibaru tercatat data sementara tiga rumah di antaranya M Topan(33), warga Dusun Durina V kerugian sekitar Rp4,5 jutaan, Ngadisan (72), atap rumah rusak kerugian ditaksir sekitar tiga jutaan dan Halumah (49), mengalami kerusakan rumah kerugian sekitar hampir lima jutaan.

Sementara untuk Desa Perbarakan ada 32 rumah warga yang mengalami kerusakan diterjang angin meliputi sekitar 22 rumah rusak berat, sedang dan ringan.

Kepala Desa Perbarakan M Kariman saat dikonfirmasi membenarkan banyak rumah warganya yang rusak diterjang angin kencang malam tadi dan kini warga terdampak bencana sudah mulai memperbaiki rumah rumah mereka yang rusak dibantu aparat desa, Babinsa Koramil Lubukpakam warga lainnya.

“Untuk korban luka tidak ada, dari catatan kami sekitar 32 rumah rusak diterjang angin dan 22 rumah rusak berat serta sedang,” ujar M Kariman.

Warga terkena bencana saat ini masih membersihkan puing -puing rumah mereka yang berserakan, bagi rumahnya yang rusak parah sementara mengungsi ke tetangga dan kerabat mereka menunggu rumahnya diperbaiki dan bisa ditempati kembali.

Hujan deras disertai angin menerjang rumah warga  tengah malam dari pukul 11.30 WIB hingga sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.(btr/azw)

LUBUKPAKAM – Hujan disertai angin kencang menerjang dan merusak puluhan rumah warga di Kecamatan Pagarmerbau, Kabupaten Deliserdang, Senin (30/3) pukul 12.00 WIB. Meski tidak ada korban luka, namun kerugian materil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Serda Sarman, Babinsa Koramil 06/Lubukpakam jajaran Kodim 0204/DS turun langsung mengecek kondisi dilapangan sekaligus mendata dan membantu evakuasi serta perbaikan rumah warga yang rusak.

Informasi dihimpun, hujan deras disertai angin kencang menerjang dan memporak porandakan puluhan rumah warga. Data sementara untuk Desa Sidoharjo I /Pasar Miring sebanyak lima rumah rusak berat yaitu milik Juliadi (44), warga Dusun Sempurna kerugian sekitar 4,5jutaan, Kadino (61) rumah rusak kerugian sekitar tiga jutaan, Sumarianto (49),rumah rusak kerugian sekitar Rp12 jutaan, Sujarno (39), warga Dusun Gotongroyong rumah rusak kerugian sekitar Rp2 jutaan, Boyamin (63), warga Dusun Abri atap rumah rusak kerugian sekitar Rp2,5 jutaan.

Untuk Desa Jatibaru tercatat data sementara tiga rumah di antaranya M Topan(33), warga Dusun Durina V kerugian sekitar Rp4,5 jutaan, Ngadisan (72), atap rumah rusak kerugian ditaksir sekitar tiga jutaan dan Halumah (49), mengalami kerusakan rumah kerugian sekitar hampir lima jutaan.

Sementara untuk Desa Perbarakan ada 32 rumah warga yang mengalami kerusakan diterjang angin meliputi sekitar 22 rumah rusak berat, sedang dan ringan.

Kepala Desa Perbarakan M Kariman saat dikonfirmasi membenarkan banyak rumah warganya yang rusak diterjang angin kencang malam tadi dan kini warga terdampak bencana sudah mulai memperbaiki rumah rumah mereka yang rusak dibantu aparat desa, Babinsa Koramil Lubukpakam warga lainnya.

“Untuk korban luka tidak ada, dari catatan kami sekitar 32 rumah rusak diterjang angin dan 22 rumah rusak berat serta sedang,” ujar M Kariman.

Warga terkena bencana saat ini masih membersihkan puing -puing rumah mereka yang berserakan, bagi rumahnya yang rusak parah sementara mengungsi ke tetangga dan kerabat mereka menunggu rumahnya diperbaiki dan bisa ditempati kembali.

Hujan deras disertai angin menerjang rumah warga  tengah malam dari pukul 11.30 WIB hingga sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.(btr/azw)

MEDAN-Puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Pantauan wartawan di lapangan, massa mulai berkumpul di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan kantor DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 13.20 WIB. Setibanya di lokasi, para petani langsung menyampaikan orasi secara bergantian dengan membawa berbagai tuntutan.

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah melakukan operasi terpadu untuk menertibkan peredaran bawang impor ilegal di seluruh wilayah Sumatera Utara. Mereka meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait agar distribusi ilegal yang merusak harga pasar dapat dihentikan.

“Kami menuntut pengusutan menyeluruh terhadap aktor intelektual di balik praktik impor ilegal tersebut. Penindakan selama ini hanya menyasar pelaku lapangan, tanpa menyentuh jaringan besar yang diduga menjadi dalang praktik mafia pangan,” ujar seorang massa aksi yang melakukan orasi.

Tak hanya itu, massa turut mendesak Bobby Nasution untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perdagangan Sumut yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Di sisi legislatif, petani meminta Komisi B DPRD Sumut meningkatkan fungsi pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, gudang distribusi, serta pusat perdagangan guna memastikan tidak adanya praktik ilegal dan menjaga stabilitas harga.

Aksi tersebut juga menyasar aparat kepolisian. Massa mendesak Kapolda Sumut memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang impor ilegal, baik melalui pelabuhan maupun jalur darat.

“Evaluasi kinerja Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga menjadi tuntutan, karena kami menilai belum maksimalnya dalam pencegahan dan penindakan,” katanya.

Meski berbagai tuntutan telah disampaikan, hingga aksi berlangsung belum terlihat perwakilan anggota DPRD Sumut yang menemui massa. Sementara itu, ratusan personel keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. (map/ila)

MEDAN-Puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Pantauan wartawan di lapangan, massa mulai berkumpul di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan kantor DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 13.20 WIB. Setibanya di lokasi, para petani langsung menyampaikan orasi secara bergantian dengan membawa berbagai tuntutan.

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah melakukan operasi terpadu untuk menertibkan peredaran bawang impor ilegal di seluruh wilayah Sumatera Utara. Mereka meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait agar distribusi ilegal yang merusak harga pasar dapat dihentikan.

“Kami menuntut pengusutan menyeluruh terhadap aktor intelektual di balik praktik impor ilegal tersebut. Penindakan selama ini hanya menyasar pelaku lapangan, tanpa menyentuh jaringan besar yang diduga menjadi dalang praktik mafia pangan,” ujar seorang massa aksi yang melakukan orasi.

Tak hanya itu, massa turut mendesak Bobby Nasution untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perdagangan Sumut yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Di sisi legislatif, petani meminta Komisi B DPRD Sumut meningkatkan fungsi pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, gudang distribusi, serta pusat perdagangan guna memastikan tidak adanya praktik ilegal dan menjaga stabilitas harga.

Aksi tersebut juga menyasar aparat kepolisian. Massa mendesak Kapolda Sumut memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang impor ilegal, baik melalui pelabuhan maupun jalur darat.

“Evaluasi kinerja Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga menjadi tuntutan, karena kami menilai belum maksimalnya dalam pencegahan dan penindakan,” katanya.

Meski berbagai tuntutan telah disampaikan, hingga aksi berlangsung belum terlihat perwakilan anggota DPRD Sumut yang menemui massa. Sementara itu, ratusan personel keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. (map/ila)

MEDAN – Maraknya aktivitas tambang ilegal di Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah penertiban lebih terstruktur. Dimulai dari pemetaan hingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal menjadi salah satu prioritas ke depan.

Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat berbagai laporan aktivitas tambang tanpa izin yang belum tertangani secara maksimal, salah satunya akibat keterbatasan kewenangan daerah.

“Banyak laporan masuk, tapi tindak lanjutnya sering terkendala karena regulasi dan kewenangan,” ujar Dedi saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (31/3).

Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal yang dianggap paling mendesak untuk ditangani. Proses ini ditargetkan mulai berjalan pada April 2026.

“Minimal satu bulan kita petakan dulu mana yang paling urgent,” katanya.

Setelah pemetaan, penindakan akan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), mengingat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan hukum.

Dalam kasus di Mandailing Natal, misalnya, Pemprov Sumut berperan sebagai saksi ahli dalam proses penegakan hukum yang dilakukan aparat.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi tambang rakyat lewat skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun hingga kini, implementasi IPR masih menjadi persoalan nasional karena belum adanya model yang benar-benar mapan.

“Kita targetkan 2026 IPR bisa terealisasi, khususnya di Mandailing Natal, supaya masyarakat punya alternatif legal,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa penataan yang jelas, tambang ilegal akan terus tumbuh dan berpotensi merugikan daerah baik dari sisi lingkungan maupun pendapatan.

“Kalau tidak segera ditertibkan, kita hanya akan terus dirugikan,” pungkasnya.(san/azw)

MEDAN – Maraknya aktivitas tambang ilegal di Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah penertiban lebih terstruktur. Dimulai dari pemetaan hingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal menjadi salah satu prioritas ke depan.

Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat berbagai laporan aktivitas tambang tanpa izin yang belum tertangani secara maksimal, salah satunya akibat keterbatasan kewenangan daerah.

“Banyak laporan masuk, tapi tindak lanjutnya sering terkendala karena regulasi dan kewenangan,” ujar Dedi saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (31/3).

Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal yang dianggap paling mendesak untuk ditangani. Proses ini ditargetkan mulai berjalan pada April 2026.

“Minimal satu bulan kita petakan dulu mana yang paling urgent,” katanya.

Setelah pemetaan, penindakan akan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), mengingat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan hukum.

Dalam kasus di Mandailing Natal, misalnya, Pemprov Sumut berperan sebagai saksi ahli dalam proses penegakan hukum yang dilakukan aparat.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong solusi jangka panjang melalui legalisasi tambang rakyat lewat skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun hingga kini, implementasi IPR masih menjadi persoalan nasional karena belum adanya model yang benar-benar mapan.

“Kita targetkan 2026 IPR bisa terealisasi, khususnya di Mandailing Natal, supaya masyarakat punya alternatif legal,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa penataan yang jelas, tambang ilegal akan terus tumbuh dan berpotensi merugikan daerah baik dari sisi lingkungan maupun pendapatan.

“Kalau tidak segera ditertibkan, kita hanya akan terus dirugikan,” pungkasnya.(san/azw)

LUBUKPAKAM-Aliran listrik gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya diputus sementara oleh PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) karena nunggak pembayaran rekening listrik, Senin (30/3) malam. Akibatnya gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mengalami gelap gulita.

Disebutkan Gedung Convention Hall kini dikelola PT Bhineka Perkasa Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunggak pembayaran rekening senilai Rp31.413.222.

Informasi yang dihimpun, Selasa (31/3), pemutusan dilakukan pada Senin (30/3) sekitar pukul 18:40 WIB dan kembali aliran listrik teraliri setelah dilakukan pembayaran sekitar pukul 19:20 WIB.

Berdasarkan kwetansi yang dikeluarkan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Sumut), UP3 Lubukpakam, ULP Lubukpakam yang ditandatangani Manager ULP Lubukpakam Siti Asiyah Mutia besaran tagihan Rp31.413.222.

Dalam kwetansi itu diberitahukan aliran listrik terpaksa diputus untuk sementara karena rekening listrik belum dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya juga disebutkan penyambungan kembali akan dilakukan pada setiap hari jam kerja, apabila rekening dan biaya keterlambatan dilunasi di tempat penerimaan pembayaran rekening listrik, kantor pos atau bank yang ditunjuk PLN.

Manager ULP Lubukpakam Siti Asiyah Mutia ketika dikonfirmasi aliran listrik di gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya milik Pemkab Deliserdang yang sempat diputus sementara oleh PT PLN saat ini sudah kembali menyala. “Sudah menyala,” katanya.

Senada diungkapkan Direktur Utama BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya, Deny Reza membenarkan peristiwa pemutusan aliran listrik Gedung Graha, namun katanya saat ini sudah kembali normal setelah dilakukan pembayaran tunggakan.

Menurutnya, tagihan listrik yang belum dibayar hanya satu bulan dan pemutusan karena ada mis komunikasi antara pihak PLN dengan pihak Bhineka Perkasa Jaya. Dimana pihak PLN berkomunikasi dengan pihak Bhineka Perkasa Jaya yang menangani Kolam Renang, seharusnya berkomunikasi dengan pihak gedung Graha. “Tiga puluh satu juta itu untuk sebulan itu Bang. Penjaga kolam kan gak paham,” katanya.

Deny Reza pun mengakui, saat ini pihaknya tidak ada terkendala keuangan sehingga pemadam listriknya tidak memakan waktu yang lama karena tunggakkan langsung dibayarkan. “Paling setengah jam gak sampai, begitu dari pihak kita datang ketemu sama PLN, sudah, selesai,” akunya.

Terpisah Manager PLN Rayon Lubukpakam Siti Asiyah Mutia saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp menyebutkan bahwa pihak BPJ sudah membayar pascadiputus sementara. “Waalaikumsalam, sudah dibayar bg,” kata Siti Asiyah Mutia. (btr/azw)

LUBUKPAKAM-Aliran listrik gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya diputus sementara oleh PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) karena nunggak pembayaran rekening listrik, Senin (30/3) malam. Akibatnya gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mengalami gelap gulita.

Disebutkan Gedung Convention Hall kini dikelola PT Bhineka Perkasa Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunggak pembayaran rekening senilai Rp31.413.222.

Informasi yang dihimpun, Selasa (31/3), pemutusan dilakukan pada Senin (30/3) sekitar pukul 18:40 WIB dan kembali aliran listrik teraliri setelah dilakukan pembayaran sekitar pukul 19:20 WIB.

Berdasarkan kwetansi yang dikeluarkan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (Sumut), UP3 Lubukpakam, ULP Lubukpakam yang ditandatangani Manager ULP Lubukpakam Siti Asiyah Mutia besaran tagihan Rp31.413.222.

Dalam kwetansi itu diberitahukan aliran listrik terpaksa diputus untuk sementara karena rekening listrik belum dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya juga disebutkan penyambungan kembali akan dilakukan pada setiap hari jam kerja, apabila rekening dan biaya keterlambatan dilunasi di tempat penerimaan pembayaran rekening listrik, kantor pos atau bank yang ditunjuk PLN.

Manager ULP Lubukpakam Siti Asiyah Mutia ketika dikonfirmasi aliran listrik di gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya milik Pemkab Deliserdang yang sempat diputus sementara oleh PT PLN saat ini sudah kembali menyala. “Sudah menyala,” katanya.

Senada diungkapkan Direktur Utama BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya, Deny Reza membenarkan peristiwa pemutusan aliran listrik Gedung Graha, namun katanya saat ini sudah kembali normal setelah dilakukan pembayaran tunggakan.

Menurutnya, tagihan listrik yang belum dibayar hanya satu bulan dan pemutusan karena ada mis komunikasi antara pihak PLN dengan pihak Bhineka Perkasa Jaya. Dimana pihak PLN berkomunikasi dengan pihak Bhineka Perkasa Jaya yang menangani Kolam Renang, seharusnya berkomunikasi dengan pihak gedung Graha. “Tiga puluh satu juta itu untuk sebulan itu Bang. Penjaga kolam kan gak paham,” katanya.

Deny Reza pun mengakui, saat ini pihaknya tidak ada terkendala keuangan sehingga pemadam listriknya tidak memakan waktu yang lama karena tunggakkan langsung dibayarkan. “Paling setengah jam gak sampai, begitu dari pihak kita datang ketemu sama PLN, sudah, selesai,” akunya.

Terpisah Manager PLN Rayon Lubukpakam Siti Asiyah Mutia saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp menyebutkan bahwa pihak BPJ sudah membayar pascadiputus sementara. “Waalaikumsalam, sudah dibayar bg,” kata Siti Asiyah Mutia. (btr/azw)

MEDAN, SumutPos.co- Sebanyak 3.096 siswa dari total pendaftar ke Universitas Negeri Medan (Unimed) yang mencapai 23.629 siswa, dinyatakan lolos seleksi masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) tahun 2026. Adapun mahasiswa penerima KIP-K yang berhasil lolos seleksi berjumlah 1.788 orang.

Rektor Unimed Prof Baharuddin, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para siswa yang telah berhasil melewati proses seleksi SNBP tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari konsistensi prestasi akademik serta kerja keras selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Perlu disadari, saudara telah menyisihkan 23.629 pendaftar untuk dapat diterima di UNIMED. Namun karena keterbatasan kuota, hanya 3.096 orang yang dapat diterima. Oleh karena itu kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas capaian yang diperoleh para siswa,” ungkapnya.

Rektor juga menyampaikan, jalur SNBP mengutamakan prestasi akademik yang konsisten, nilai rapor, serta pencapaian di berbagai bidang karena itu Rektor berharap mahasiswa yang diterima melalui jalur ini dapat terus menunjukkan keunggulan mereka selama menempuh pendidikan di Unimed.

Lanjut Rektor, bagi puluhan ribu siswa yang belum diterima melalui jalur SNBP, jangan berkecil hati karena saudara masih memiliki kesempatan untuk bersaing kembali di jalur UTBK-SNBT dan Seleksi Mandiri.

“Kami mengajak para siswa yang belum berhasil di SNBP untuk tetap semangat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk segera mendaftar jalur SNBT karena akan pendaftaran akan segera ditutup pada 7 April 2026. Selain jalur SNBT UNIMED masih membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari kampus kami melalui jalur Mandiri yang akan dibuka pada bulan Juni nanti,” jelas Rektor.

Dengan diumumkannya hasil SNBP ini, para calon mahasiswa yang diterima diharapkan segera menyiapkan berkas yang diperlukan untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang dimulai pada tanggal 1 April – 24 April 2026 pada laman https://devakad.unimed.ac.id/registrasi. Informasi lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran ulang dapat diakses melalui laman dan media sosial resmi UNIMED. (adz)

MEDAN, SumutPos.co- Sebanyak 3.096 siswa dari total pendaftar ke Universitas Negeri Medan (Unimed) yang mencapai 23.629 siswa, dinyatakan lolos seleksi masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) tahun 2026. Adapun mahasiswa penerima KIP-K yang berhasil lolos seleksi berjumlah 1.788 orang.

Rektor Unimed Prof Baharuddin, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para siswa yang telah berhasil melewati proses seleksi SNBP tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari konsistensi prestasi akademik serta kerja keras selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Perlu disadari, saudara telah menyisihkan 23.629 pendaftar untuk dapat diterima di UNIMED. Namun karena keterbatasan kuota, hanya 3.096 orang yang dapat diterima. Oleh karena itu kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas capaian yang diperoleh para siswa,” ungkapnya.

Rektor juga menyampaikan, jalur SNBP mengutamakan prestasi akademik yang konsisten, nilai rapor, serta pencapaian di berbagai bidang karena itu Rektor berharap mahasiswa yang diterima melalui jalur ini dapat terus menunjukkan keunggulan mereka selama menempuh pendidikan di Unimed.

Lanjut Rektor, bagi puluhan ribu siswa yang belum diterima melalui jalur SNBP, jangan berkecil hati karena saudara masih memiliki kesempatan untuk bersaing kembali di jalur UTBK-SNBT dan Seleksi Mandiri.

“Kami mengajak para siswa yang belum berhasil di SNBP untuk tetap semangat dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk segera mendaftar jalur SNBT karena akan pendaftaran akan segera ditutup pada 7 April 2026. Selain jalur SNBT UNIMED masih membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari kampus kami melalui jalur Mandiri yang akan dibuka pada bulan Juni nanti,” jelas Rektor.

Dengan diumumkannya hasil SNBP ini, para calon mahasiswa yang diterima diharapkan segera menyiapkan berkas yang diperlukan untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang dimulai pada tanggal 1 April – 24 April 2026 pada laman https://devakad.unimed.ac.id/registrasi. Informasi lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran ulang dapat diakses melalui laman dan media sosial resmi UNIMED. (adz)

JAYAPURA–Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rapat penutupan digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (28/3).

Ketua Pansus Pembahasan RPJMD DPR Papua, Jansen Monim, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen rancangan akhir RPJMD telah selesai dan dituangkan dalam berita acara rapat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Secara umum, rancangan akhir RPJMD ini menunjukkan kemajuan signifikan dan sudah layak untuk ditetapkan, meski masih memerlukan sejumlah penyempurnaan,” ujarnya membaca berita acara rapat.

Beberapa catatan penting yang disoroti Pansus antara lain perlunya penyempurnaan target indikator strategis, kelengkapan data pada tabel program, serta penguatan aspek monitoring dan implementasi agar lebih terukur.

Dalam evaluasi substansi, Pansus menilai sejumlah indikator strategis masih perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional. Misalnya, target tingkat kemiskinan tahun 2029 sebesar 15,94 persen dinilai masih di atas rekomendasi nasional, sehingga perlu diturunkan. Selain itu, target angka kematian ibu (AKI) juga diminta disesuaikan dengan target nasional.

Pansus juga menyoroti anomali pada indikator konsumsi pangan, dimana prevalensi ketidakcukupan konsumsi justru meningkat dalam periode perencanaan. Target tersebut diminta dikoreksi agar lebih realistis dan menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat.

Selain itu, terdapat sub-bab terkait ketangguhan diplomasi dan pertahanan kawasan yang masih kosong. Pansus meminta agar bagian tersebut segera dilengkapi dengan narasi yang menegaskan peran strategis Papua, khususnya dalam diplomasi perbatasan dan kerja sama dengan Papua Nugini.

“Dari sisi teknis, Pansus menemukan masih adanya kekosongan data target dan pagu anggaran pada sejumlah tabel program perangkat daerah. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kredibilitas dokumen sebagai dasar penyusunan RKPD dan APBD,” ujar Jansen Monim.

Pansus juga meminta adanya konsistensi dalam penggunaan tahun perencanaan, serta penambahan informasi sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Dalam aspek operasional, Pansus menekankan pentingnya mengakomodasi program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, perlu kejelasan peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program prioritas.

“Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian, dengan usulan penyusunan matriks risiko untuk program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil,” bebernya

Tak hanya itu, Pansus mendorong penyusunan rencana aksi tahunan agar implementasi RPJMD lebih terarah dan terukur. Penguatan aspek kewilayahan dan inklusivitas juga diminta, termasuk strategi berbeda untuk kawasan perkotaan, pesisir, pedalaman, dan perbatasan, serta keterlibatan masyarakat adat Papua secara lebih operasional.

JAYAPURA–Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rapat penutupan digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (28/3).

Ketua Pansus Pembahasan RPJMD DPR Papua, Jansen Monim, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen rancangan akhir RPJMD telah selesai dan dituangkan dalam berita acara rapat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Secara umum, rancangan akhir RPJMD ini menunjukkan kemajuan signifikan dan sudah layak untuk ditetapkan, meski masih memerlukan sejumlah penyempurnaan,” ujarnya membaca berita acara rapat.

Beberapa catatan penting yang disoroti Pansus antara lain perlunya penyempurnaan target indikator strategis, kelengkapan data pada tabel program, serta penguatan aspek monitoring dan implementasi agar lebih terukur.

Dalam evaluasi substansi, Pansus menilai sejumlah indikator strategis masih perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional. Misalnya, target tingkat kemiskinan tahun 2029 sebesar 15,94 persen dinilai masih di atas rekomendasi nasional, sehingga perlu diturunkan. Selain itu, target angka kematian ibu (AKI) juga diminta disesuaikan dengan target nasional.

Pansus juga menyoroti anomali pada indikator konsumsi pangan, dimana prevalensi ketidakcukupan konsumsi justru meningkat dalam periode perencanaan. Target tersebut diminta dikoreksi agar lebih realistis dan menunjukkan perbaikan kondisi masyarakat.

Selain itu, terdapat sub-bab terkait ketangguhan diplomasi dan pertahanan kawasan yang masih kosong. Pansus meminta agar bagian tersebut segera dilengkapi dengan narasi yang menegaskan peran strategis Papua, khususnya dalam diplomasi perbatasan dan kerja sama dengan Papua Nugini.

“Dari sisi teknis, Pansus menemukan masih adanya kekosongan data target dan pagu anggaran pada sejumlah tabel program perangkat daerah. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kredibilitas dokumen sebagai dasar penyusunan RKPD dan APBD,” ujar Jansen Monim.

Pansus juga meminta adanya konsistensi dalam penggunaan tahun perencanaan, serta penambahan informasi sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Dalam aspek operasional, Pansus menekankan pentingnya mengakomodasi program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, perlu kejelasan peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program prioritas.

“Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian, dengan usulan penyusunan matriks risiko untuk program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil,” bebernya

Tak hanya itu, Pansus mendorong penyusunan rencana aksi tahunan agar implementasi RPJMD lebih terarah dan terukur. Penguatan aspek kewilayahan dan inklusivitas juga diminta, termasuk strategi berbeda untuk kawasan perkotaan, pesisir, pedalaman, dan perbatasan, serta keterlibatan masyarakat adat Papua secara lebih operasional.

Pesan Wali Kota Soal Renovasi Gereja GKI Karmel Skow Yambe

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura Abisai Rollo yang juga merupakan Ondoafi, resmi dilantik sebagai Ketua Panitia Renovasi Atap Gedung Gereja Jemaat GKI Karmel Skow Yambe. Prosesi pelantikan berlangsung dalam ibadah yang khidmat di gedung gereja setempat dan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Jemaat, Olua F. Mayor, Minggu (29/3).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan pembentukan panitia renovasi yang dibacakan oleh Sekretaris Jemaat di hadapan seluruh jemaat yang hadir. Dalam prosesi itu, para anggota panitia inti maju ke depan altar untuk diteguhkan, sementara anggota lainnya mengikuti dari tempat duduk masing-masing dalam suasana penuh kekhusyukan.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Panitia, Abisai Rollo menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan bukan sekadar tugas organisasi, melainkan panggilan iman yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan.

“Hari ini kita dilantik. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai ketua dan kepada seluruh bapak ibu dalam panitia. Mari kita bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, khususnya dalam mengelola tanggung jawab ini, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan tulus dan ikhlas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kebersamaan dalam menjalankan tugas, agar proses renovasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi jemaat.

Gedung Gereja GKI Karmel Skow Yambe sendiri memiliki sejarah panjang bagi Abisai Rollo.
Abisai Rollo mengaku pernah terlibat sebagai bagian dari panitia pembangunan gereja tersebut sejak tahun 2010 hingga diresmikan pada 14 September 2014. Setelah lebih dari satu dekade digunakan, kondisi atap gereja dinilai sudah memerlukan pembaruan guna menunjang kenyamanan jemaat dalam beribadah.

Menurutnya, renovasi ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan iman jemaat. “Kita ingin membangun rumah Tuhan yang nyaman. Tetapi lebih dari itu, mari kita isi rumah Tuhan ini dengan kehadiran kita dalam ibadah. Walaupun sibuk, sempatkanlah diri untuk datang beribadah dan datang tepat waktu,” pesannya kepada jemaat.

Ibadah pelantikan tersebut mengangkat tema “Kasih Kristus Memulihkan Kegagalan Iman”, dengan pembacaan Alkitab dari Markus 14:66–72 dan 1 Petrus 2:5. Suasana ibadah berlangsung penuh khidmat namun juga dipenuhi sukacita, mencerminkan semangat kebersamaan dan dukungan jemaat terhadap rencana renovasi gereja.

Pesan Wali Kota Soal Renovasi Gereja GKI Karmel Skow Yambe

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura Abisai Rollo yang juga merupakan Ondoafi, resmi dilantik sebagai Ketua Panitia Renovasi Atap Gedung Gereja Jemaat GKI Karmel Skow Yambe. Prosesi pelantikan berlangsung dalam ibadah yang khidmat di gedung gereja setempat dan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Jemaat, Olua F. Mayor, Minggu (29/3).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan pembentukan panitia renovasi yang dibacakan oleh Sekretaris Jemaat di hadapan seluruh jemaat yang hadir. Dalam prosesi itu, para anggota panitia inti maju ke depan altar untuk diteguhkan, sementara anggota lainnya mengikuti dari tempat duduk masing-masing dalam suasana penuh kekhusyukan.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Panitia, Abisai Rollo menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan bukan sekadar tugas organisasi, melainkan panggilan iman yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan.

“Hari ini kita dilantik. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai ketua dan kepada seluruh bapak ibu dalam panitia. Mari kita bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, khususnya dalam mengelola tanggung jawab ini, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan tulus dan ikhlas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kebersamaan dalam menjalankan tugas, agar proses renovasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi jemaat.

Gedung Gereja GKI Karmel Skow Yambe sendiri memiliki sejarah panjang bagi Abisai Rollo.
Abisai Rollo mengaku pernah terlibat sebagai bagian dari panitia pembangunan gereja tersebut sejak tahun 2010 hingga diresmikan pada 14 September 2014. Setelah lebih dari satu dekade digunakan, kondisi atap gereja dinilai sudah memerlukan pembaruan guna menunjang kenyamanan jemaat dalam beribadah.

Menurutnya, renovasi ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan iman jemaat. “Kita ingin membangun rumah Tuhan yang nyaman. Tetapi lebih dari itu, mari kita isi rumah Tuhan ini dengan kehadiran kita dalam ibadah. Walaupun sibuk, sempatkanlah diri untuk datang beribadah dan datang tepat waktu,” pesannya kepada jemaat.

Ibadah pelantikan tersebut mengangkat tema “Kasih Kristus Memulihkan Kegagalan Iman”, dengan pembacaan Alkitab dari Markus 14:66–72 dan 1 Petrus 2:5. Suasana ibadah berlangsung penuh khidmat namun juga dipenuhi sukacita, mencerminkan semangat kebersamaan dan dukungan jemaat terhadap rencana renovasi gereja.

Pimpinan OPD Harus Jadi Teladan

JAYAPURA — Memasuki hari pertama kerja usai libur panjang, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo langsung menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal kehadiran.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperketat sistem absensi, sekaligus menekankan bahwa pimpinan harus menjadi contoh nyata bagi seluruh pegawai.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Menurut Abisai, kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas.

“Di hari pertama kerja ini, saya minta tidak ada lagi toleransi bagi pegawai yang tidak disiplin. Absensi harus diperketat, dan pimpinan OPD wajib menjadi teladan. Kalau pimpinan tidak hadir tepat waktu, bagaimana bisa menuntut bawahannya untuk disiplin,” tegasnya.

Ia menilai, momentum pasca-libur panjang sering kali menjadi titik rawan menurunnya tingkat kehadiran pegawai. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara maksimal, termasuk melalui sistem absensi elektronik maupun pemantauan langsung di masing-masing instansi.

Lebih lanjut, Abisai menekankan bahwa kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut etos kerja dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. ASN di lingkungan Pemkot Jayapura diminta untuk kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing tanpa mengendurkan semangat kerja.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Sudah seharusnya kita hadir tepat waktu, bekerja dengan baik, dan memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu membina dan mengawasi pegawai secara langsung.

Ia meminta adanya evaluasi rutin terhadap tingkat kehadiran dan kinerja pegawai, serta pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar aturan. Di sisi lain, Abisai juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugasnya, termasuk mereka yang hadir tepat waktu dan langsung bekerja secara optimal di hari pertama.

Pimpinan OPD Harus Jadi Teladan

JAYAPURA — Memasuki hari pertama kerja usai libur panjang, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo langsung menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal kehadiran.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperketat sistem absensi, sekaligus menekankan bahwa pimpinan harus menjadi contoh nyata bagi seluruh pegawai.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Menurut Abisai, kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas.

“Di hari pertama kerja ini, saya minta tidak ada lagi toleransi bagi pegawai yang tidak disiplin. Absensi harus diperketat, dan pimpinan OPD wajib menjadi teladan. Kalau pimpinan tidak hadir tepat waktu, bagaimana bisa menuntut bawahannya untuk disiplin,” tegasnya.

Ia menilai, momentum pasca-libur panjang sering kali menjadi titik rawan menurunnya tingkat kehadiran pegawai. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara maksimal, termasuk melalui sistem absensi elektronik maupun pemantauan langsung di masing-masing instansi.

Lebih lanjut, Abisai menekankan bahwa kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut etos kerja dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. ASN di lingkungan Pemkot Jayapura diminta untuk kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing tanpa mengendurkan semangat kerja.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Sudah seharusnya kita hadir tepat waktu, bekerja dengan baik, dan memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu membina dan mengawasi pegawai secara langsung.

Ia meminta adanya evaluasi rutin terhadap tingkat kehadiran dan kinerja pegawai, serta pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar aturan. Di sisi lain, Abisai juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugasnya, termasuk mereka yang hadir tepat waktu dan langsung bekerja secara optimal di hari pertama.

JAYAPURA–Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua periode 2025–2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, di Hotel Horison Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (28/3).

Kepengurusan baru ini dinakhodai oleh Robertus Yewen. Dalam sambutannya, Robertus menegaskan bahwa pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan pemuda Katolik di Provinsi Papua.

“Ini adalah peristiwa luar biasa bagi orang muda Katolik di Papua. Kita baru saja dilantik dan diberkati, sehingga memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan organisasi ini ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelantikan dan rapat kerja tersebut, pihaknya mengusung tema PASTI BISA yang merupakan akronim dari Bangkit, Mandiri, Partisipatif, Solider, dan Terlibat di Tengah Masyarakat.

Menurutnya, tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah gerak organisasi yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah umat dan masyarakat. “Tema ini berat, tetapi harus kita jalankan. Ini juga selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Papua dan Keuskupan Jayapura, yang mendorong keterlibatan umat secara aktif,” jelasnya.

Robertus juga mengungkapkan bahwa Pemuda Katolik Komda Papua masih menghadapi sejumlah tantangan internal. Bahkan, ia menyebut organisasi tersebut mendapat catatan merah dari pengurus pusat. “Ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dari hal-hal kecil yang berdampak agar ke depan bisa berubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia turut menyampaikan pesan dari Uskup Jayapura yang mendorong Pemuda Katolik untuk lebih membumi dan tidak hanya berorientasi pada program besar. “Pemuda Katolik jangan hanya lihat ke atas, tetapi juga harus melihat ke bawah. Artinya, kita harus hadir bagi masyarakat kecil dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Dalam periode kepengurusannya, Robertus menargetkan pembentukan sembilan komisariat cabang (komcab) di seluruh Papua dapat rampung sebelum 2027. Ia menilai, belum terbentuknya komcab menjadi salah satu kelemahan utama organisasi selama ini.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam tubuh organisasi, mulai dari kalangan politisi, birokrasi, akademisi, advokat, hingga pelaku usaha.

Di bidang advokasi, Pemuda Katolik juga menyiapkan program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi kader yang ingin berkarier di bidang hukum. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam isu-isu advokasi dan hak asasi manusia (HAM).

JAYAPURA–Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua periode 2025–2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, di Hotel Horison Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (28/3).

Kepengurusan baru ini dinakhodai oleh Robertus Yewen. Dalam sambutannya, Robertus menegaskan bahwa pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan pemuda Katolik di Provinsi Papua.

“Ini adalah peristiwa luar biasa bagi orang muda Katolik di Papua. Kita baru saja dilantik dan diberkati, sehingga memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan organisasi ini ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelantikan dan rapat kerja tersebut, pihaknya mengusung tema PASTI BISA yang merupakan akronim dari Bangkit, Mandiri, Partisipatif, Solider, dan Terlibat di Tengah Masyarakat.

Menurutnya, tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi menjadi arah gerak organisasi yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah umat dan masyarakat. “Tema ini berat, tetapi harus kita jalankan. Ini juga selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Papua dan Keuskupan Jayapura, yang mendorong keterlibatan umat secara aktif,” jelasnya.

Robertus juga mengungkapkan bahwa Pemuda Katolik Komda Papua masih menghadapi sejumlah tantangan internal. Bahkan, ia menyebut organisasi tersebut mendapat catatan merah dari pengurus pusat. “Ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dari hal-hal kecil yang berdampak agar ke depan bisa berubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia turut menyampaikan pesan dari Uskup Jayapura yang mendorong Pemuda Katolik untuk lebih membumi dan tidak hanya berorientasi pada program besar. “Pemuda Katolik jangan hanya lihat ke atas, tetapi juga harus melihat ke bawah. Artinya, kita harus hadir bagi masyarakat kecil dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Dalam periode kepengurusannya, Robertus menargetkan pembentukan sembilan komisariat cabang (komcab) di seluruh Papua dapat rampung sebelum 2027. Ia menilai, belum terbentuknya komcab menjadi salah satu kelemahan utama organisasi selama ini.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam tubuh organisasi, mulai dari kalangan politisi, birokrasi, akademisi, advokat, hingga pelaku usaha.

Di bidang advokasi, Pemuda Katolik juga menyiapkan program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi kader yang ingin berkarier di bidang hukum. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam isu-isu advokasi dan hak asasi manusia (HAM).

MEDAN, SumutPos.co – Universitas Sumatera Utara (USU) menerima 2.614 calon mahasiswa baru dari total 33.096 pendaftar jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) T.A 2026/2027. Sesuai dengan jadwal, hasil SNBP diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, mulai pukul 15.00 WIB, di laman https://snbp.usu.ac.id.

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor I USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan S.Si., M.Si., Apt., dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara sesaat setelah pengumuman hasil SNBP 2026 disiarkan.

Pada tahun ini, USU mengalami lonjakan peminat SNBP jika dibandingkan dengan peminat tahun 2025 yang berjumlah 31.900 peminat. Sebanyak 22.571 pendaftar menempatkan USU sebagai pilihan pertama, sementara 16.543 pendaftar menempatkan USU sebagai pilihan kedua. Adapun program studi yang menjadi favorit para peserta SNBP 2026 USU adalah prodi S1 ilmu hukum, S1 manajemen dan prodi S1 farmasi. Sementara itu, Program Studi Teknik Pertambangan masuk dalam 10 besar keketatan persaingan paling tinggi se-Indonesia.

Meneruskan pernyataan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026, Wakil Rektor I USU mengingatkan, peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 tidak dapat mendaftar untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2026 dan serta Seleksi Jalur Mandiri. Oleh karena itu, peserta yang lulus Seleksi Jalur SNBP 2026 diimbau segera melakukan verifikasi data akademik dan registrasi ulang, yakni dari tanggal 1 hingga 7 April 2026.

Pengisian data pokok dan unggah berkas dilakukan secara online melalui website https://registrasi.usu.ac.id. Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur SNBP Tahun 2026 namun terlambat dalam melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka kelulusannya dapat dibatalkan dan tidak dapat mendaftar pada seleksi jalur SNBT 2026 dan seleksi jalur Mandiri di PTN manapun.

Pada verifikasi data akademik dan registrasi ulang, peserta lulus seleksi jalur SNBP wajib memenuhi ketentuan, yaitu menunjukkan rapor asli, dokumen prestasi asli, ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Bagi peserta lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 yang melamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), selain verifikasi data akademik, juga akan dilakukan verifikasi data ekonomi berdasarkan dokumen dan/atau kunjungan.

Wakil Rektor I USU menyampaikan, untuk seluruh peserta yang tidak lulus dalam SNBP 2026 tidak perlu berkecil hati dan patah semangat, karena masih ada peluang untuk masuk ke USU melalui dua jalur lain yang tersedia, yakni melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) dan Seleksi Masuk Mandiri (SMM). Kedua program tersebut membuka peluang bagi para lulusan SMA/MTS untuk mengisi kuota yang disediakan oleh USU.

Bagi para siswa yang ingin menjajal kemampuan di UTBK SNBT USU, telah dibuka pendaftarannya sejak tanggal 25 Maret hingga 07 April 2026 dan ujian akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 30 April 2026. Untuk pengumuman hasil UTBK akan disiarkan pada tanggal 25 Mei 2026.
Lebih lanjut Wakil Rektor I USU menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan UTBK SNBT USU mendatang, para peserta diharapkan dapat mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan dan jangan pernah mencoba untuk berbuat curang di dalam pelaksanaan ujian.

“USU akan melakukan pengawasan ketat bagi seluruh peserta UTBK SNBT sehingga tidak memiliki peluang sedikitpun untuk berbuat curang. Para peserta tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang yang tidak berkepentingan dengan pelaksanaan ujian. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan pembatalan terhadap status kepesertaannya,” tandas Prof Poppy. (adz)

MEDAN, SumutPos.co – Universitas Sumatera Utara (USU) menerima 2.614 calon mahasiswa baru dari total 33.096 pendaftar jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) T.A 2026/2027. Sesuai dengan jadwal, hasil SNBP diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, mulai pukul 15.00 WIB, di laman https://snbp.usu.ac.id.

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor I USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan S.Si., M.Si., Apt., dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara sesaat setelah pengumuman hasil SNBP 2026 disiarkan.

Pada tahun ini, USU mengalami lonjakan peminat SNBP jika dibandingkan dengan peminat tahun 2025 yang berjumlah 31.900 peminat. Sebanyak 22.571 pendaftar menempatkan USU sebagai pilihan pertama, sementara 16.543 pendaftar menempatkan USU sebagai pilihan kedua. Adapun program studi yang menjadi favorit para peserta SNBP 2026 USU adalah prodi S1 ilmu hukum, S1 manajemen dan prodi S1 farmasi. Sementara itu, Program Studi Teknik Pertambangan masuk dalam 10 besar keketatan persaingan paling tinggi se-Indonesia.

Meneruskan pernyataan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026, Wakil Rektor I USU mengingatkan, peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 tidak dapat mendaftar untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2026 dan serta Seleksi Jalur Mandiri. Oleh karena itu, peserta yang lulus Seleksi Jalur SNBP 2026 diimbau segera melakukan verifikasi data akademik dan registrasi ulang, yakni dari tanggal 1 hingga 7 April 2026.

Pengisian data pokok dan unggah berkas dilakukan secara online melalui website https://registrasi.usu.ac.id. Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur SNBP Tahun 2026 namun terlambat dalam melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka kelulusannya dapat dibatalkan dan tidak dapat mendaftar pada seleksi jalur SNBT 2026 dan seleksi jalur Mandiri di PTN manapun.

Pada verifikasi data akademik dan registrasi ulang, peserta lulus seleksi jalur SNBP wajib memenuhi ketentuan, yaitu menunjukkan rapor asli, dokumen prestasi asli, ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Bagi peserta lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 yang melamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), selain verifikasi data akademik, juga akan dilakukan verifikasi data ekonomi berdasarkan dokumen dan/atau kunjungan.

Wakil Rektor I USU menyampaikan, untuk seluruh peserta yang tidak lulus dalam SNBP 2026 tidak perlu berkecil hati dan patah semangat, karena masih ada peluang untuk masuk ke USU melalui dua jalur lain yang tersedia, yakni melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) dan Seleksi Masuk Mandiri (SMM). Kedua program tersebut membuka peluang bagi para lulusan SMA/MTS untuk mengisi kuota yang disediakan oleh USU.

Bagi para siswa yang ingin menjajal kemampuan di UTBK SNBT USU, telah dibuka pendaftarannya sejak tanggal 25 Maret hingga 07 April 2026 dan ujian akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 30 April 2026. Untuk pengumuman hasil UTBK akan disiarkan pada tanggal 25 Mei 2026.
Lebih lanjut Wakil Rektor I USU menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan UTBK SNBT USU mendatang, para peserta diharapkan dapat mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan dan jangan pernah mencoba untuk berbuat curang di dalam pelaksanaan ujian.

“USU akan melakukan pengawasan ketat bagi seluruh peserta UTBK SNBT sehingga tidak memiliki peluang sedikitpun untuk berbuat curang. Para peserta tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang yang tidak berkepentingan dengan pelaksanaan ujian. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan pembatalan terhadap status kepesertaannya,” tandas Prof Poppy. (adz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) kepada warga di Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulakhilir Kota Tebingtinggi akhirnya disalurkan, Senin (30/3). Penyaluran dilakukan setelah adanya sorotan publik terkait dugaan belum tersalurkannya di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat.

Heri Bima Utami Purba, warga Lingkungan II, yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial (bansos), akhirnya telah menerimanya. Hal ini terjadi setelah beberapa hari menjadi perbincangan di Kota Tebinttinggi, setelah pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat mendatangi kediamannya dan membawanya ke kantor lurah untuk proses penyerahan.

Penyerahan bansos kepada Heri di Kantor Lurah Tanjung Marulakhilir turut dihadiri Lurah Eka Sapitri, Kasi Trantib Kecamatan Hatta, serta sejumlah perangkat kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kelurahan, khususnya kepada lurah, atas perhatian yang telah menjemput dirinya langsung dari rumah.

Ia menyebutkan bahwa bantuan sembako tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anaknya.

Heri juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadirkan istrinya, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya saat ia mendatangi rumah mertuanya.

Sebelumnya, Heri tidak dapat menerima bantuan sosial diduga karena tidak dapat menghadirkan istrinya sebagaimana diminta oleh Kepala Lingkungan II, Idawati Damanik. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Pada penyaluran bansos yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Marulakhilir pada Jumat (27/03/2026) dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih. Heri juga tidak menerima bantuan lantaran tidak memiliki surat undangan serta kendala komunikasi dengan pihak kelurahan.

Adapun ketika berada di kantor lurah, Kepala Lingkungan Idawati tidak banyak mau memberi komentar. “Dia hanya mengatakan kepada media terima kasih sudah diviralkan saya,” ujarnya sambil berjabat tangan.

Lurah Tanjung Marulakhilir, Eka Sapitri, dalam tanggapannya saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih profesional dalam bekerja.

Ke depan, ia juga berharap hal serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya komunikasi langsung dengan dirinya.

Dengan telah disalurkannya bantuan sosial tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman maupun kendala komunikasi dalam penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Kejadian ini juga menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak terkait agar ke depan dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran, sehingga hak-hak warga benar-benar terpenuhi tanpa hambatan. (mag-3/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) kepada warga di Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulakhilir Kota Tebingtinggi akhirnya disalurkan, Senin (30/3). Penyaluran dilakukan setelah adanya sorotan publik terkait dugaan belum tersalurkannya di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat.

Heri Bima Utami Purba, warga Lingkungan II, yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial (bansos), akhirnya telah menerimanya. Hal ini terjadi setelah beberapa hari menjadi perbincangan di Kota Tebinttinggi, setelah pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat mendatangi kediamannya dan membawanya ke kantor lurah untuk proses penyerahan.

Penyerahan bansos kepada Heri di Kantor Lurah Tanjung Marulakhilir turut dihadiri Lurah Eka Sapitri, Kasi Trantib Kecamatan Hatta, serta sejumlah perangkat kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kelurahan, khususnya kepada lurah, atas perhatian yang telah menjemput dirinya langsung dari rumah.

Ia menyebutkan bahwa bantuan sembako tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anaknya.

Heri juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadirkan istrinya, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya saat ia mendatangi rumah mertuanya.

Sebelumnya, Heri tidak dapat menerima bantuan sosial diduga karena tidak dapat menghadirkan istrinya sebagaimana diminta oleh Kepala Lingkungan II, Idawati Damanik. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Pada penyaluran bansos yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Marulakhilir pada Jumat (27/03/2026) dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih. Heri juga tidak menerima bantuan lantaran tidak memiliki surat undangan serta kendala komunikasi dengan pihak kelurahan.

Adapun ketika berada di kantor lurah, Kepala Lingkungan Idawati tidak banyak mau memberi komentar. “Dia hanya mengatakan kepada media terima kasih sudah diviralkan saya,” ujarnya sambil berjabat tangan.

Lurah Tanjung Marulakhilir, Eka Sapitri, dalam tanggapannya saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih profesional dalam bekerja.

Ke depan, ia juga berharap hal serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya komunikasi langsung dengan dirinya.

Dengan telah disalurkannya bantuan sosial tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman maupun kendala komunikasi dalam penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Kejadian ini juga menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak terkait agar ke depan dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran, sehingga hak-hak warga benar-benar terpenuhi tanpa hambatan. (mag-3/azw)

TEBINGTINGGI – Camat Tebingtinggi Kota, Henci Boru Siregar, memimpin langsung apel pagi bersama seluruh jajaran staf, para lurah, serta kepala lingkungan (kepling) terpilih se-Kecamatan Tebingtinggi Kota di Halaman Kantor Camat Tebingtinggi Kota, yang berada di Jalan Thamrin(30/3).

Kegiatan tersebut juga dirangkai sebagai ajang silaturahim dan halalbihalal pasca-Idulfitri, yang diikuti oleh para kepala lingkungan (kepling), ASN kelurahan, serta seluruh staf Kecamatan Tebingtinggi Kota. Dan beberapa mantan kepling lama serta tidak terpilih turut hadir memenuhi undangan dalam kegiatan tersebut yang juga menerima souvenir dari Camat Henci boru Regar.

Adapun Henci boru Siregar selaku Camat Tebingtinggi Kota pada kata sambutannya mengatakan, bahwa apel gabungan pagi ini juga adalah merupakan ajang halalbilhalal dan silaturahim bagi semua pasca-Idul Fitri. Terutama kepada para kepling terpilih agar termotivasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di lingkungannya masing masing.

Henci juga menirukan bunyi pidato Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih di saat apel pagi gabungan di Balai kota, yaitu meminta kepada semua supaya bekerja lebih baik lagi dengan penuh rasa tanggung jawab dan prinsip serta niat, kemauan, dan kemampuan.

“Kegiatan apel pagi gabungan ini kita laksanakan berkesinambungan bertujuan untuk tetap mengenali diri kita tentang tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan sesuai dengan regulasi dan bidang kita masing masing,apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat,” katanya.

Henci berharap kepada para petugas yang berada di kelurahan yang sudah mendapatkan arahan dan bimbingan harus menyalurkan tepat sasaran.

“Saya tidak mau pembagian pangan ini di dasari oleh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan yang tidak mencerminkan tugas dan tanggung jawab,yang terpenting pelaksanaan pembagian sembako ini berlangsung baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Kegiatan ini, katanya akan terus dipantau dan pimpinan kita juga akan turun. Jadi, harus bekerja secara profesional bertanggung jawab dan ikhlas dalam mengemban tugas. Apa lagi nama-nama penerima bantuan tersebut sudah tercatat di aplikasi.

“Kami ingatkan jangan coba coba mengurangi bahkan mengganti orang yang sudah terdata secara sistem,” tegasnya lagi.

“Saya secara langsung akan menindak tegas bagi mereka petugas yang sudah menyalahi aturan yang berlaku,kita harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada,” imbuhnya.

Selanjutnya Henci selaku Camat Tebingtinggi Kota meminta kepada para peserta apel pagi gabungan,agar apel pagi ke depan nanti dipersilahkan menyampaikan saran, pendapat maupun usulan sesuai dengan bidang nya masing masing. Terutama, kepada para kepala lingkungan, supaya kegiatan ini memiliki makna positif. “Jadim bukan hanya sekadar seremonial belaka,karena kami belum melihat secara individu dari para kepling dengan tugas tugasnya di lapangan walaupun belum begitu sempurna,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang kepala lingkungan bernama Halimah Tussadiah Saragih.ketika di mintai komentarnya oleh Media terkait dengan apel pagi ini mengatakan, kegiatan ini menambah motivasi semangat,karena semua Kepling se kecamatan Tebingtinggi Kota di undang,selain semangat juga bisa saling mengenal dan sekaligus sebagai sarana bersilaturahmi di antara kami.

Menurut Halimah Kepling Lingkungan I Kelurahan Badakberjuang, yang merupakan kepling terlama, mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu bukti bahwa camat Henci orangnya sangat baik dan patut di contoh. “Ini merupakan bukti bahwa dia selaku camat berkehendak agar warganya tetap menjaga silaturahim dan tetap menjaga persaudaraan antar sesama,” kata Jalimah yang sudah 25 tahun menjadi kepling.

“Saya selaku kepling akan terus bekerja lebih baik lagi tidak akan membeda bedakan satu dengan yang lain dan juga harus patuh melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan yaitu lurah maupun camat,” tuturnya. (mag-3/azw)

TEBINGTINGGI – Camat Tebingtinggi Kota, Henci Boru Siregar, memimpin langsung apel pagi bersama seluruh jajaran staf, para lurah, serta kepala lingkungan (kepling) terpilih se-Kecamatan Tebingtinggi Kota di Halaman Kantor Camat Tebingtinggi Kota, yang berada di Jalan Thamrin(30/3).

Kegiatan tersebut juga dirangkai sebagai ajang silaturahim dan halalbihalal pasca-Idulfitri, yang diikuti oleh para kepala lingkungan (kepling), ASN kelurahan, serta seluruh staf Kecamatan Tebingtinggi Kota. Dan beberapa mantan kepling lama serta tidak terpilih turut hadir memenuhi undangan dalam kegiatan tersebut yang juga menerima souvenir dari Camat Henci boru Regar.

Adapun Henci boru Siregar selaku Camat Tebingtinggi Kota pada kata sambutannya mengatakan, bahwa apel gabungan pagi ini juga adalah merupakan ajang halalbilhalal dan silaturahim bagi semua pasca-Idul Fitri. Terutama kepada para kepling terpilih agar termotivasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di lingkungannya masing masing.

Henci juga menirukan bunyi pidato Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih di saat apel pagi gabungan di Balai kota, yaitu meminta kepada semua supaya bekerja lebih baik lagi dengan penuh rasa tanggung jawab dan prinsip serta niat, kemauan, dan kemampuan.

“Kegiatan apel pagi gabungan ini kita laksanakan berkesinambungan bertujuan untuk tetap mengenali diri kita tentang tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan sesuai dengan regulasi dan bidang kita masing masing,apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat,” katanya.

Henci berharap kepada para petugas yang berada di kelurahan yang sudah mendapatkan arahan dan bimbingan harus menyalurkan tepat sasaran.

“Saya tidak mau pembagian pangan ini di dasari oleh kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan yang tidak mencerminkan tugas dan tanggung jawab,yang terpenting pelaksanaan pembagian sembako ini berlangsung baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Kegiatan ini, katanya akan terus dipantau dan pimpinan kita juga akan turun. Jadi, harus bekerja secara profesional bertanggung jawab dan ikhlas dalam mengemban tugas. Apa lagi nama-nama penerima bantuan tersebut sudah tercatat di aplikasi.

“Kami ingatkan jangan coba coba mengurangi bahkan mengganti orang yang sudah terdata secara sistem,” tegasnya lagi.

“Saya secara langsung akan menindak tegas bagi mereka petugas yang sudah menyalahi aturan yang berlaku,kita harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada,” imbuhnya.

Selanjutnya Henci selaku Camat Tebingtinggi Kota meminta kepada para peserta apel pagi gabungan,agar apel pagi ke depan nanti dipersilahkan menyampaikan saran, pendapat maupun usulan sesuai dengan bidang nya masing masing. Terutama, kepada para kepala lingkungan, supaya kegiatan ini memiliki makna positif. “Jadim bukan hanya sekadar seremonial belaka,karena kami belum melihat secara individu dari para kepling dengan tugas tugasnya di lapangan walaupun belum begitu sempurna,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang kepala lingkungan bernama Halimah Tussadiah Saragih.ketika di mintai komentarnya oleh Media terkait dengan apel pagi ini mengatakan, kegiatan ini menambah motivasi semangat,karena semua Kepling se kecamatan Tebingtinggi Kota di undang,selain semangat juga bisa saling mengenal dan sekaligus sebagai sarana bersilaturahmi di antara kami.

Menurut Halimah Kepling Lingkungan I Kelurahan Badakberjuang, yang merupakan kepling terlama, mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu bukti bahwa camat Henci orangnya sangat baik dan patut di contoh. “Ini merupakan bukti bahwa dia selaku camat berkehendak agar warganya tetap menjaga silaturahim dan tetap menjaga persaudaraan antar sesama,” kata Jalimah yang sudah 25 tahun menjadi kepling.

“Saya selaku kepling akan terus bekerja lebih baik lagi tidak akan membeda bedakan satu dengan yang lain dan juga harus patuh melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan yaitu lurah maupun camat,” tuturnya. (mag-3/azw)

MEDAN – Tim Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ro SDM Polda Sumut) bersama Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serdangbedagai (Sergai) melaksanakan kegiatan monitoring dan pengecekan jembatan penghubung antara Dusun II dan Dusun III, di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Sabtu (28/3).

Kegiatan tersebut dipimpin Kabag Pembinaan Karir (Binkar) Ro SDM Polda Sumut AKBP Taufiq Tayib didampingi Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu, beserta para Pejabat Utama (PJU) Polres Sergai.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan tetap layak dan aman digunakan oleh masyarakat sebagai akses utama penghubung antar dusun.

Usai melakukan pengecekan di lokasi, rombongan kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Kantor Desa Liberia untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Kabag Binkar Ro SDM Polda Sumut AKBP Taufiq Tayib menyampaikan, bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga hadir dalam memastikan fasilitas umum yang digunakan warga berada dalam kondisi aman dan layak.

“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya preventif Polri untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya dalam penggunaan fasilitas publik seperti jembatan yang menjadi akses vital warga,” ujarnya.

Ada pun, kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Warga menilai kegiatan monitoring ini memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Masyarakat juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala guna memastikan akses penghubung antar wilayah tetap terjaga dan aman digunakan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif.

Polda Sumut bersama Polres Sergai menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, melalui langkah langkah preventif dan sinergis dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran aktivitas warga di wilayah Kabupaten Sergai. (dwi/azw)

MEDAN – Tim Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ro SDM Polda Sumut) bersama Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serdangbedagai (Sergai) melaksanakan kegiatan monitoring dan pengecekan jembatan penghubung antara Dusun II dan Dusun III, di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Sabtu (28/3).

Kegiatan tersebut dipimpin Kabag Pembinaan Karir (Binkar) Ro SDM Polda Sumut AKBP Taufiq Tayib didampingi Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu, beserta para Pejabat Utama (PJU) Polres Sergai.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan tetap layak dan aman digunakan oleh masyarakat sebagai akses utama penghubung antar dusun.

Usai melakukan pengecekan di lokasi, rombongan kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Kantor Desa Liberia untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Kabag Binkar Ro SDM Polda Sumut AKBP Taufiq Tayib menyampaikan, bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga hadir dalam memastikan fasilitas umum yang digunakan warga berada dalam kondisi aman dan layak.

“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya preventif Polri untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya dalam penggunaan fasilitas publik seperti jembatan yang menjadi akses vital warga,” ujarnya.

Ada pun, kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Warga menilai kegiatan monitoring ini memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Masyarakat juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala guna memastikan akses penghubung antar wilayah tetap terjaga dan aman digunakan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif.

Polda Sumut bersama Polres Sergai menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, melalui langkah langkah preventif dan sinergis dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran aktivitas warga di wilayah Kabupaten Sergai. (dwi/azw)

JAKARTA, SumutPos.co– Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2026), mendadak hangat saat Pdt Penrad Siagian angkat bicara. Anggota DPD RI tersebut melontarkan kritik tajam terhadap cara pandang pemerintah pusat yang selama ini dinilai “pelit” dan skeptis terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Penrad menegaskan, pemerintah pusat harus segera membuang jauh-jauh paradigma yang menganggap pemekaran daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Nias, hanya sebagai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Penrad, alasan “beban anggaran” muncul karena pemerintah pusat melakukan sentralisasi besar-besaran terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). “Kalau perspektifnya beban, maka basis pemikirannya selalu angka dan uang. Padahal, daerah seperti Nias itu kaya raya. Masalahnya, perizinan dan pengelolaan SDA semua ditarik ke pusat. Kalau semua diangkut ke pusat, ya betul pemekaran ini akhirnya cuma jadi beban bagi-bagi anggaran saja,” cetus Penrad di hadapan peserta rapat.

Ia mendorong adanya revisi regulasi agar daerah memiliki taring untuk mengelola potensinya sendiri, sehingga kemandirian ekonomi bukan sekadar angan-angan.

Penrad yang rutin turun ke lapangan menyaksikan sendiri getirnya kehidupan di Kepulauan Nias. Ia memaparkan fakta memilukan tentang ketimpangan layanan publik yang terjadi akibat jarak geografis yang terlalu jauh dari pemerintah induk (Sumatera Utara).

Di Pulau-pulau Batu, misalnya, layanan kesehatan masih menjadi barang mewah yang bertaruh nyawa. “Banyak pasien meninggal di tengah laut karena dihantam ombak besar saat menuju Nias untuk berobat. Puskesmas ada, tapi fasilitasnya kosong,” ungkapnya pedih.

Kondisi pendidikan yang tertinggal, angka stunting yang tinggi, hingga sekolah yang kekurangan guru menjadi alasan kuat mengapa status provinsi adalah harga mati. Penrad memperingatkan, tanpa pemekaran, rakyat Nias hanya akan menjadi penonton dalam visi besar Indonesia Emas 2045.

Tak hanya soal kesejahteraan, Penrad dan Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua, sepakat bahwa Nias adalah isu kedaulatan negara. Christian Zebua menyebut Nias sebagai “zona frontier” atau garda terdepan di Samudera Hindia.

Secara geopolitik, Nias adalah titik strategis dalam dinamika Indo-Pasifik yang rawan dimanfaatkan pihak asing jika negara tidak hadir secara kuat melalui struktur pemerintahan provinsi. “Banyak pulau tak berpenghuni di sana. Minim pengawasan. Ini bukan cuma soal urusan perut, tapi soal pertahanan negara,” tambah Penrad menekankan pentingnya pendekatan top down (kebijakan strategis nasional) selain aspirasi bottom up dari rakyat.

Akhiri Moratorium Terbatas
Sebagai tindak lanjut nyata dari pertemuannya dengan Christian Zebua di Gunungsitoli awal Maret lalu, Penrad kini resmi membawa gerbong aspirasi ini ke meja Komite I DPD RI. Ia mendesak pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas.

Bagi Penrad, Provinsi Kepulauan Nias bukan lagi soal keinginan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memotong rantai kemiskinan dan memperkuat benteng barat Indonesia.
“Kita tidak boleh membiarkan Nias tertinggal lebih lama lagi hanya karena urusan birokrasi dan jarak,” tutupnya optimistis. (adz)

JAKARTA, SumutPos.co– Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2026), mendadak hangat saat Pdt Penrad Siagian angkat bicara. Anggota DPD RI tersebut melontarkan kritik tajam terhadap cara pandang pemerintah pusat yang selama ini dinilai “pelit” dan skeptis terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Penrad menegaskan, pemerintah pusat harus segera membuang jauh-jauh paradigma yang menganggap pemekaran daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Nias, hanya sebagai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Penrad, alasan “beban anggaran” muncul karena pemerintah pusat melakukan sentralisasi besar-besaran terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). “Kalau perspektifnya beban, maka basis pemikirannya selalu angka dan uang. Padahal, daerah seperti Nias itu kaya raya. Masalahnya, perizinan dan pengelolaan SDA semua ditarik ke pusat. Kalau semua diangkut ke pusat, ya betul pemekaran ini akhirnya cuma jadi beban bagi-bagi anggaran saja,” cetus Penrad di hadapan peserta rapat.

Ia mendorong adanya revisi regulasi agar daerah memiliki taring untuk mengelola potensinya sendiri, sehingga kemandirian ekonomi bukan sekadar angan-angan.

Penrad yang rutin turun ke lapangan menyaksikan sendiri getirnya kehidupan di Kepulauan Nias. Ia memaparkan fakta memilukan tentang ketimpangan layanan publik yang terjadi akibat jarak geografis yang terlalu jauh dari pemerintah induk (Sumatera Utara).

Di Pulau-pulau Batu, misalnya, layanan kesehatan masih menjadi barang mewah yang bertaruh nyawa. “Banyak pasien meninggal di tengah laut karena dihantam ombak besar saat menuju Nias untuk berobat. Puskesmas ada, tapi fasilitasnya kosong,” ungkapnya pedih.

Kondisi pendidikan yang tertinggal, angka stunting yang tinggi, hingga sekolah yang kekurangan guru menjadi alasan kuat mengapa status provinsi adalah harga mati. Penrad memperingatkan, tanpa pemekaran, rakyat Nias hanya akan menjadi penonton dalam visi besar Indonesia Emas 2045.

Tak hanya soal kesejahteraan, Penrad dan Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua, sepakat bahwa Nias adalah isu kedaulatan negara. Christian Zebua menyebut Nias sebagai “zona frontier” atau garda terdepan di Samudera Hindia.

Secara geopolitik, Nias adalah titik strategis dalam dinamika Indo-Pasifik yang rawan dimanfaatkan pihak asing jika negara tidak hadir secara kuat melalui struktur pemerintahan provinsi. “Banyak pulau tak berpenghuni di sana. Minim pengawasan. Ini bukan cuma soal urusan perut, tapi soal pertahanan negara,” tambah Penrad menekankan pentingnya pendekatan top down (kebijakan strategis nasional) selain aspirasi bottom up dari rakyat.

Akhiri Moratorium Terbatas
Sebagai tindak lanjut nyata dari pertemuannya dengan Christian Zebua di Gunungsitoli awal Maret lalu, Penrad kini resmi membawa gerbong aspirasi ini ke meja Komite I DPD RI. Ia mendesak pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas.

Bagi Penrad, Provinsi Kepulauan Nias bukan lagi soal keinginan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memotong rantai kemiskinan dan memperkuat benteng barat Indonesia.
“Kita tidak boleh membiarkan Nias tertinggal lebih lama lagi hanya karena urusan birokrasi dan jarak,” tutupnya optimistis. (adz)

LABURA, SUMUTPOS.CO- Perayaan Hari Gembira Aidil Fitri (HAGAF) ke-67 yang digelar di Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada 22-25 Maret 2026, tampil berbeda. Selain kemeriahan lomba rakyat dan kehadiran artis ibu kota, HAGAF ke-67 menjadi panggung nyata bagi Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam menjalankan peran strategisnya menjaga warisan budaya lokal melalui pendekatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Keterlibatan Unimed dalam perhelatan ini dimotori melalui skema Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) Wilayah yang mengintegrasikan Gema Bordah Festival Rakyat ke dalam rangkaian HAGAF. Langkah ini diambil sebagai respons atas mulai pudarnya minat generasi muda terhadap seni Bordah, musik perkusi islami khas Melayu pesisir.

Wakil Rektor I Unimed, Dr. Abil Mansyur, M.Si., yang juga merupakan putra daerah asli Gunting Saga, hadir langsung memberikan pendampingan intensif. Dalam sambutannya, Dr Abil Mansyur menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi benteng pelestarian budaya.

“Sebagai institusi pendidikan, Unimed tidak boleh berjarak dengan realitas budaya masyarakat. Kehadiran kami di HAGAF ke-67 adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa kearifan lokal seperti Bordah tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dan relevan bagi generasi Z dan Alpha di Labura,” tegas Dr. Abil Mansyur.

Senada dengan itu, Ketua PKM Unimed, Dr. Tappil Rambe, M.Si., menjelaskan, pihaknya memberikan dukungan teknis dan manajerial agar festival ini memenuhi standar pelestarian yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan RI dalam skema PRP Dana Indonesia, PKM Unimed berhasil mengkurasi penampilan lima grup Bordah terbaik untuk memperebutkan Piala Bergilir Bupati Labura.

“Kami berterima kasih telah diperkenankan menjadi bagian dari sejarah HAGAF ke-67. Fokus kami adalah revitalisasi; bagaimana seni tradisional ini bisa memiliki nilai ekonomi kreatif tanpa menghilangkan pakem aslinya,” ujar Dr. Tappil Rambe.

Ketua Panitia Jusri Hasibuan mengakui, sentuhan akademis dari Unimed membuat pelaksanaan HAGAF tahun ini lebih tertata dan memiliki bobot edukasi yang kuat. Hal ini terbukti dari antusiasme warga saat menyaksikan grup Tunas Muda Kuala Bangka menyabet Juara I Festival Bordah, diikuti Pantai Kualuh Tanjung Leidong dan Putra Kualuh Tanah Tinggi.

Acara yang ditutup secara resmi oleh Asisten I Pemkab Labura, H. Marwansyah, S.H., M.AP., ini meninggalkan pesan mendalam. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi Unimed membuktikan bahwa pelestarian budaya adalah kerja kolaboratif. Dengan dukungan dana pembinaan total Rp15.000.000,-, diharapkan generasi muda Labura semakin termotivasi untuk menekuni seni Bordah sebagai identitas diri di tengah arus modernisasi. (rel/adz)

LABURA, SUMUTPOS.CO- Perayaan Hari Gembira Aidil Fitri (HAGAF) ke-67 yang digelar di Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada 22-25 Maret 2026, tampil berbeda. Selain kemeriahan lomba rakyat dan kehadiran artis ibu kota, HAGAF ke-67 menjadi panggung nyata bagi Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam menjalankan peran strategisnya menjaga warisan budaya lokal melalui pendekatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Keterlibatan Unimed dalam perhelatan ini dimotori melalui skema Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) Wilayah yang mengintegrasikan Gema Bordah Festival Rakyat ke dalam rangkaian HAGAF. Langkah ini diambil sebagai respons atas mulai pudarnya minat generasi muda terhadap seni Bordah, musik perkusi islami khas Melayu pesisir.

Wakil Rektor I Unimed, Dr. Abil Mansyur, M.Si., yang juga merupakan putra daerah asli Gunting Saga, hadir langsung memberikan pendampingan intensif. Dalam sambutannya, Dr Abil Mansyur menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi benteng pelestarian budaya.

“Sebagai institusi pendidikan, Unimed tidak boleh berjarak dengan realitas budaya masyarakat. Kehadiran kami di HAGAF ke-67 adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa kearifan lokal seperti Bordah tidak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dan relevan bagi generasi Z dan Alpha di Labura,” tegas Dr. Abil Mansyur.

Senada dengan itu, Ketua PKM Unimed, Dr. Tappil Rambe, M.Si., menjelaskan, pihaknya memberikan dukungan teknis dan manajerial agar festival ini memenuhi standar pelestarian yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan RI dalam skema PRP Dana Indonesia, PKM Unimed berhasil mengkurasi penampilan lima grup Bordah terbaik untuk memperebutkan Piala Bergilir Bupati Labura.

“Kami berterima kasih telah diperkenankan menjadi bagian dari sejarah HAGAF ke-67. Fokus kami adalah revitalisasi; bagaimana seni tradisional ini bisa memiliki nilai ekonomi kreatif tanpa menghilangkan pakem aslinya,” ujar Dr. Tappil Rambe.

Ketua Panitia Jusri Hasibuan mengakui, sentuhan akademis dari Unimed membuat pelaksanaan HAGAF tahun ini lebih tertata dan memiliki bobot edukasi yang kuat. Hal ini terbukti dari antusiasme warga saat menyaksikan grup Tunas Muda Kuala Bangka menyabet Juara I Festival Bordah, diikuti Pantai Kualuh Tanjung Leidong dan Putra Kualuh Tanah Tinggi.

Acara yang ditutup secara resmi oleh Asisten I Pemkab Labura, H. Marwansyah, S.H., M.AP., ini meninggalkan pesan mendalam. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi Unimed membuktikan bahwa pelestarian budaya adalah kerja kolaboratif. Dengan dukungan dana pembinaan total Rp15.000.000,-, diharapkan generasi muda Labura semakin termotivasi untuk menekuni seni Bordah sebagai identitas diri di tengah arus modernisasi. (rel/adz)

Semangat konsolidasi dan penguatan organisasi mewarnai kegiatan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Acara yang dihadiri ratusan kader ini dipimpin langsung Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar serta jajaran pengurus lainnya.

Momentum tersebut dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga sebagai langkah strategis memperkuat soliditas internal organisasi.

Dalam kesempatan itu, MAI Kota Medan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Suwarno menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran organisasi dalam memastikan implementasi program pemerintah, khususnya delapan misi utama atau Asta Cita, benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Ini bukan sekadar seremoni. Kita harus menjadi mata dan telinga Presiden di daerah. Pastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan tidak melenceng dari sasaran,” tegasnya di hadapan para kader.

Ia juga menginstruksikan seluruh Ketua PAC untuk segera melakukan pemetaan wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan, dapat diterapkan tanpa kendala birokrasi.

Selain fokus pada program Asta Cita, MAI Kota Medan turut menyoroti pentingnya pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Organisasi ini berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan tertata.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap bersama seluruh kader yang siap bersinergi dengan tokoh masyarakat dan aparat di tingkat akar rumput. MAI Kota Medan menegaskan kesiapannya untuk aktif mengawal jalannya program pemerintah sepanjang tahun 2026.

“Kami siap turun langsung ke masyarakat. Dari kecamatan hingga lorong-lorong, kami hadir untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Suwarno, disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, MAI Kota Medan resmi memulai langkah strategis dalam mengawal realisasi program pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Medan. (map/ila)

Semangat konsolidasi dan penguatan organisasi mewarnai kegiatan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Acara yang dihadiri ratusan kader ini dipimpin langsung Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar serta jajaran pengurus lainnya.

Momentum tersebut dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga sebagai langkah strategis memperkuat soliditas internal organisasi.

Dalam kesempatan itu, MAI Kota Medan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Suwarno menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran organisasi dalam memastikan implementasi program pemerintah, khususnya delapan misi utama atau Asta Cita, benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Ini bukan sekadar seremoni. Kita harus menjadi mata dan telinga Presiden di daerah. Pastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan tidak melenceng dari sasaran,” tegasnya di hadapan para kader.

Ia juga menginstruksikan seluruh Ketua PAC untuk segera melakukan pemetaan wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan, dapat diterapkan tanpa kendala birokrasi.

Selain fokus pada program Asta Cita, MAI Kota Medan turut menyoroti pentingnya pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Organisasi ini berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan tertata.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap bersama seluruh kader yang siap bersinergi dengan tokoh masyarakat dan aparat di tingkat akar rumput. MAI Kota Medan menegaskan kesiapannya untuk aktif mengawal jalannya program pemerintah sepanjang tahun 2026.

“Kami siap turun langsung ke masyarakat. Dari kecamatan hingga lorong-lorong, kami hadir untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Suwarno, disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, MAI Kota Medan resmi memulai langkah strategis dalam mengawal realisasi program pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Medan. (map/ila)

Rencana pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respons positif dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia memastikan, kondisi keuangan Kota Medan saat ini sudah berada dalam koridor yang ditetapkan.

Menurut Rico, porsi belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama ini selalu dijaga di bawah ambang batas 30 persen. Dengan demikian, kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 2027 tersebut tidak akan menjadi kendala bagi daerah.

“Selama ini kita sudah sesuai. Belanja pegawai Pemko Medan memang berada di bawah 30 persen, jadi tidak ada masalah,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga tidak akan berdampak pada sektor lain dalam struktur anggaran daerah. Program pembangunan dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan. “Tidak ada dampak ke sektor lain. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa pengelolaan APBD Kota Medan selama ini telah dirancang secara proporsional antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Hal ini membuat Pemko tidak perlu melakukan penyesuaian besar ketika aturan tersebut resmi diterapkan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 146 Ayat (1).

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai—meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, hingga anggota DPRD—tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD, di luar alokasi tunjangan guru yang berasal dari transfer pusat ke daerah.

Dengan kesiapan yang telah dimiliki, Pemko Medan optimistis kebijakan ini justru akan memperkuat efisiensi anggaran sekaligus mendorong peningkatan belanja produktif untuk pembangunan kota ke depan. (map/ila)

Rencana pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respons positif dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia memastikan, kondisi keuangan Kota Medan saat ini sudah berada dalam koridor yang ditetapkan.

Menurut Rico, porsi belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama ini selalu dijaga di bawah ambang batas 30 persen. Dengan demikian, kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 2027 tersebut tidak akan menjadi kendala bagi daerah.

“Selama ini kita sudah sesuai. Belanja pegawai Pemko Medan memang berada di bawah 30 persen, jadi tidak ada masalah,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga tidak akan berdampak pada sektor lain dalam struktur anggaran daerah. Program pembangunan dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan. “Tidak ada dampak ke sektor lain. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa pengelolaan APBD Kota Medan selama ini telah dirancang secara proporsional antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Hal ini membuat Pemko tidak perlu melakukan penyesuaian besar ketika aturan tersebut resmi diterapkan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 146 Ayat (1).

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai—meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, hingga anggota DPRD—tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD, di luar alokasi tunjangan guru yang berasal dari transfer pusat ke daerah.

Dengan kesiapan yang telah dimiliki, Pemko Medan optimistis kebijakan ini justru akan memperkuat efisiensi anggaran sekaligus mendorong peningkatan belanja produktif untuk pembangunan kota ke depan. (map/ila)

Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi suhu tinggi yang disertai minimnya curah hujan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menunggu hingga kebakaran benar-benar terjadi untuk bertindak. Ia meminta langkah mitigasi segera diperkuat sebagai bentuk antisipasi dini.

Menurutnya, karakteristik cuaca yang kering membuat vegetasi mudah terbakar, sehingga potensi munculnya titik api semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai sejak awal, kondisi ini bisa berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

“Langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (29/3/2026).

Muniruddin menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah menyebar luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan untuk menekan potensi karhutla. Salah satunya adalah pelaksanaan patroli terpadu secara rutin di wilayah rawan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dinilai sangat penting. Penggunaan data hotspot berbasis satelit dan aplikasi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak tahap awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Upaya fisik di lapangan juga tak kalah penting. Muniruddin menyarankan pembuatan sekat bakar atau jalur pembatas di area rawan guna mencegah api merambat ke wilayah yang lebih luas. Untuk kawasan gambut, langkah pembasahan atau rewetting perlu dilakukan secara berkala agar kondisi tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus digencarkan, disertai penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

Tak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Penyediaan embung air, pompa, serta peralatan pemadam sederhana dinilai dapat mempercepat respons awal ketika muncul titik api.

Muniruddin mengingatkan, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(san/ila)

Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi suhu tinggi yang disertai minimnya curah hujan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menunggu hingga kebakaran benar-benar terjadi untuk bertindak. Ia meminta langkah mitigasi segera diperkuat sebagai bentuk antisipasi dini.

Menurutnya, karakteristik cuaca yang kering membuat vegetasi mudah terbakar, sehingga potensi munculnya titik api semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai sejak awal, kondisi ini bisa berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

“Langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (29/3/2026).

Muniruddin menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah menyebar luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan untuk menekan potensi karhutla. Salah satunya adalah pelaksanaan patroli terpadu secara rutin di wilayah rawan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dinilai sangat penting. Penggunaan data hotspot berbasis satelit dan aplikasi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak tahap awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Upaya fisik di lapangan juga tak kalah penting. Muniruddin menyarankan pembuatan sekat bakar atau jalur pembatas di area rawan guna mencegah api merambat ke wilayah yang lebih luas. Untuk kawasan gambut, langkah pembasahan atau rewetting perlu dilakukan secara berkala agar kondisi tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus digencarkan, disertai penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

Tak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Penyediaan embung air, pompa, serta peralatan pemadam sederhana dinilai dapat mempercepat respons awal ketika muncul titik api.

Muniruddin mengingatkan, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(san/ila)

Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Medan, Sabtu (28/3), menuntut pembayaran pesangon yang hingga kini belum mereka terima. Aksi ini menjadi bentuk protes atas janji perusahaan bersama mitranya, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), yang dinilai belum direalisasikan.

Aksi tersebut dikawal oleh Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Utara, Donald P. Sitorus dan Herwin Gandatua Pasaribu, serta didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KSBSI. Para buruh mendesak agar hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum buruh, Thomas Sipayung, menyebutkan bahwa sebanyak 34 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. “Para pekerja ini diberhentikan tanpa alasan yang jelas, bahkan pemberitahuan PHK dilakukan melalui pertemuan daring,” ujarnya, Minggu (29/3).

Permasalahan ini disebut telah berlangsung sejak April 2025. Para pekerja yang telah lama mengabdi merasa dirugikan karena tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak memperoleh pesangon yang menjadi hak mereka.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat anjuran dan nota pemeriksaan sebagai rekomendasi penyelesaian. Namun, hingga saat ini, pihak perusahaan disebut belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Meski demikian, upaya penyelesaian masih terus diupayakan. Perundingan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 dengan melibatkan pihak perusahaan, serikat buruh, serta aparat terkait.

Aksi tersebut diterima oleh pihak Vendor PT PKSS, Raja Panggabean yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang BRI, KSBSI, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk membahas mekanisme penyelesaian masalah tersebut.

Aksi unjuk rasa pun berakhir dengan tertib setelah perwakilan buruh diterima untuk berdialog. Para peserta aksi memilih membubarkan diri sambil menunggu realisasi dari pertemuan yang telah dijadwalkan. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. (dwi/ila)

Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (Kanwil BRI) Medan, Sabtu (28/3), menuntut pembayaran pesangon yang hingga kini belum mereka terima. Aksi ini menjadi bentuk protes atas janji perusahaan bersama mitranya, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), yang dinilai belum direalisasikan.

Aksi tersebut dikawal oleh Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Utara, Donald P. Sitorus dan Herwin Gandatua Pasaribu, serta didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KSBSI. Para buruh mendesak agar hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum buruh, Thomas Sipayung, menyebutkan bahwa sebanyak 34 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. “Para pekerja ini diberhentikan tanpa alasan yang jelas, bahkan pemberitahuan PHK dilakukan melalui pertemuan daring,” ujarnya, Minggu (29/3).

Permasalahan ini disebut telah berlangsung sejak April 2025. Para pekerja yang telah lama mengabdi merasa dirugikan karena tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga tidak memperoleh pesangon yang menjadi hak mereka.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat anjuran dan nota pemeriksaan sebagai rekomendasi penyelesaian. Namun, hingga saat ini, pihak perusahaan disebut belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Meski demikian, upaya penyelesaian masih terus diupayakan. Perundingan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 dengan melibatkan pihak perusahaan, serikat buruh, serta aparat terkait.

Aksi tersebut diterima oleh pihak Vendor PT PKSS, Raja Panggabean yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang BRI, KSBSI, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk membahas mekanisme penyelesaian masalah tersebut.

Aksi unjuk rasa pun berakhir dengan tertib setelah perwakilan buruh diterima untuk berdialog. Para peserta aksi memilih membubarkan diri sambil menunggu realisasi dari pertemuan yang telah dijadwalkan. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. (dwi/ila)

Komisi III DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pelatihan digitalisasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Faisal Arbie, menilai pelatihan strategi digital yang digagas melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) merupakan langkah tepat di tengah perkembangan zaman yang serba digital.

“Dunia terus bergerak ke arah digitalisasi, termasuk dalam pemasaran produk UMKM. Kita sangat mendukung pelatihan ini agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnisnya,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi, mulai dari kualitas produk hingga tampilan kemasan (packaging) agar lebih menarik di pasar online.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut. Evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan secara maksimal oleh para pelaku usaha.

“Ke depan, sosialisasi harus menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar tidak ada kesenjangan informasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, menjelaskan bahwa pelatihan digitalisasi telah dilaksanakan pada 27 Maret 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produk secara online di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber profesional, termasuk trainer dari Lazada serta fotografer profesional yang memberikan materi terkait strategi pemasaran digital dan teknik visual produk.

Peserta tidak hanya diajarkan strategi berjualan online, tetapi juga dibekali kemampuan membuat konten visual yang menarik untuk memperkuat identitas brand di platform digital.

“Harapannya, UMKM di Kota Medan bisa bangkit kembali dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar Hendra.

Dengan dukungan legislatif dan program pelatihan yang berkelanjutan, Pemko Medan optimistis pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan era digital sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. (map/ila)

Komisi III DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pelatihan digitalisasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Faisal Arbie, menilai pelatihan strategi digital yang digagas melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) merupakan langkah tepat di tengah perkembangan zaman yang serba digital.

“Dunia terus bergerak ke arah digitalisasi, termasuk dalam pemasaran produk UMKM. Kita sangat mendukung pelatihan ini agar pelaku usaha mampu mengembangkan bisnisnya,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi, mulai dari kualitas produk hingga tampilan kemasan (packaging) agar lebih menarik di pasar online.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut. Evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan secara maksimal oleh para pelaku usaha.

“Ke depan, sosialisasi harus menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar tidak ada kesenjangan informasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, menjelaskan bahwa pelatihan digitalisasi telah dilaksanakan pada 27 Maret 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produk secara online di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber profesional, termasuk trainer dari Lazada serta fotografer profesional yang memberikan materi terkait strategi pemasaran digital dan teknik visual produk.

Peserta tidak hanya diajarkan strategi berjualan online, tetapi juga dibekali kemampuan membuat konten visual yang menarik untuk memperkuat identitas brand di platform digital.

“Harapannya, UMKM di Kota Medan bisa bangkit kembali dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar Hendra.

Dengan dukungan legislatif dan program pelatihan yang berkelanjutan, Pemko Medan optimistis pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan era digital sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. (map/ila)

KARO-Suasana khidmat menyelimuti Jambur Sempakata, Kabanjahe, saat keluarga besar Pemerintah Kabupaten Karo memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Camat Kuta Buluh Josua Sebayang, SE, Sabtu (28/3).

Bupati Karo  Antonius Ginting hadir langsung mengikuti prosesi adat sebagai bentuk penghormatan dan rasa duka mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik daerah yang dikenal berdedikasi tinggi.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam bagi jajaran pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Karo. “Kami sangat berduka atas kepergian saudara kami, Josua Sebayang, SE. Beliau adalah sosok yang pekerja keras dan memiliki loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat di Kecamatan Kutabuluh. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Karo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang telah almarhum berikan selama ini,” ujar Bupati Karo.

Setelah prosesi adat selesai, acara dilanjutkan dengan upacara pelepasan jenazah secara kedinasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. Upacara berlangsung dengan lancar dan penuh haru, diikuti oleh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Momen emosional terlihat saat peti jenazah almarhum diangkat bersama-sama oleh seluruh Camat se-Kabupaten Karo. Aksi ini dilakukan sebagai simbol solidaritas dan persaudaraan yang kuat antar-rekan sejawat yang selama ini berjuang bersama dalam membangun wilayah Kabupaten Karo.

Selain Bupati dan Sekda, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar, Frans Dante Ginting,  sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum. Kehadiran para pelayat yang memadati Jambur Sempakata menunjukkan sosok almarhum Josua Sebayang adalah pribadi yang dihormati dan dicintai semasa hidupnya. (deo/ila)

KARO-Suasana khidmat menyelimuti Jambur Sempakata, Kabanjahe, saat keluarga besar Pemerintah Kabupaten Karo memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Camat Kuta Buluh Josua Sebayang, SE, Sabtu (28/3).

Bupati Karo  Antonius Ginting hadir langsung mengikuti prosesi adat sebagai bentuk penghormatan dan rasa duka mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik daerah yang dikenal berdedikasi tinggi.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam bagi jajaran pemerintahan maupun masyarakat Kabupaten Karo. “Kami sangat berduka atas kepergian saudara kami, Josua Sebayang, SE. Beliau adalah sosok yang pekerja keras dan memiliki loyalitas tinggi dalam melayani masyarakat di Kecamatan Kutabuluh. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Karo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang telah almarhum berikan selama ini,” ujar Bupati Karo.

Setelah prosesi adat selesai, acara dilanjutkan dengan upacara pelepasan jenazah secara kedinasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. Upacara berlangsung dengan lancar dan penuh haru, diikuti oleh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Momen emosional terlihat saat peti jenazah almarhum diangkat bersama-sama oleh seluruh Camat se-Kabupaten Karo. Aksi ini dilakukan sebagai simbol solidaritas dan persaudaraan yang kuat antar-rekan sejawat yang selama ini berjuang bersama dalam membangun wilayah Kabupaten Karo.

Selain Bupati dan Sekda, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar, Frans Dante Ginting,  sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum. Kehadiran para pelayat yang memadati Jambur Sempakata menunjukkan sosok almarhum Josua Sebayang adalah pribadi yang dihormati dan dicintai semasa hidupnya. (deo/ila)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan gedung Catheterization Laboratory (Catlab) khusus penanganan penyakit jantung di RSUD Sidikalang menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, meski anggaran proyek telah dibayarkan hingga 90 persen, kondisi bangunan justru dilaporkan rusak parah dan belum selesai dikerjakan.

Gedung yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp1,8 miliar lebih itu kini tampak memprihatinkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan serius, mulai dari plafon yang ambruk, interior yang belum rampung, hingga instalasi listrik yang belum selesai.

Ironisnya, proyek tersebut seharusnya telah selesai pada Desember 2025. Namun hingga menjelang triwulan kedua tahun 2026, pekerjaan masih terus berlangsung. Sejumlah pekerja bahkan terlihat masih memasang fasilitas seperti pintu dorong berbahan stainless steel.

Kondisi ini memunculkan dugaan pekerjaan dilakukan secara asal jadi. Apalagi, proyek dengan nilai kontrak Rp1.889.955.760 tersebut dinilai tidak mencerminkan kualitas pembangunan yang semestinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RSUD Sidikalang sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Santy Limbong, mengakui bahwa pembangunan fisik gedung belum rampung.

Ia menjelaskan bahwa proyek mengalami keterlambatan sejak awal pelaksanaan. “Kontrak pekerjaan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025. Namun saya baru melanjutkan tugas pada Oktober, sehingga ada beberapa kendala dalam prosesnya,” ujarnya, Jumat (27/3).

Menurut Santy, pihaknya bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah berulang kali mengingatkan kontraktor untuk mempercepat pengerjaan, termasuk dengan menambah jumlah tenaga kerja.

Ia juga menyebut keterlambatan disebabkan oleh kendala di lapangan, seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan cuaca ekstrem. Meski demikian, pihak rekanan disebut telah berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk memperbaiki plafon yang ambruk karena dinilai membahayakan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi Rahmat Syah Munthe, mengungkapkan bahwa pembayaran proyek telah mencapai 90 persen dari total nilai kontrak.“Pembayaran sudah 90 persen, tinggal 10 persen lagi yang belum dicairkan,” jelasnya, Sabtu (28/3).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait pengawasan dan kualitas pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran besar tersebut. Terlebih, gedung Catlab memiliki peran vital dalam penanganan penyakit jantung yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memastikan penyelesaian proyek sesuai standar, agar fasilitas kesehatan tersebut dapat segera difungsikan secara optimal dan aman. (rud/ila)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan gedung Catheterization Laboratory (Catlab) khusus penanganan penyakit jantung di RSUD Sidikalang menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, meski anggaran proyek telah dibayarkan hingga 90 persen, kondisi bangunan justru dilaporkan rusak parah dan belum selesai dikerjakan.

Gedung yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp1,8 miliar lebih itu kini tampak memprihatinkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan serius, mulai dari plafon yang ambruk, interior yang belum rampung, hingga instalasi listrik yang belum selesai.

Ironisnya, proyek tersebut seharusnya telah selesai pada Desember 2025. Namun hingga menjelang triwulan kedua tahun 2026, pekerjaan masih terus berlangsung. Sejumlah pekerja bahkan terlihat masih memasang fasilitas seperti pintu dorong berbahan stainless steel.

Kondisi ini memunculkan dugaan pekerjaan dilakukan secara asal jadi. Apalagi, proyek dengan nilai kontrak Rp1.889.955.760 tersebut dinilai tidak mencerminkan kualitas pembangunan yang semestinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RSUD Sidikalang sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Santy Limbong, mengakui bahwa pembangunan fisik gedung belum rampung.

Ia menjelaskan bahwa proyek mengalami keterlambatan sejak awal pelaksanaan. “Kontrak pekerjaan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025. Namun saya baru melanjutkan tugas pada Oktober, sehingga ada beberapa kendala dalam prosesnya,” ujarnya, Jumat (27/3).

Menurut Santy, pihaknya bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah berulang kali mengingatkan kontraktor untuk mempercepat pengerjaan, termasuk dengan menambah jumlah tenaga kerja.

Ia juga menyebut keterlambatan disebabkan oleh kendala di lapangan, seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan cuaca ekstrem. Meski demikian, pihak rekanan disebut telah berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk memperbaiki plafon yang ambruk karena dinilai membahayakan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi Rahmat Syah Munthe, mengungkapkan bahwa pembayaran proyek telah mencapai 90 persen dari total nilai kontrak.“Pembayaran sudah 90 persen, tinggal 10 persen lagi yang belum dicairkan,” jelasnya, Sabtu (28/3).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait pengawasan dan kualitas pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran besar tersebut. Terlebih, gedung Catlab memiliki peran vital dalam penanganan penyakit jantung yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memastikan penyelesaian proyek sesuai standar, agar fasilitas kesehatan tersebut dapat segera difungsikan secara optimal dan aman. (rud/ila)

Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai menuai respons dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit pemerintah di Kota Medan menyatakan masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah.

Manajer Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, MIKom, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan kebijakan tersebut.

“Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi resmi. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai fasilitas layanan publik, rumah sakit tetap akan memprioritaskan pelayanan pasien di atas kebijakan fleksibilitas kerja.

Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution. Ia menyebut pihaknya juga belum menerima surat edaran maupun petunjuk teknis terkait penerapan WFH.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Jika nanti ada kebijakan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Yulinda memastikan, apapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Rumah sakit akan menyesuaikan langkah agar tetap optimal dalam melayani pasien.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun sebagai rumah sakit, tentu harus mempertimbangkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada energi.

Meski demikian, sektor kesehatan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dengan layanan yang bersifat langsung dan krusial, penerapan WFH di rumah sakit diperkirakan akan memerlukan skema khusus agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Untuk itu, pihak rumah sakit memilih bersikap hati-hati sambil menunggu regulasi resmi, sembari memastikan komitmen utama tetap terjaga, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ila)

Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai menuai respons dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit pemerintah di Kota Medan menyatakan masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah.

Manajer Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, MIKom, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan kebijakan tersebut.

“Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi resmi. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai fasilitas layanan publik, rumah sakit tetap akan memprioritaskan pelayanan pasien di atas kebijakan fleksibilitas kerja.

Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution. Ia menyebut pihaknya juga belum menerima surat edaran maupun petunjuk teknis terkait penerapan WFH.

“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Jika nanti ada kebijakan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Yulinda memastikan, apapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Rumah sakit akan menyesuaikan langkah agar tetap optimal dalam melayani pasien.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun sebagai rumah sakit, tentu harus mempertimbangkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada energi.

Meski demikian, sektor kesehatan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dengan layanan yang bersifat langsung dan krusial, penerapan WFH di rumah sakit diperkirakan akan memerlukan skema khusus agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Untuk itu, pihak rumah sakit memilih bersikap hati-hati sambil menunggu regulasi resmi, sembari memastikan komitmen utama tetap terjaga, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ila)

Dengan adanya berbagai aplikasi yang mendukung untuk mendapatkan barang dengan mudah dan cepat, transaksi jual beli online kini dimudahkan

Salah satunya produk Nike official store yang sudah tersedia secara online yang menyediakan barang-barang ori dengan kualitas terbaik yang bisa jadi pilihan.

Toko online di Indonesia sudah tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jumlah pengunjung di setiap marketplace cenderung mengalami kenaikan karena maraknya pilihan belanja online yang banyak digunakan.

Toko Nike Official Store Online

1. Blibli 

Blibli menyediakan Nike official store online yang bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi yang telah disediakan. Marketplace Blibli merupakan milik dari perusahaan Djarum Group sebagai salah satu marketplace terpopuler di Indonesia dengan jumlah pengunjungnya yang terus mengalami kenaikan setiap bulan. 

Kategori produk yang seringkali dicari di marketplace ini yaitu produk fashion, elektronik hingga bahan makanan. Sehingga untuk menemukan produk Nike tentunya sudah tidak sulit lagi karena Blibli sudah menyediakan official store yang bisa dikunjungi oleh semua orang.

1. Shopee 

Shopee menjadi salah satu e-commerce yang asalnya dari Asia Tenggara dan pertama kalinya berdiri di Singapura dan sudah meluaskan jangkauan bisnisnya ke negara lain seperti Indonesia Thailand, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Shopee juga memiliki urutan kedua dengan pengunjung terbanyak di Indonesia.

Termasuk untuk mendapatkan produk Nike tentunya bisa didapatkan di Shopee karena sudah tersedia official store. Anda tidak perlu meragukan kualitas yang ditawarkan oleh Shopee dalam menyediakan produk Nike.

1. Lazada 

Lazada adalah perusahaan besutan dari Alibaba Group yang sudah berdiri dari tahun 2012 dan saat ini menjadi salah satu marketplace yang cukup populer di Indonesia. Lazada adalah marketplace yang juga menyediakan jasa menjadi mitra dengan modalnya mulai dari 500 ribu saja.

Aplikasi Lazada ini juga tersedia official store untuk pembelian Nike dengan harga yang jauh lebih murah karena tersedia berbagai promo yang bisa digunakan. Saat ini untuk mendapatkan produk sepatu Nike sudah tidak sulit lagi karena Lazada menyediakan berbagai seri yang dibutuhkan oleh para pembeli. 

1. Tokopedia 

Tokopedia adalah salah satu marketplace atau e-commerce di Indonesia yang menyediakan lapak penjual serta ekspedisi yang sangat mumpuni hingga yang paling populer diminati oleh para penggemar. Tokopedia inilah yang dijadikan sebagai marketplace urutan nomor 1 terbanyak pengunjungnya di Indonesia.

Marketplace ini telah menyediakan berbagai fitur untuk merchant yang bisa berjualan di aplikasi seperti adanya fitur promosi, broadcast chat, statistik toko hingga keuangan yang nantinya penjual bisa meminjam modal untuk pengembangan bisnis di Tokopedia. Adanya berbagai fitur itulah yang memberikan kemudahan bagi seller untuk memulai berjualan. 

1. Bukalapak 

Bukalapak termasuk official store Nike online yang sangat direkomendasikan dengan berbagai tipe yang ada di aplikasi belanja online ini. Bukalapak adalah marketplace Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 2010 dengan ditujukan pada para pelaku UMKM yang ingin membuka lapak secara online. 

Seiring berjalannya waktu Bukalapak dikenal oleh banyak orang hingga memiliki pengunjung terbanyak di Indonesia urutan ketiga. Sehingga tidak heran lagi apabila Bukalapak juga menyediakan official store untuk produk Nike yang bisa didapatkan dengan mudah oleh para pembeli. 

Itulah beberapa Nike official store online yang menyediakan produk berkualitas dan harga lebih terjangkau. Setiap marketplace menawarkan harga yang berbeda-beda karena tergantung dari promo dan voucher yang digunakan.(rel/sih)

Dengan adanya berbagai aplikasi yang mendukung untuk mendapatkan barang dengan mudah dan cepat, transaksi jual beli online kini dimudahkan

Salah satunya produk Nike official store yang sudah tersedia secara online yang menyediakan barang-barang ori dengan kualitas terbaik yang bisa jadi pilihan.

Toko online di Indonesia sudah tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jumlah pengunjung di setiap marketplace cenderung mengalami kenaikan karena maraknya pilihan belanja online yang banyak digunakan.

Toko Nike Official Store Online

1. Blibli 

Blibli menyediakan Nike official store online yang bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi yang telah disediakan. Marketplace Blibli merupakan milik dari perusahaan Djarum Group sebagai salah satu marketplace terpopuler di Indonesia dengan jumlah pengunjungnya yang terus mengalami kenaikan setiap bulan. 

Kategori produk yang seringkali dicari di marketplace ini yaitu produk fashion, elektronik hingga bahan makanan. Sehingga untuk menemukan produk Nike tentunya sudah tidak sulit lagi karena Blibli sudah menyediakan official store yang bisa dikunjungi oleh semua orang.

1. Shopee 

Shopee menjadi salah satu e-commerce yang asalnya dari Asia Tenggara dan pertama kalinya berdiri di Singapura dan sudah meluaskan jangkauan bisnisnya ke negara lain seperti Indonesia Thailand, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Shopee juga memiliki urutan kedua dengan pengunjung terbanyak di Indonesia.

Termasuk untuk mendapatkan produk Nike tentunya bisa didapatkan di Shopee karena sudah tersedia official store. Anda tidak perlu meragukan kualitas yang ditawarkan oleh Shopee dalam menyediakan produk Nike.

1. Lazada 

Lazada adalah perusahaan besutan dari Alibaba Group yang sudah berdiri dari tahun 2012 dan saat ini menjadi salah satu marketplace yang cukup populer di Indonesia. Lazada adalah marketplace yang juga menyediakan jasa menjadi mitra dengan modalnya mulai dari 500 ribu saja.

Aplikasi Lazada ini juga tersedia official store untuk pembelian Nike dengan harga yang jauh lebih murah karena tersedia berbagai promo yang bisa digunakan. Saat ini untuk mendapatkan produk sepatu Nike sudah tidak sulit lagi karena Lazada menyediakan berbagai seri yang dibutuhkan oleh para pembeli. 

1. Tokopedia 

Tokopedia adalah salah satu marketplace atau e-commerce di Indonesia yang menyediakan lapak penjual serta ekspedisi yang sangat mumpuni hingga yang paling populer diminati oleh para penggemar. Tokopedia inilah yang dijadikan sebagai marketplace urutan nomor 1 terbanyak pengunjungnya di Indonesia.

Marketplace ini telah menyediakan berbagai fitur untuk merchant yang bisa berjualan di aplikasi seperti adanya fitur promosi, broadcast chat, statistik toko hingga keuangan yang nantinya penjual bisa meminjam modal untuk pengembangan bisnis di Tokopedia. Adanya berbagai fitur itulah yang memberikan kemudahan bagi seller untuk memulai berjualan. 

1. Bukalapak 

Bukalapak termasuk official store Nike online yang sangat direkomendasikan dengan berbagai tipe yang ada di aplikasi belanja online ini. Bukalapak adalah marketplace Indonesia yang sudah berdiri dari tahun 2010 dengan ditujukan pada para pelaku UMKM yang ingin membuka lapak secara online. 

Seiring berjalannya waktu Bukalapak dikenal oleh banyak orang hingga memiliki pengunjung terbanyak di Indonesia urutan ketiga. Sehingga tidak heran lagi apabila Bukalapak juga menyediakan official store untuk produk Nike yang bisa didapatkan dengan mudah oleh para pembeli. 

Itulah beberapa Nike official store online yang menyediakan produk berkualitas dan harga lebih terjangkau. Setiap marketplace menawarkan harga yang berbeda-beda karena tergantung dari promo dan voucher yang digunakan.(rel/sih)

TEBINGTINGGI – Kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) 2 di Kelurahan Tanjungmarulak Hilir, Kecamatan Rambutan, menuai sorotan tajam dari masyarakat, Sabtu (28/3).

Oknum kepala lingkungan tersebut diduga tidak menjalankan tugas secara profesional, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada warga yang telah terdata dan dinyatakan layak menerima sesuai data dari bulog. Namun di lapangan, ditemukan sejumlah warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sehingga memicu kekecewaan di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 1 kepala keluarga (KK) yang bantuan sosialnya diduga ditahan. Salah satu warga, Heri Bima Utami Purba, mengaku kecewa karena dirinya yang telah terdata sebagai penerima bantuan tidak mendapatkan undangan pengambilan.

“Saya ini terdata sebagai penerima bantuan, tapi tidak diberikan undangan. Masalah pribadi saya dengan istri malah dibawa-bawa,” ujarnya.

Heri menjelaskan bahwa dirinya memang sedang berpisah dengan istrinya, namun belum bercerai. Ia juga menegaskan bahwa anaknya tetap berada dalam pengasuhannya bersama kedua orangtuanya.

“Kami memang pisah, tapi belum cerai. Anak saya saya rawat bersama orangtua saya. Tidak seharusnya itu jadi alasan bantuan saya tidak diberikan,” katanya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala Lingkungan, Idawati Damanik, saat dikonfirmasi menyampaikan alasan penundaan pemberian bantuan tersebut. Ia menilai Heri menelantarkan istrinya. “Dia menelantarkan istrinya, jadi undangan tidak saya berikan. Suruh saja istrinya datang kemari,” ujarnya.

Selain itu, Idawati juga mengakui adanya hubungan pribadi yang kurang baik dengan keluarga Heri sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala lingkungan.

Dari informasi yang dihimpun di lingkungan setempat, hubungan antara kedua pihak memang sudah tidak harmonis. Namun demikian, sikap tersebut dinilai tidak seharusnya memengaruhi pelaksanaan tugas sebagai aparatur pelayanan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Camat Rambutan, Hersan Koto, menegaskan bahwa penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai prosedur. Bantuan dari Bulog disalurkan ke kelurahan berdasarkan data resmi, kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan.

“Kami menyalurkan bantuan sesuai data dari Bulog. Selanjutnya diserahkan ke kelurahan dan dibagikan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan,” ujarnya.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan bahwa kepala lingkungan tidak menyampaikan surat undangan kepada warga yang berhak, meskipun nama mereka tercantum dalam data resmi berdasarkan kategori desil.

Informasi lain menyebutkan, kepala lingkungan tersebut baru pertama kali menjabat. Dalam tugas perdananya, ia diduga belum mampu bersikap profesional karena persoalan pribadi turut memengaruhi kinerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak objektif.

Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran dan sesuai data yang telah ditetapkan.

“Bantuan ini wajib tepat sasaran, sudah didata DTSEN. Kita pastikan bantuan yang diberikan berkualitas baik dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh aparatur lingkungan agar mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan tugas. Bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang telah terdata, bukan untuk kepentingan pribadi atau ajang pilih kasih.(mag-3/azw)

TEBINGTINGGI – Kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) 2 di Kelurahan Tanjungmarulak Hilir, Kecamatan Rambutan, menuai sorotan tajam dari masyarakat, Sabtu (28/3).

Oknum kepala lingkungan tersebut diduga tidak menjalankan tugas secara profesional, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada warga yang telah terdata dan dinyatakan layak menerima sesuai data dari bulog. Namun di lapangan, ditemukan sejumlah warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sehingga memicu kekecewaan di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 1 kepala keluarga (KK) yang bantuan sosialnya diduga ditahan. Salah satu warga, Heri Bima Utami Purba, mengaku kecewa karena dirinya yang telah terdata sebagai penerima bantuan tidak mendapatkan undangan pengambilan.

“Saya ini terdata sebagai penerima bantuan, tapi tidak diberikan undangan. Masalah pribadi saya dengan istri malah dibawa-bawa,” ujarnya.

Heri menjelaskan bahwa dirinya memang sedang berpisah dengan istrinya, namun belum bercerai. Ia juga menegaskan bahwa anaknya tetap berada dalam pengasuhannya bersama kedua orangtuanya.

“Kami memang pisah, tapi belum cerai. Anak saya saya rawat bersama orangtua saya. Tidak seharusnya itu jadi alasan bantuan saya tidak diberikan,” katanya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala Lingkungan, Idawati Damanik, saat dikonfirmasi menyampaikan alasan penundaan pemberian bantuan tersebut. Ia menilai Heri menelantarkan istrinya. “Dia menelantarkan istrinya, jadi undangan tidak saya berikan. Suruh saja istrinya datang kemari,” ujarnya.

Selain itu, Idawati juga mengakui adanya hubungan pribadi yang kurang baik dengan keluarga Heri sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala lingkungan.

Dari informasi yang dihimpun di lingkungan setempat, hubungan antara kedua pihak memang sudah tidak harmonis. Namun demikian, sikap tersebut dinilai tidak seharusnya memengaruhi pelaksanaan tugas sebagai aparatur pelayanan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Camat Rambutan, Hersan Koto, menegaskan bahwa penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai prosedur. Bantuan dari Bulog disalurkan ke kelurahan berdasarkan data resmi, kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan.

“Kami menyalurkan bantuan sesuai data dari Bulog. Selanjutnya diserahkan ke kelurahan dan dibagikan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan,” ujarnya.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan bahwa kepala lingkungan tidak menyampaikan surat undangan kepada warga yang berhak, meskipun nama mereka tercantum dalam data resmi berdasarkan kategori desil.

Informasi lain menyebutkan, kepala lingkungan tersebut baru pertama kali menjabat. Dalam tugas perdananya, ia diduga belum mampu bersikap profesional karena persoalan pribadi turut memengaruhi kinerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak objektif.

Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran dan sesuai data yang telah ditetapkan.

“Bantuan ini wajib tepat sasaran, sudah didata DTSEN. Kita pastikan bantuan yang diberikan berkualitas baik dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh aparatur lingkungan agar mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan tugas. Bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang telah terdata, bukan untuk kepentingan pribadi atau ajang pilih kasih.(mag-3/azw)